Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dinamika Pembuatan Kebijakan Desentralisasi Di Timor-Leste Lucio Borromeo de Araujo; Sarwono Sarwono; Siti Rochmah
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 1 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.776 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap tentang dinamika pembuatan kebijakan desentralisasi di Timor-Leste yang meliputi beberpa aspek, yakni: pertama, isu desentralisasi yang berkembang di Timor-Leste; kedua,  aktor-aktor yang berkepentingan dalam menanggapi isu desentralisasi; ketiga, dinamika isu desentralisasi menjadi agenda kebijakan; dan keempat, proses pembahasan agenda kebijakan desentralisasi menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, desentralisasi telah menjadi sebuah tuntutan masyarakat yang perlu segera direspon oleh pemerintah; kedua, orientasi aktor lembaga kebijakan telah memanfaatkan isu desentralisasi sebagai komoditas politik untuk memperjuangkan dan atau mempertahankan kekuasaan tertentu dalam tubuh pemerintahan; ketiga, sosialisasi, realisasi program pembangunan lokal, serta konsultasi dimanfaatkan sebagai cara-cara untuk menyusun agenda kebijakan, baik agenda sistemik dan agenda institusional; dan keempat, adanya intervensi dari kepentingan aktor resmi lain, sebagai akibat dari distribusi kekuasaan, menyebabkan penundaan pembahasan agenda kebijakan desentralisasi di parlemen nasional. Kata kunci: Isu desentralisasi, Kepentingan Aktor, dan Agenda Kebijakan.
Implementasi manajemen akreditasi perpustakaan perguruan tinggi berstandar nasional di Universitas Negeri Malang Teguh Yudi Cahyono; Umi Masruroh; Sarwono Sarwono
Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Vol 9, No 1 (2021): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Repub
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkip.v9i1.28527

Abstract

University library accreditation aims to improve library quality. In order to get formal recognition from the state, university libraries apply for accreditation to the National Library to assess whether they have met national standards. This study aimed to determine implementation the management of university library accreditation with national standards at the University of Malang (UM). The research method used the descriptive qualitative method, which described management functions performed by UM library in the university library accreditation. The results research showed that library accreditation management carries out planning, organizing, implementing, and monitoring processes. Management functions are described in accreditation ranging from planning to supervisory functions. The planning process is to design accreditation activities structurally and organizationally to achieve the expected conditions through team planning, physical evidence, and accreditation performance. Organizing processes are forming an organizational structure and detailing the duties of accreditation team members to play an effective role by classifying accreditation instruments, organizing teamwork, and accreditation documents. General and technical guidelines for university library accreditation guide the implementation process to obtain optimal performance from the accreditation team through completing documents, preparing for visitations, correcting forms, and conducting self-assessments. The monitoring process avoids deviations by evaluating the administration, budget, forms, performance, and physical evidence of accreditation. The study concludes that the implementation of accreditation management through planning, organizing, implementing, and monitoring aims that the UM library can achieve accreditation objectives, namely obtaining satisfactory results as well as the legitimacy, reputation, and legality of the library.
Perencanaan Terpadu Penanganan Pekerja Anak (Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat) Nur Kamilah; Sarwono Sarwono; Saleh Soeaidy
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.853 KB)

Abstract

Anak merupakan karunia yang berharga bagi orang tua, lingkungan, bangsa dan negara untuk masa kini dan masa yang akan datang. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak asasi atau hak dasar. Salah satu hak dasar anak adalah adanya jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual. Namun pada kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hak dasar tersebut secara optimal. Bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi akan mendorong anak-anak ini untuk bekerja. Membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Tidak jarang anak-anak ini bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tersebut dan  tentunya akan  berpengaruh pula pada tumbuh kembangnya. Latar belakang penelitian ini adalah mengenai perencanaan terpadu dalam menangani pekerja anak. Dimana anak-anak yang bekerja tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan pekerja anak di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat serta mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan terpadu  dalam penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisis data kualitatif model interaktif (Miles dan Huberman).Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan melalui upaya preventif, kuratif dan represif dengan melibatkan stakeholders di Kabupaten Bandung Barat. Para stakeholders sudah berpartisipasi aktif pada upaya penanganan pekerja anak melalui Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Namun masih harus lebih meningkatkan koordinasi supaya pekerja anak yang putus sekolah ini tidak menemui kesulitan dalam memperoleh fasilitas untuk melanjutkan pendidikannya. Kata Kunci :  Pekerja Anak, perencanaan terpadu, stakeholders