<![CDATA[Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) tahun 2016 pada kantor wali nagari Balimbing menjadi perhatian khusus sejak Pemerintah Nagari memperoleh kucuran dana langsung dari pemerintah pusat. Pemerintah nagari Balimbing belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada masyarakat secara tertulis. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada bab V pasal 40 ayat 1 dan 2 bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran harus dipublikasikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) tahun 2016 pada nagari Balimbing.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field reserch atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penulis melakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Balimbing kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APB Nagari. Secara umum akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan dengan baik. Namun, masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabel dan transparan yang belum terpenuhi oleh pemerintah nagari Balimbing.Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBDes]]>
