Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Penelitian Pengembangan Titik Simpul Potensial Transportasi Sungai Di Kabupaten Musi Banyuasin Feronika Sekar Puriningsih; Syafril Syafril
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 20, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.114 KB) | DOI: 10.25104/transla.v20i1.793

Abstract

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) merupakan kabupaten terkaya di Sumatera Selatan dan mempunyai banyak aliran sungai yang dapat dijadikan ruang lalulintas angkutan sungai. Dengan menggunakan metode analisis deskritif dan AHP diperoleh 4 titik simpul potensial angkutan sungai yang perlu dikembangkan, yaitu terminal  P 11 yang berada di Muara Primer untuk konsolidasi muatan/ komoditi yang hendak diangkut ke luar Provinsi Sumatera Selatan, terutama menuju P. Jawa, Batam, bahkan ke luar negeri, Dermaga Sungai Lalan dan Dermaga Sungai Lilin dikembangkan untuk kebutuhan angkutan komoditi lokal masyarakat di sekitar aliran sungai, terutama yang berasal/ menuju kota Palembang,  selain itu juga dapat digunakan sebagai angkutan feeder bagi perusahan-perusahaan guna mendistribusikan komoditinya dan/ atau menuju titik simpul utama untuk konsolidasi muatan, untuk selanjut dibawa keluar, dan Dermaga Sekayu, yang berada di Kota Sekayu, dikembangkan menjadi dermaga angkutan orang dan pariwisata, selain itu juga dijadikan dermaga persinggahan bagi komoditi yang ada di wilayah kabupaten lain.
Peningkatan Peran Partisipasi Swasta dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Propinsi Bangka Belitung Feronika Sekar Puriningsih
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v18i2.1388

Abstract

Pembangunan pelabuhan atau terminal harus mengikuti perkembangan dan teknologi informasi dan harus memenuhi standar, kriteria yang berlaku, dan untuk pengelolaanya swasta dan pemerintah daerah dapat berpartisipasi namun harus melalui suatu kerjasama dengan pemerintah dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyaknya pengaturan pengelolaan di bidang kepelabuhan, termasuk peraturan otonomi daerah, dewasa ini mengakibatkan banyak terjadi kerancuan, Banyaknya peraturan perundangan yang mengatur tentang kewenangan tiap tiap daerah menyebabkan tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat Hasil kajian menunjukkan bahwa peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah sudah diatur belum secara rinci dalam pengelolaan pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tanjung Batu. Oleh karena itu, peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu perlu diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan Daerah atau Perda.
Kajian Pemanfaatan Reception Facilities di Pelabuhan Makassar Tri Kusumaning Utama; Feronika Sekar Puriningsih
Warta Penelitian Perhubungan Vol 25, No 4 (2013): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2671.657 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v25i4.728

Abstract

Dalam Pasal 235 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan bahwa otoritas pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan dan pengelola terminal khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah. Maksud penelitian ini untuk mengevaluasi seberapa jauh pemanfaatan Reception Facilities di Pelabuhan Makassar dilihat dari aspek legalitas, sarana, prasarana, SDM dan pengawasan kapal. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantatif menggunakan pendekatan Importance Analysis dan Performance Analysis. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa di Pelabuhan Makassar belum tersedia fasilitas penampungan limbah kapal, drum-drum yang berisi limbah kapal berupa oli diambil oleh perusahaan khusus yang mendapat ijin untuk mengambil limbah kapal, atau drum itu dibawa ke pangkalan sendiri untuk diolah maupun digunakan sendiri.
Kajian Strategi Penanganan Banjir/Rob Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tri Kusumaning; Feronika Sekar Puriningsih
Warta Penelitian Perhubungan Vol 26, No 11 (2014): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.78 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v26i11.949

Abstract

Banjir air laut pasang (rob) yang menenggelamkan dermaga Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah sangat berpengaruh terhadap aktifitas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam upayanya mengatasi banjir/rob dan pengaruhnya terhadap kinerja Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu kegiatan mengintepretasikandata atau informasi untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu atau untuk menerangkan suatu kejadian atau persoalan dengan didukung data primer dan sekunder. Dari hasil kajian ini dikemukakan bahwa walaupun Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sering terjadi bajir rob namun tidak berpengaruh secara signifikan karena telah terjadi pengkondisian di lapangan berupa peninggian akses jalan masuk di pelabuhan, peninggian dermaga, pembangunan tanggul, pembangunan polder dan koordinasi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III cabang Semarang dan dengan dengan pemerintah daerah setempat.
Penghitungan Kadar Emisi Gas Buang Di Pelabuhan Belawan Tri Kusumaning Utami; Feronika Sekar Puriningsih
Warta Penelitian Perhubungan Vol 26, No 5 (2014): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.842 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v26i5.891

Abstract

Penelitian dilakukan di Pelabuhan Belawan. Analisis dilaksanakan dengan menggunakan formula penentuan konsumsi bahan bakar spesifik, penentuan konsumsi bahan bakar, metode estimasi emisi gas buang. Dari perhitungan emisi gas buang .terhadap lima kapal yang merupakan sampel dari penelitian, rata-rata jumlah polutan terbesar yang dikeluarkan oleh kapal adalah gas CO2, Kapal MV. Amarta Jaya I mengeluarkan emisi gas buang CO2 sebesar 0.739 ton/jam, KM. Simfoni Sejati sebesar 0.566 ton/jam, MT. Reola Ribka sebesar 0.488 ton/jam, MV. Tanto Bersatu sebesar 0.993 ton/jam, KM. Sinar Banten sebesar 0.993 ton/jam. Berdasarkan hasil analisis dapat terlihat kondisi umum dimana terjadi pengeluaran gas buang dalam jumlah besar pada saat kapal berada di dermaga. Penggunaan daya mesin bantu maupun generator pada saat kapal di dermaga dialokasikan untuk operasional alat bongkar muat di atas kapal maupun untuk menunjang akomodasi di dalam kapal, adanya Not Operational Time (NOT) yang dapat diasumsikan sebagai waktu yang tidak produktif, sementara pada kondisi aktual pada waktu yang tidak produktif tersebut mesin bantu tetap dioperasikan sehingga efek negatif berupa pengeluaran emisi gas buang beserta unsur polutannya tetap berlangsung. Kata kunci: polusi, emisi gas buang, metode penentuan konsumsi bahan bakar
Kualitas Layanan Nsw Berdasarkan Persepsi Dan Harapan Pengguna Layanan Di Pelabuhan Tanjung Priok Feronika Sekar Puriningsih; Chairunnisa Chairunnisa
Warta Penelitian Perhubungan Vol 22, No 9 (2010): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.346 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v22i9.1130

Abstract

The importance of the port services is ideal for supporting the economy has become a commonexpectations. Bureaucratic, widespread practice extortion everywhere, the flow of importedgoods and so on, resulting in economic conditions, Indonesia suffered. An effort toreduce costly economy is removing barriers in the smooth flow of exports and imports ofgoods, from production to sale. VVhen processing services are still done manually, there arestill many obstacles to the free flow of goods, so the demand for goods and services, whichintegrates Harbour. National single window " public policies for the integration of servicesand the harbour. This study aims at identifying and assessing the quality of NSW in TanjungPrick, by considering the extent to which the level of satisfaction and expectations of consumersservices settings in NSW. This study uses three analytical tools. Importance-PerformanceAnalysis (IP A) is used to map the relationship between the interests of service users ( consumers)with the performance of service providers, as well as gaps in the hope of service attributes.Customer Satisfaction Index (CSI) is used to analyze the level of satisfaction of respondentsoverall. Samples are cargo shipping services company portnet users. Based on thisresearch note that the NSW service attribute responsiveness, cooperation and coordinationof response agencies the implementation of NSW. In addition, the attribute service time outscout ships and ship service move / shift needs to be maintained.Key words: National Single V\1ndow, Seruices, Inaportnet.
Kajian Penyederhanaan Penerbitan "Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Salvage Dan Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air" Feronika Sekar Puriningsih
Warta Penelitian Perhubungan Vol 24, No 3 (2012): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1820.645 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v24i3.1011

Abstract

The rapid advancement of science, information and communication technology as well as changes in the strategic environment demands for reform of government bureaucracy and tailored to the demands of the community dynamics. Therefore it should be taken the steps that are fundamental, comprehensive and systemic so that goals and targets that can be achieved effectively and efficiently. Assessment Approval for Issuance of Salvage Job Activity and Job Approval Underwater Activities that took place in Jakarta is intended to provide licensing services that are transparent, accountable, faster and ensure legal certainty and certainty for actors in the field of transportation. Sampling was conducted on 17 companies salvage and underwater works in Jakarta and surrounding areas. Analysis of simplification and analysis of public satisfaction index (IKM) is used to measure people's satisfaction. From the results of the study appear in the overall value of the index is 3.02 expressed satisfaction both categories because they are on the range of values from 2.51 to 3.25. Highest satisfaction scores are at the service of security elements (3.5) is very good and the lowest satisfaction scores are at the speed of service element (2.7) and certainty of service charges (2.7), this value is still in good assessment scores for respondents. Simplification of the analysis, the publication "approval letter salvage work activities and work activities subpoena under water" still can be simplified, include: processing time, the implementation of one-stop service, and application of ICT. Keywords: Salvage, regulation, public satisfaction index  Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kajian Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Salvage dan Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air yang mengambil lokasi di Jakarta dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, cepat dan menjamin kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi pelaku di bidang transportasi. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 17 perusahaan salvage dan pekerjaan bawah air di DKI Jakarta dan sekitamya. Analisis simplikasi dan analisis indek kepuasan masyarakat (IKM) digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat. Dari hasil penelitian terlihat secara keseluruhan nilai indek kepuasan masyarakat adalah 3,02 menyatakan kategori baik karena berada pada rentang nilai 2,51-3,25. Nilai kepuasan tertinggi berada pada unsur keamanan pelayanan (3,5) sangat baik dan nilai kepuasan terendah berada pada unsur kecepatan pelayanan (2,7) dan kepastian biaya pelayanan (2,7), nilai ini masih dalam skor penilaian baik bagi reponden. Dari hasil analisis simplikasi, penerbitan "surat persetujuan kegiatan pekerjaan salvage dan surat persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air" masih dapat disederhanakan, meliputi; waktu pengurusan, penerapan pelayanan satu atap, dan penerapan TIK.Kata kunci: Salvage, regulasi, indek kepuasan masayrakat (IKM) 
Kajian Pemanfaatan Reception Facilities di Pelabuhan Belawan Tri Kusumaning Utami; Feronika Sekar Puriningsih
Warta Penelitian Perhubungan Vol 25, No 1 (2013): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2949.039 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v25i1.705

Abstract

Sebagai tindak lanjut MARPOL 73 / 78 yang telah diratifikasi dengan Kepres No.46 tahun 1986, setiap pelabuhan diwajibkan menyediakan sarana penampungan limbah, dan setiap kapal diwajibkan membuang limbah di sarana penampungan limbah di pelabuhan. Penyebab terbesar terjadinya perubahan lingkungan dan iklim, sebagai dampak pencemaran yang 62 Feronika Sekar Puriningsih Peneliti Bidang Transportasi Laut Badan Litbang Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No 5, Jakarta Pusat 10110 Email: ferospuriningsekar@yahoo.com diakibatkan proses bahan bakar dari kapal laut, adalah yang berasal dari pembuangan limbah bahan bakar dari kapal ke perairan dan dari kecelakaan dan musibah pelayaran, sedangkan pencemaran emisi gas buang dari kapal laut belum dapat terdeteksi dan bagaimana prosesnya, masih perlu penelitian lebih lanjut. Semakin meningkat jumlah kapal yang datang ke pelabuhan, maka dapat diindikasikan semakin besar pula tingkat pencemaran yang akan terjadi. Kapal sebagai armada angkutan perairan di Indonesia, saat singgah di pelabuhan secara rutin menghasilkan limbah operasional antara lain berupa campuran minyak kotor yang termasuk limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Untuk melindungi kualitas lingkungan perairan pelabuhan, maka semua limbah B3 yang dihasilkan dari operasional kapal dilarang dibuang ke perairan secara langsung, dan pihak pelabuhan mempunyai kewajiban untuk mengelola limbah dan menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal (reception facilities). Sementara kebijakan reception facilities pelabuhan sebagaimana yang ditetapkan, baik secara kapasitas maupun kualitas belum dapat secara optimal melayani pembuangan limbah dari kapal. Beban pencemaran limbah minyak yang masuk pelabuhan jika tidak ditunjang oleh pemanfaatan reception facilities (RF) di pelabuhan secara maksimal, maka akan mengakibatkan pencemaran di perairan pelabuhan
Pemberdayaan Pelayaran Rakyat untuk Angkutan Antar Pulau dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kepulauan di Kawasan Timur Indonesia Johny Malisan; Feronika Sekar Puriningsih
Warta Penelitian Perhubungan Vol 27, No 1 (2015): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.552 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v27i1.769

Abstract

Dengan dukungan regulasi (Inpres 5/2005 dan UU/17/2008) Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan pelayaran rakyat yang merupakan warisan budaya bangsa. Namun, keberadaannya terancam punah karena daya saing yang rendah akibat kualitas pelayanan dalam hal keselamatan dan pengawakan yang belum memadai. Kenyataan ini menunjukkan adanya kelemahan baik dari sisi internal pelayaran rakyat maupun sisi eksternal misalnya kebijakan pemerintah maupun faktor lainnya. Penulis melakukan analisis dari sisi internal pelayaran rakyat yakni kemampuan kapal berlayar pada beberapa kondisi cuaca dan gelombang. Pada gugus kepulauan di wilayah Timur Indonesia, armada pelayaran rakyat yang umumnya digunakan berukuran 150 GT.  Hasil analisis terhadap kapal-kapal tersebut membuktikan kemampuannya mengatasi kondisi cuaca(gelombang dan angin), terlihat dari kondisi lengan stabilitas kapal masih memenuhi persyaratan dan momen stabilitas lebih besar dari momen yang ditimbulkan oleh adanya pengaruh gelombang dan cuaca. Oleh karena kekuatan sesungguhnya adalah perbaikan faktor internal dalam diri pelayaran itu sendiri yakni alat keselamatan, kualitas bahan baku kapal dan pengawakan kapal. Perbaikan internal akan berdampak pada kepercayaan penguna jasa terhadap pemberdayaan pelayaran rakyat terutama untuk pelayanan wilayah kepulauan.