Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19 Wahyu Ramadhan Aji; Heri Junaidi; Isnayati Nur; Sumiyati Sumiyati
Intelektualita Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v10i2.9775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kenaikan harga masker pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field reseach) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab kenaikan harga masker tersebut dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand). Bahwa jika adanya kenaikan harga barang ini disebabkan karena adanya faktor konsumsi masyarakat yang tinggi akan suatu komoditas barang dan terjadinya ketidakseimbangan antara supply dan demand di pasaran. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kenaikan harga masker bahwa dalam mekanisme pasar ini penetapan harga jual berlaku secara alami, harga tersebut bergantung pada supply dan demand yang ada. Ketika permintaan naik dan pasokan rendah maka harga-harga akan naik dan jika permintaan rendah dan pasokan tinggi maka harga-harga akan turun.
Peran Buruh Tani Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Buruh Tani Perempuan Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur) Isnayati Nur
Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2020): Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.758 KB)

Abstract

Abstrak: Permasalahan kebutuhan hidup dalam keluarga yang semakin meningkat, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, ditambah lagi kebutuhan anak-anak ketika masuk masa sekolah menuntut kepala keluarga untuk menambah penghasilannya sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga terutama pemenuhan kebutuhan primer. Adanya permasalahan ini menuntut perempuan dalam hal ini adalah ibu untuk turut membantu ayah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendapatan, konsumsi, tabungan, peran gender dan kontribusi ekonomi buruh tani perempuan di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan para keluarga buruh tani perempuan di Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingkat pendapatan yang diterima oleh buruh tani perempuan, peningkatan konsumsi dan tabungan para buruh tani perempuan, peran gender para buruh tani perempuan yang tidak hanya melakukan peran domestik tetapi juga peran publik dan kemasyarakatan serta adanya kontribusi para buruh tani perempuan di dalam keluarga baik kontibusi rumah tangga maupunkontribusi ekonomi.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH SEPULUH POTONG SATU PADA BURUH PANEN PADI DESA AROMANTAI (STUDI KASUS DESA AROMANTAI KABUPATEN LAHAT) Kurniatri Ratih Aprilias; Isnayati Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.593 KB) | DOI: 10.59066/jel.v1i1.16

Abstract

Upah sepuluh potong satu merupakan kegiatan muamalah yang termasuk dalam bentuk sewa menyewa jasa yang berujung pada kewajiban pemberian upah atas suatu jasa. Sistem upah sepuluh potong satu adalah sistem upah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Aromantai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang dibayar menggunakan hasil panen berupa gabah, sistem pembagiannya menggunakan metode takaran. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah sejak awal akad tidak ada ketetapan upah yang akan diterima oleh para buruh, serta munculnya ketidakjelasan pada jumlah upah yang diterima. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai, dan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dan penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau field research.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa gabah. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai boleh dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan, upah pemanenan padi tersebut termasuk dalam ʻurf al-‘amali. Sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang yang juga digunakan oleh seluruh buruh tiap kali panen tiba, meskipun dalam pelaksanaan upah tidak diketahui secara jelas besaran upah yang diterima buruh sebab pembagian upah dilakukan dengan metode takaran dan sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan diterima buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. Sesuai dengan ketentuan umum syari’at Islam kedua hal ini harus jelas, akan tetapi hal ini sudah berlaku luas dan menjadi adat kebiasaan bagi warga Desa Aromantai ketika melaksanakan panen. Sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini karena termasuk kedalam ‘urf al-‘amali.
PERKEMBANGAN AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH KE DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) fadillah mursid; Oyo Sunaryo Mukhlas; Isnayati Nur; Atang Abdul Hakim
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.38352

Abstract

Abstrak Akad mudharabah dalam transaksi dan bisnis Islam adalah salah satu akan yang sering digunakan, bahkan akad mudharabah sudah dikenal sebelum kedatangan Islam. Eksistensi akad mudharabah dalam dunia bisnis selalu mendapatkan pembahasan, sejak masa klasik hingga sekarang, bahkan dari 152 Fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan 30 di antaranya membahas akad mudharabah. Berdasarkan hal tersebut, pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan akad mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan doktrinal dan yuridis historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan akad mudharabah dalam fiqh ke dalam fatwa DSN-MUI dalam dua hal yaitu Pertama, perkembangan dari aspek para pihak dalam akad dan kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban mudharib. Kata Kunci: Mudharabah, Fiqh, Fatwa Abstract Mudharabah agreement in Islamic transactions and business is often used, even mudharabah agreements were known before the arrival of Islam. The existence of mudharabah contracts in the business world has always been discussed, since classical times until now, even out of 152 DSN-MUI Fatwas issued, 30 of them discuss mudharabah contracts. Based on this, the main discussion in this research is how the development of mudharabah contracts in Fiqh into Fatwa DSN-MUI in Indonesia. This research is normative research, with doctrinal and historical juridical approaches. The results of this study indicate that there is a development of mudharabah contracts in fiqh into the DSN-MUI fatwa in two ways, namely First, the development of the aspect of the parties in the contract and second, the development of the aspect of responsibility and liability of mudharib. Keywords: Mudharabah, Jurisprudence, Fatwa