<![CDATA[Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta teknologi digital lainnya termasuk internet, telah menjadi media baru dan dijadikan sebagai instrumen penting bagi organisasi swasta (bisnis) dan organisasi publik, salah satunya adalah organisasi pemerintahan. Pemanfaatan TIK dan internet pada organisasi pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Pelaksanaan e-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Sementara, TIK dan internet sebagai media dalam proses demokrasi suatu negara dikenal dengan istilah e-demokrasi. Kedua istilah tersebut adalah dua entitas yang berbeda, tetapi saling terkait. Perkembangan TIK dan internet beberapa tahun terakhir yang diikuti oleh peningkatan penggunanya adalah merupakan peluang bagi lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik untuk melakukan perubahan sistem, baik sistem administrasi, pelayanan publik maupun sistem demokrasi. Namun, inisiatif penerapan e-demokrasi di Indonesia masih dikatakan sebagai tahap pengenalan. Sehingga, banyak masalah yang perlu menjadi perhatian sebelum e-demokrasi diimplementasikan. E-demokrasi tidak sekedar mengimplementasikan TIK dan internet ke dalam sistem demokrasi, tetapi banyak aspek-aspek nontechnology yang menjadi hambatan dan perlu penyelesaian. Hambatan pertama adalah terkait dengan implementasi e-government yang telah di laksanakan di Indonesia selama ini. Beberapa hambatan lain yang teridentifikasi diantaranya adalah masalah belum adanya nomer identitas warganegara yang valid, masalah budaya birokrasi dan budaya politik, masalah kesenjangan digital, masalah partisipasi, masalah teknologi, dan masalah organisasi.]]>
