Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
Muhammad Darwis
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM LAUT DI INDONESIA Muhammad Darwis
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.3079

Abstract

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia merupakan keniscayaan yang penting dilakukan, Islam mengajarkan tentang perdamaian dan kelestarian lingkungan hidup yang dimanfaatkan manusia, termasuk laut. Faktor kemiskinan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang penting dan harus disinergikan menjadi satu kesatuan yang berhubungan satu dengan lainnya.
Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan Muhammad Darwis
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.169 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.513-536

Abstract

Nelayan tradisional adalah sekelompok masyarakat yang memegang adat istiadat dalam melakukan penangkapan ikan, menerapkan prinsip alam diciptakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan semata. Kesepakatan tentang posisi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang bebas melakukan penangkapan ikan pada perairan Indonesia dan Malaysia belum terdapat kesepakatan, perbedaan pandangan dua negara terdapat pada bobot kapal, Indonesia menghendaki 10 Gross Ton dan Malaysia menghendaki 40 Gross Ton. Perbedaan definsi ini menimbulkan permasalahan perlindungan dan hak nelayan tradisional yang menimbulkan permasalahan di lapangan.
Co-Authors