Upik Hamidah
Fakultas Hukum unila

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 4, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yg dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan
PERAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur) Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan yang dipimpin camat berdasarkan PP. 38 tahun 2007 dan PP. 41 tahun 2007 merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, karenanya perlu diketahui peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan setelah adanya pelimpahan berdasarkan norma tersebut dan faktor penghambat peran camat dalam pelayanan pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, data sekunder dan primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa walaupun terdapat pelimpahan kewenangan urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah, dari Walikota kepada camat melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung  namun tidak berpengaruh terhadap peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan, karena pelimpahan kewenangan dalam urusan pertanahan kepada Pemda hanya merupakan pelayanan tekhnis pertanahan. Peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan karena tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tanjungkarang Timur sudah dilaksanakan secara optimal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, walaupun terdapat beberapa faktor penghambat. Tetapi peran camat dalam pelayanan pertanahan sebagai pengawas, monitoring dan inventarisasi tanah negara melalui pelimpahan wewenang dari walikota belum terlaksana sebagaimana mestinya karena belum ada juklak dan juknis.
Pembaharuan Standar Prosedure Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat Berdasarkan Alat Bukti Peralihan Hak Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SPOPP pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat berdasarkan alat bukti peralihan hak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya pembaharuan dalam bidang pendaftaran tanah melalui PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2005 tentang SPOPP di lingkungan BPN,  sebagai alternatif pilihan alat bukti peralihan hak yang dapat dipakai sebagai dasar dalam pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat, mengakibatkan tidak adanya kepastian SPOPP pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat. Disarankan sebagai upaya untuk menunjang pembaharuan pembangunan dan pembinaan hukum dikalangan masyarakat perlu ada Standar Prosedure Operasi Pengaturan dan Pelayanan yang pasti dan jelas tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah wasiat.
PRNGAWASAN TERHADAP P2KP-3 DI TATARAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 2, No 2
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam P2KP merupakan dana publik yang diwakafkan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat di lokasi sasaaran P2KP. yang dalam pengaturan dan pengelolaannya melibatkan berbagai pihak. Dalam pengaturan dan pelaksanaannya diperlukan adanya pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pengawasan terhadap P2KP di tataran masyarakat. Hasil penelitian meneunjukan bahwa pengaturan pengawasan P2KP sangat ketat, berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, meliputi pengawasan intern dan pengaawasan extern. Tetapi tidak melibatkan pemerintah daerah. Pengawasan bersiafat educative atau pengawasan bertujuan untuk mendidik masyarakat pelaku P2KP di tataran masyarakat untuk bekerja dengan baik dan jujur. Dalam pengaturannya belum ada nampak adanya Standar Oprasional Prosedur pengawasan, sehingga dikhawatirkan dalam pelaksanaan pengawasan akan tumpang tindih.
POLITIK HUKUM PENGATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM Hamidah, Upik
JURNAL PREAVIA Vol 6, No 1 (2012): JURNAL PREAVIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reaserch studied about political low of land provision arrangement for public needs building. the research used empiric juridical approach. the result of study indicated thet the political law of land provision arrangement for public needs building had been changed. perpres no. 65 year of 2006 and UU no.2 year of 2012 referred to the land provision by loosing the righets on behafs of land, and it tendend moderately and can honor society righets on behalf of lands.
Aspek Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Politik Hukum Agraria Nasional Hamidah, Upik
MONOGRAF Vol 1 (2013): NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang kemudian menjadi landasan dasar yang meletakkan politik hukum agraria nasional. Penjabaran Pasal 33 ayat (3) tersebut dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang juga merupakan bagian dari politik hukum agraria nasional.Secara garis besar, perkembangan politik hukum agraria nasional dapat diklasifikasikan menjadi dua fase, yaitu sebelum berlakunya UUPA dan sesudah berlakunya UUPA. Sebelum berlakunya UUPA hukum agraria lama bersifat dualistis, sedangkan setelah berlakunya UUPA hukum agraria disatukan dalam sebuah pengaturan yang sifatnya unifikasi dan memunculkan hak menguasai dari negara. 
STATUS HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERSYARATAN MENDIRIKAN GEDUNG KAITANNYA DENGAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM Hamidah, Upik
MONOGRAF 2013: STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak perwujudan produktifitas dan jatidiri manusia, oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peninngkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang funfsional, andal, berjati diri,serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan
PELAKSANAAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Kurnia, Riandika; Hamidah, Upik; Jackson, S. Charles
JURNAL HIMA HAN Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Indonesia sanagatlah memerlukan asupan Gizi Pangan Olahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tetapi, diera modern ini, banyak Produsen yang tidak memenuhi ketentuan karena memberikan bahan berbahaya/bahan tambahan kedalam pangan olahan walaupun sudah dilakukan pengawasan secara efektif tetapi masih banyak pangan olahan berbahaya beredar Karena kurangnya sanksi tegas dari pihak BBPOM dan kurang rutinya pengawasan. untuk mewujudkan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun peran pemerintah dan BBPOM sangat penting dalam melaksankan pengawasan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) Badan pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian dengan permasalahan: (1).Bagaimanakan Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Pangan Olahan di Bandar Lampung? (2).Apa sajakah Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pangan Olahan di Bandar Lampung?Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif dan studi lapangan dimana dilakukannya sesi wawancara oleh bagian Kepala Inspeksi. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian, Bentuk pengawasan yang dilakukan BBPOM adalah sebagai berikut: (1). Yaitu pengawasan Pre-Market yaitu pengawasan sebelum di edarkan di pasaran dan; (2). Pengawasan Post-Market yaitu pengawasan sesudah diedarkan dipasaran. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak produk yang mengandung bahan berbahaya beredar. Faktor penghambat dalam pengawasan adalah: (1). Karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan karena hanya memberikan pembinaan, (2) .kurangnya sosialisasi/pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), (3).dan kurangnya sumber daya manusia di sektor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.Saran dalam penelitian ini adalah: BBPOM harus lebih efektif lagi dalam melindungi konsumen, BBPOM harus lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar, BBPOM harus lebih rutin dalam melakukan pengawasan post-market dan pre-market.Kata kunci: Pangan Olahan, BBPOM, Pengawasan BBPOM Daftar Pustaka :Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT.Citra Aditiya    Bakti, 2004) hlm.134Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 17.Celina Tri Siwi Kristiyanti,S.H., M.Hum,  2008, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan  pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4Dapaterman P dan K, Direktorat Kemahasiswaan.Buku Pedoman Masalah-Masalah Kemahasiswaan, Jakarta, 1977-1978Erman Rajagukguk, makalah “Pentingnya Hukum Perlindungn Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas”, dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penerbit Ombak, Yogyakarta: 2014, hlm. 1.Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm. 1.Sigit Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Penerapan Product liability, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, volume 15, No.1 juni 2008, hlm. 132.Shofie, Yusuf, 2003, perlindungan konsumen dan instrument-instrumenhukumnya, PT citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 8. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta:Rajawali Pers, 1990) hlm. 11 
POLITIK HUKUM PENGATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM Hamidah, Upik
PRAEVIA Vol 6, No 1 (2012): JURNAL PREAVIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reaserch studied about political low of land provision arrangement for public needs building. the research used empiric juridical approach. the result of study indicated thet the political law of land provision arrangement for public needs building had been changed. perpres no. 65 year of 2006 and UU no.2 year of 2012 referred to the land provision by loosing the righets on behafs of land, and it tendend moderately and can honor society righets on behalf of lands.
AUTHORITY OF DIRECTORATE GENERAL OF SPACE MINISTRY OF WORKGENERAL UNDER THE MINISTRY OF AGRARIAN AND GOVERNANCE / BPN Hamidah, Upik
Progressive Law Review Vol 1 No 01 (2019): November
Publisher : Progressive Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.451 KB) | DOI: 10.36448/plr.v1i01.7

Abstract

The rise of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN in 2015 is a new chapter for BPN institutions. In view of the existence of these ministries, the functions and duties of the Director General of Spatial Planning of the Ministry of Public Works are merged into a ministry institution named the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN. So that change is based on increasing the authority of a state institution, and that authority is increasing and strategic.But in reality in the field, the two ministries are juxtaposed, many are involved. Therefore, it will be discussed in this quiz in accordance with the Regulation of the Director General of Spatial Planning of the Ministry of Public Works who is in charge of the ministry of agrarian affairs and spatial planning / BPN. The purpose of this study is to analyze the authority of the director general of spatial ministry of public works under the ministry of agrarian and spatial planning / BPN.This study uses a normative legal method, with the approach to the legislation and other literature. Based on research results, the authority of the Director General of Spatial Planning of the Ministry of Work under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN is an institutional opportunity to unify land management comprehensively. The regulation and management of land is not limited to land surface space but encompasses underground space, above ground space, water space and surface space itself, Positive Impact of the existence of the Director General of Spatial Planning under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN mandates the state to conduct land affairs in a manner to spread includes earth, water, space and natural resources for the greatest prosperity of the people. The Negative Impact of the Authority of the Director General of Spatial Planning under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN is the need for harmonization of various laws and regulations relating to spatial planning and land management, to facilitate implementation in the field.