<![CDATA[ABSTRACT  This paper aims to explain the dynamics political in Myanmar in 2021 will lead to the transfer of power in Myanmar. This research method uses an article review obtained through library research. The results of this paper indicate that Myanmar cannot build a democratic system without trust between civilians and the military, leading to the diversion of the military. During British rule, elections were actually held three times between 1951 and January 1952. Myanmar experienced civilian rule from 1948 to 1958, from 1960 to the following decade when the government was ruled by the army. Myanmar held several elections, and in 1990 the National League for Democracy won the election, but lost to the army and refused to accept victory over the National League for Democracy. In 2021, it will be the same as in 1990, when the military refuses to concede victory. However, when the military shifts power away from civilians, Myanmar's dark past repeats itself and military control becomes paramount. Without this control, the transition from a non-democratic regime to a more democratic one cannot be accompanied by a change in the military environment. However, according to Myanmar's 2008 Constitution, the military occupies 25% of parliament's seats. So that 75% of parliamentary decisions, the military took part in granting their rights. According to Myanmar's history, the military has taken up its political role and is constantly involved and has a strong influence in Myanmar's politics which cannot be separated. Seeing the development of the case of the takeover of power by the Junta, it seems that it will be difficult for the people to regain the power of the elected government, the public's condemnation of the violence that occurred seems to mean nothing. Keywords : Democracy, Military, Myanmar, Civil ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 yang mengakibatkan pengalihan kekuasaan di Myanmar. Metode penelitian ini menggunakan review artikel  yang diperoleh melalui stdui kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukan Myanmar belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang mana tidak ada kepercayaan antara sipil maupun militer yang mengakibatkan pengalihan isu yang dilakukan oleh pihak militer. padahal pada saat inggris menjajah, praktek pemilihan umum sebenarnya dilakukan tiga kali di antara tahun 1951 dan Januari 1952. Myanmar mengalami pemerintahan sipil di tahun 1948-1958 dan dihitung dari tahun 1960 hingga dekade selanjutnya pemerintahan telah dipegang oleh militer. Myanmar beberapa kali mengadakan pemilihan umum, di tahun 1990 yang mana partai Nasional Liga untuk demokrasi menang dalam pemilihan namun ditolak oleh militer dan tidak mau mengakui kemenangan atas partai Nasional Liga untuk Demokrasi. Hingga di tahun 2021, sama halnya dengan tahun 1990 yang mana militer menolak dan tidak mengakui hasil kemenangan. Akan tetapi, militer mengalihkan kekuasaan dari sipil sehingga masa kelam Myanmar kembali terulang kembali.Pengendalian atas militer menjadi sangat penting. Tanpa pengendalian itu, transformasi dari rezim non demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis tidak dapat disertai dengan perubahan di lingkungan militer. Namun, menurut konstitusi menurut konstitusi Myanmar tahun 2008, militer mendapatkan kursi parlemen sebanyak 25%. Sehingga 75% keputusan parlemen militer turut andil dalam memberikan hak suaranya. menurut sejarah myanmar, militer sudah mengambil peran politiknya dan terlibat secara terus-menerus dan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik myanmar yang tidak bisa dipisahkan. Melihat perkembangan kasus pengambilalihan kekuasaan oleh Junta nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih, kecaman masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa–apa. Kata Kunci : Demokrasi, Militer, Myanmar, Sipil  ]]>
