Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Forum Penelitian Agro Ekonomi
Henny Mayrowani
Peneliti pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi Henny Mayrowani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v30n1.2012.31-47

Abstract

EnglishRegional autonomy gives more authority to the regional governments, namely those regencies and municipalities, to take the initiative in designing and developing a locally specific policy. It includes in conducting agricultural development in each region. The regional authorities in policy implementation have both positive and the negative impacts on agricultural development. Most of the regional governments’ regulations are designed to improve regional government revenues. Most regional government officials think that agricultural development is costly, but it takes a long time to return the investment. This is why issues of importance of agriculture are less attractive to the regional policymakers, especially in supporting agricultural business and extension. The positive impacts of regional autonomy can be observed in some regional governments successfully develop regional agricultural policy but not supported through the regional regulations. IndonesianKebijakan otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik. Kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kabupaten/kota. Besarnya kewenangan dalam pelaksana kebijakan daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan pertanian. Sebagian besar Perda dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah. Pembangunan pertanian dianggap oleh sebagian birokrasi dan legislator lokal sebagai bidang yang cost-center yang membutuhkan investasi besar namun return-nya cukup lama. Hal ini yang menyebabkan mengapa isu pentingnya pembangunan pertanian kurang menarik perhatian bagi sebagian besar pembuat kebijakan daerah. Kecenderungan umum menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah kurang berpihak pada kegiatan yang terkait dengan pembangunan pertanian terutama dalam perbaikan iklim usaha dan penyuluhan. Hal ini  merupakan dampak negatif kebijakan otonomi daerah terhadap sektor pertanian. Namun dampak positif dari kebijakan otda terlihat dari beberapa Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengembangkan pertanian daerah dan mengimplementasikan beberapa kebijakan daerah yang tidak diterbitkan dalam Peraturan Daerah.
Kebijakan Penyediaan Teknologi Pascapanen Kopi dan Masalah Pengembangannya Henny Mayrowani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n1.2013.31-49

Abstract

EnglishPost-harvest technology plays an important role in increasing value added of agricultural commodities. Postharvest technology makes farming more efficient and increase production through yield loss reduction and improved product quality. Coffee production rapidly develops and it needs support of technology and post-harvest facilities suitable to the farmers that they are able to produce the highest quality coffee beans such as required by Indonesian National Standard (SNI). It will also make the small farmers get profitable farm-gate price. The Indonesian Coffee and Cacao Research Institute and the Research Institute for Agricultural Mechanization  provide the technology from upstream to downstream activities used as the Standard Operating Procedure (SOP) starting from harvesting, sorting, processing, storage, and processing.  Some problems found in coffee post-harvest activities are farmers’ empowerment, technology availability, farmers’ capital, and price incentive.  Technology dissemination is crucial as well as affordable prices of post-harvest machineries to the farmers and partnership between farmers, processors, and exporters.   IndonesianTeknologi pascapanen mempunyai peranan penting dalam peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui proses pengolahan hasil pertanian.  Penerapan teknologi pascapanen secara baik membuat usahatani menjadi lebih efisien dari sisi mikro dan dapat merupakan peluang peningkatan produksi dengan mengurangi tingkat kehilangan hasil pada saat panen maupun rendahnya mutu hasil. Perkembangan produksi kopi yang cukup pesat saat ini perlu di dukung dengan kesiapan teknologi dan sarana pascapanen yang cocok untuk kondisi petani agar mereka mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu seperti yang dipersyaratkan oleh Standard Nasional Indonesia (SNI),  dan dipasarkan pada tingkat harga yang lebih menguntungkan.  Dalam hal penyediaan teknologi pascapanen, Pusat Penelitian Koka Indonesia dan BBP Mektan sudah mampu menyediakan teknologi tersebut dari kegiatan hulu sampai kegiatan hilir dan digunakan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), dimulai dari cara panen, sortasi, pengolahan, penyimpanan dan penciptaan atau perekayasaan alat-alat dan mesin pascapanen kopi. Namun masih terdapat berbagai masalah dalam pengembangannya antara lain adalah kelembagaan terutama untuk pemberdayaan kelompok tani dalam pengembangan teknologi pascapanen, “ketidaktahuan” petani tentang teknologi yang telah tersedia dan ketersediaan modal petani, relatif mahalnya peralatan tersebut, tidak adanya insentif harga bagi produk yang mendapat penanganan pascapanen. Karena itu, diseminasi teknologi, upaya pengembangan alat dan mesin pascapanen yang terjangkau harganya oleh petani serta kemitraan antara petani sebagai produsen dengan pengolah (prosesor) dan pedagang (eksportir) untuk memperoleh jaminan pasar, perlu dikembangkan.
Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia Henny Mayrowani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v30n2.2012.91-108

Abstract

EnglishAwareness of the dangers posed by the use of synthetic chemicals in farming attracts attention at both the producers and consumers. Most consumers will choose safe food ingredients for better health and it drives increased demand for organic products. Healthy, environmentally friendly life-style becomes a new trend and has been institutionalized internationally which requires assurance that agricultural products should be safe for consumption (food safety attributes), high nutrient content (nutritional attributes) and environmentally friendly (eco-labeling attributes).  Indonesia has a great potential to compete in the international market, but it should be implemented gradually. This is because of many comparative advantages, i.e. (i) there are large land areas available for organic  farming; (ii) technology to support organic farming is available such as composting, no-tillage planting, biological pesticides, among others. Although the government has launched various policies on organic agriculture such as "Go Organic 2010”, but the development of organic farming in the country is relatively slow. This situation is due to various problems such as market constraints, consumers’ interest, relatively expensive organic products certification for small farmers, and lack of farmers’ partnership with private companies. However, interest for organic farming has grown and it is expected to have positive impacts on the development of organic agriculture in Indonesia. IndonesianKesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadi trend baru  dan telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (food safety attributes), kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes), dan ramah lingkungan (eco-labelling attributes). Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komparatif antara lain: (i) masih banyak sumberdaya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik, (ii) teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati dan lain-lain. Walaupun pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan dalam pengembangan pertanian organik seperti ‘Go Organic 2010’, namun perkembangan pertanian organik di Indonesia masih sangat lambat.  Keadaan ini disebabkan oleh berbagai kendala antara lain kendala pasar, minat konsumen dan pemahaman terhadap produk organik, proses sertifikasi yang dianggap berat oleh petani kecil, organisasi petani serta kemitraan petani dengan pengusaha. Namun minat bertani terhadap pertanian organik sudah tumbuh. Hal ini diharapkan akan berdampak positif terhadap pengembangan petanian organik.
Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan Henny Mayrowani; nFN ashari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v29n2.2011.83-98

Abstract

EnglishAgroforestry is developed to offer benefits to the nearby communities. It also aims at producing food. Improving food production could be carried out through an extensification program, such as an agro forestry system. Ministry of Forestry also takes a part in national food security through agro forestry where it is an intercropping between food crops and forest trees. Agro forestry is run using a Community-Based Forest Management (PHBM). To integrate forest preservation and community development, PHBM facilitates establishment of Forest Village Community Organization (LMDH).  Agro forestry commonly involves LMDH contributes to 41.32 percent of the households’ income and creates employment of 2.39 persons per hectare.  Agro forestry is effective in improving income distribution, households’ income, food production, and poverty alleviation in the communities nearby the forests.  IndonesianAgroforestry dikembangkan untuk memberi manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Agroforesty utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan bahan pangan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan meningkatnya pangan yang harus tersedia. Pencapaian sasaran peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan pola intensifikasi melalui peningkatan teknologi budidaya dan ekstensifikasi yang antara lain dapat dilakukan melalui perluasan areal pertanian di lahan hutan dengan sistim agroforestry. Kementerian kehutanan merupakan salah satu sektor yang ikut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, yang antara lain mendapat tugas menyediakan lahan hutan untuk pengembangan pangan seperti dalam bentuk tumpangsari  atau agroforestri. Tumpangsari atau agroforestry adalah suatu sistem penggunaan lahan dimana pada lahan yang sama ditanam secara bersama-sama tegakan hutan dan tanaman pertanian.  Manfaat yang diperoleh dari agroforestry adalah meningkatnya produksi pangan, pendapatan petani, kesempatan kerja dan kualitas gizi masyarakat bagi kesejahteraan petani sekitar hutan.   Untuk mengintegrasikan kelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat dikembangkan konsep hutan kemasyarakatan atau PHBM yang merupakan fasilitasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perkembangan realisasi agroforestry menunjukan hasil yang sangat menggembirakan.  Agroforestry yang pada umumnya melibatkan LMDH mampu memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga 41,32 persen dan penyerapan tenaga kerja 2,39 orang per ha. Agroforestry merupakan salah satu sarana yang efektif untuk pemerataan dan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan, yang bisa meningkatkan pendapatan dan produksi pangan.
KINERJA AGRIBISNIS SAPI POTONG RAKYAT DI PROVINSI JAWA TIMUR: DAMPAK KRISIS MONETER DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH HENNY MAYROWANI
SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Vol. 6, No. 3 November 2006
Publisher : Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jalan PB.Sudirman Denpasar, Bali, Indonesia. Telp: (0361) 223544 Email: soca@unud.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.744 KB)

Abstract

In the period of 1995 - 2002, domestic cattle agribusiness in East Java has indicated anunpleasant condition, the growth of production, consumption and trade tend to decreasearound 1.5 - 4.7 percent a year. Meanwhile, nominal price of feed and livestock productshave increased more than 8 percent. Although, the real prices were increasing only around0.5 - 1.4 percent a year. Economic crisis affect significantly the decreasing of thehousehold income, it has an impact in reducing of the volume of East Java cattledistribution to outer region. This condition become worse by reduction of cattle populationgrowth and competition with live cattle import and their products. In 1995-2002 and duringthe regional autonomy policy implementation process, cattle population growth hasdecreased - 1.71 and - 24.85 percent a year respectively. Generally, decreasing of cattlepopulation growth has related to reduction of cattle herd that no longer used inintensification of paddy field. Decreasing of cattle population growth during the regionalautonomy policy implementation process were caused by three reasons, such as: (1) Lackof local government ability to increase the development of breeding and fattening businessthat related to the budget and government management problems; (2) Market demand ofcattle from outer region was decreasing; and (3) The real price of breed and fattening cattlewas not attractive for farmers to carry on in their business. Based on those problemsabove, in order to develop domestic cattle agribusiness, it is necessary to develop: (1) Thepolicy which able to consolidate the central, province, and district government inimplementing integration programs; (2) Reducing market distortion policies; (3) Provideprotection and special treatment for small scale farmers to face global trade liberalization;and (4) Institutional reform of domestic cattle agribusiness.
Co-Authors nFN Ashari