Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal HAM Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Sudjana Sudjana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Sudjana Sudjana
Jurnal HAM Vol 10, No 1 (2019): July Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.291 KB) | DOI: 10.30641/ham.2019.10.69-83

Abstract

Negara hukum memberikan perlindungan terhadap HAM, karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan universal, sehingga harus dilindungi dan tidak boleh dikurangi, oleh siapapun. Tujuan penelitian ini adalah menentukan pembatasan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam perspektif HAM, sehingga diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber data dari hasil studi kepustakaan, teknik pengumpulan data studi dokumen, dan dengan metode analisis data normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sesuai perundang-undangan mencakup pembatasan perlindungan; hasil karya yang tidak dilindungi; karya yang tidak Hak Cipta; perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta; penggunaan yang wajar. Berdasarkan penafsiran sistematis perundang-undangan di bidang HAM dan Hak Cipta serta doktrin hak yang dapat dibatasi pemenuhannya, maka pembatasan untuk mendapatkan Hak Cipta tidak bertentangan dengan HAM. Saran yang diberikan penulis adalah pemerintah perlu memberikan pemahaman yang komprehesif kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang berpotensi mendapatkan Hak Cipta dan pembatasan Hak Cipta sesuai perundangan-undangan, mengingat pembajakan di bidang Hak Cipta lebih banyak dibandingkan dengan Kekayaan Intelektual lainnya.
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PRINSIP PROFESIONALITAS DOSEN DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Sudjana Sudjana
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKajian ini membahas pentingnya Jaminan Perlindungan Hukum sebagai prinsip Profesionalitas dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkaitan dengan kedudukan dosen, perlindungan kreasi dan inovasi serta kompetensi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi (1) Perlindungan terhadap kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen berdasarkan UU tentang Kekayaan Intelektual; dan (3) Perlindungan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Ketentuan tentang sertifikasi tenaga pendidik (dosen) dan renumerasi kelebihan beban kerja. Jaminan Perlindungan Hukum tersebut dapat meningkatkan kinerja Dosen yang bersangkutan, sehingga mendorong perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.Kata kunci: dosen; ilmu pengetahuan dan teknologi; perlindungan hukum; prinsip profesionalitas. ABSTRACTThis study discusses the importance of Legal Protection Guarantees as the principle of professionalism of lecturers in the Development of Science and Technology relating to the position of lecturers, protection of creations and innovations and competencies in the implementation of the Tridharma of Higher Education.The research method used is a normative juridical approach, the research phase is carried out through literature studies and data collection techniques are carried out through document studies. The results showed that guarantee legal protection as a principle of professionalism Lecturer in the Development of Science and Technology include (1) Protection of the position of the lecturers as professionals based on Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers; (2) Protection of the creations and innovations produced lecturers based on the Law on Intellectual Property; and (3) Protection of the necessary competence in accordance with the task in the implementation of the three responsibilities of Higher Education based on the provisions concerning the certification of teachers (lecturers). Legal Protection Guarantees can improve the performance of lecturers in question, thus encouraging the development of science and technology.Keywords: lecturer; principles of professionalism; protection law; science and technology. DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.12
Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Sudjana Sudjana
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i1.12925

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta melalui pendekatan indikator penegakan hukum dalam perspektif teori fungsionalisme struktural. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis empiris, yaitu mendeskripsikan fenomena (penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta) dalam perspektif fungsional struktural. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis. Hasil kajian menunjuk-kan bahwa penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta melalui rezim hukum hak cipta tidak efektif, karena itu perlu pendekatan sistematis berdasarkan teori fungsionalisme struktural, yaitu adaptation (harus menyesuaikan dengan lingkungan  hukum hak cipta itu berlaku), goal attainment (memenuhi tujuannya yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan), integration (satu kesatuan yang mencakup hukum-nya [Undang-Undang Hak Cipta], penegak hukum, fasilitas  pendukung, masyarakat dan budaya [hukum]), latency (melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menopang motivasi untuk mentaati Undang-Undang Hak cipta). Law Enforcement on The Study of Copyright Works In Perspective Theory of Structural Functionalism This study aims to describe law enforcement against copyright piracy through an Indicator of Law Enforcement approach in the Perspective of Structural Functionalism Theory.The approach method used in this study is empirical juridical, which is to describe the phenomenon (law enforcement against copyright piracy) in a functional structural perspective. While the data analysis used is qualitative, ie the data that has been obtained is analyzed through logic based reasoning to be able to draw logical conclusions.The results of the study show that law enforcement against copyright piracy through an ineffective copyright law regime therefore requires a systematic approach based on structural functionalism theory, namely: Adaptation, must adapt to the applicable copyright law environment. Goal attainment, fulfilling its objectives, namely legal certainty, justice and expediency. Integration, is a unit that includes: the law (copyright law), law enforcement, supporting facilities, society and culture (law). Latency, equipping, maintaining, and improving, individual motivation and cultural patterns that support motivation to comply with the copyright law.
Co-Authors