Garuda - Garba Rujukan Digital

CONTROL OF THE USE OF PLASTIC WASTE IN SEMARANG CITY Irfatul Chasanah; Zaenal Arifin; Diah Sulistyani; Muhammad Junaidi
UNTAG Law Review Vol 4, No 2 (2020): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

The research objective was to study and analyze the control of plastic waste use in Semarang City and how to control the use of plastic waste in Semarang City. Plastic waste is still a big problem in Indonesia, one of which occurs in the city of Semarang. The problem faced is that every day plastic waste continues to increase, one example in TPA Jatibarang every day Semarang residents can produce household plastic waste of 1,300 tons. This research method uses empirical juridical. This research concludes that the Semarang City Government to address the increasing problem of plastic waste has issued Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning the control of plastic use. In addition, the Semarang City government issued a mayor's circular regarding the elimination of the use of plastic bags in modern shops such as Alfamart, Alfamidi & Indomaret and to support this, companies also disseminate the regulation to the public. The Mayor's Regulation is ineffective due to the lack of socialization to the public and the lack of awareness of the use of plastic as a grocery bag and lack of supervision by the related institutions due to lack of personnel and no clear sanctions for violating the Mayor's Regulation so that there is no deterrent effect for violators.

REPOSISI ATAS PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN MEMBAYAR ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT Erik Eko Nugroho; Zaenal Arifin; Diah Sulistyani; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2824

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis reposisi zakat atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Zakat dan pajak bagi umat muslim merupakan beban ganda yang wajib dipenuhi. Untuk meminimalisasi dua kewajiban tersebut dibuat kebijakan dimana zakat yang telah dibayarkan bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat adalah zakat yang telah dibayarkan melalui lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai pengurang panghasilan kena pajak (PKP) sehingga pajak yang harus dibayar menjadi berkurang. Reposisi atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat layak dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat yang awalnya merasa keberatan atas beban ganda yaitu kewajiban berupa pajak dan zakat, dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan.

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT Muhammad Arif Maulana; Diah Sulistyani RS; Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2021): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3369

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.

KEWENANGAN POLRI DALAM MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN TOL Ikhwan Listiyanto; Soegianto Soegianto; Diah Sulistyani RS; Amri Panahatan Sihotang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2021): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3333

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang, untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu sebagai berikut : memasang rambu-rambu lalu lintas, menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalau lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban, memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol, memberikan himbauan, apabila ngantuk diharapkan untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa : Rendahnya tingkat kesadaran mayarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol, adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas, adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya, kondisi jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA Dwi Harmono; Kadi Sukarna; Diah Sulistyani; Muhammad Junaidi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2823

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Oleh sebab itu, guna meminimalisir pejabat yang korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah Program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi. Solusinya adalah berdasarkan penelitian, fasilitas atau sumberdaya-sumberdaya tersebut sudah cukup terpenuhi, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, perlu adanya sosialisasi secara terstruktur dan berkesinambungan.

Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum Bramedika Kris Endira; Muhammad Junaidi; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Amri Panahatan Sihotang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2022): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4841

This study aims to determine the role of an advocate organization, in this case: The Indonesian Advocates Association (Peradi) in maintaining the dignity of its advocates who are addressing the law. Sociologically, the advocate profession is a free and independent profession and is responsible for law enforcement. However, juridically, because advocates are "law enforcers", as regulated in Article 5 paragraph 1 of the Advocate Act Number 18/2003, they are obliged to carry out their professional duties to defend cases that are their responsibility by adhering to the professional code of ethics. and laws and regulations. The approach used in this study is a normative juridical approach. This is clearly and evidently regulated in Article 15 of the Advocate Act Number 18/2003. The Indonesian Advocates Association Organization (Peradi) is expected to always be present in maintaining the advocate profession, especially in relation to the Immunity Rights of its advocates. The role of the Advocate organization of the Indonesian Advocates Association (Peradi) must be optimal in maintaining the dignity and prestige of Advocates who are in conflict with the law so that its Advocates are more competent in handling cases.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Organisasi Advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun, secara yuridis, karena Advokat merupakan “penegak hukum”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi profesi hadir dalam menjaga profesi Advokat khususnya terkait dengan hak imunitas Advokat. Peranan Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) harus optimal dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum agar para anggotanya lebih berkompeten dalam penanganan perkara.

Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Muhammad Agus Prasetyo; Supriyadi Supriyadi; Diah Sulistyani; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4237

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari. The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.

PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY Lia Nopiharni Puspitasari; Dian Septiandani; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4238

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek eksekusi harta pailit yang di dalam pelaksanaannya terdapat problematika dan juga mekanisme pemberesan harta pailit dalam cross border insolvency. Terkait dengan adanya kepailitan lintas batas negara, Indonesia belum mengatur mengenai peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga muncul sebuah problematika dalam eksekusi kepailitan lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Cross border insolvency dapat terjadi apabila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Dalam kaitannya dengan kasus kepailitan yang bersifat lintas batas, sering terjadi suatu keadaan dimana terdapat debitor yang akan digugat pailit berkedudukan di suatu negara, tetapi ia juga melakukan kegiatan usaha dan memiliki aset di luar negeri. Begitupun sebaliknya, debitor asing yang akan digugat pailit, tetapi ia memiliki kegiatan usaha ataupun aset di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan keadaan harta debitur yang melintasi batas negara sering menimbulkan permasalahan mengenai batasan harta debitur yang termasuk ke dalam boedel pailit.

PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG KONSTRUKSI Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto; Diah Sulistyani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 1 (2020): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2134

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan memahami perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana kelemahan dan solusi atas pelaksanaan perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini Perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini berarti dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perlindungan tersebut berupa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari adanya perselisihan dan sengketa dan diakuinya perjanjian kemitraan sebagai bukti pengalaman pekerjaaan yang sangat bermanfaat bagi UMKM.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA EKSPEDISI Nina Juwitasari; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4249

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prosedur pengajuan klaim asuransi pada J&T Express Cabang Tembalang terhadap barang kiriman yang mengalami kelalaian pada saat pengiriman barang. Membahas ketidaksesuaian penerapan keabsahan klaim asuransi yang diajukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penanganan kasus terhadap pengaduan konsumen mengenai klaim asuransi tentang keterlambatan pengiriman barang dilakukan dengan mediasi antara lembaga perlindungan konsumen dengan konsumen serta pelaku usaha. Pihak lembaga (LP2K) mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti konsumen. Konsumen juga memberikan masukan dan bantuan atas kasus yang terjadi. Kemudian pihak lembaga menindak lanjuti dengan memberikan surat pengaduan dari konsumen ke kantor pusat. Dalam hal ini peran LP2K dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni melakukan upaya perdamaian bagi konsumen dan pelaku usaha yang memiliki sengketa. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari YLPPK Jawa Tengah selaku LPKSM untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search