This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA
Koesparmono Irsan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENANGANAN POLISI TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KALIMANTAN DAN JAWA Putri, Anggreany Haryani; Irsan, Koesparmono
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.908 KB) | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.20

Abstract

Penanganan kasus perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan polisi di daerah Jakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Surabaya, Malang, Situbondo, Batam, Pontianak, Sambas, Sanggau, dan Singkawang. Modus dari perdagangan manusia pada umumnya hampir sama. Modus trafficking berkisar pada korban dibujuk, dijebak atau diiming-imingi pekerjaan ditempat seperti café, toko, atau pembantu rumah tangga dan lain-lain. Ternyata akhirnya mereka tertipu dan diperkerjakan pada tempat prostitusi atau tempat hiburan lain yang harus melayani pelanggan atau kemudian tidak mendapat bayaran. Modus lain yang mencolok adalah yang melibatkan bayi, di Batam Riau, penjualan bayi ke negara tetangga dengan cara yang sangat tidak manusiawi yaitu bayi tersebut ditempatkan di dalam kotak stereofoam dan di beri susu yang telah dicampur dengan obat penenang. Modus khas yang lain yaitu di Sambas yang disebut pengantin pesanan. Korban pada umumnya mempunyai motif / kebutuhan ekonomi yang kuat dan berpendidikan rendah sehingga mereka mudah menjadi korban. Pandangan masyarakat juga menjadi faktor pemicu adanya Trafficking, misalnya ada orang tua yang merasa tidak dirugikan karena anaknya memberikan nafkah kepada mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan perempuan dan anak. Seperti Hukum Adat yang terdapat didaerah tersebut menganggap kasus yang terjadi bukalah sebuah Crime tetapi merupakan adat dan kebiasaan. Selain itu banyak korban tidak melanjutkan laporannya karena mereka tidak menganggap dirinya adalah korban Human Trafficking. Serta faktor kendala yang bahwa masyarakat menganggap hal ini adalah sebuah perjanjian biasa yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata namun mereka tidak menyadarinya bahwa didalamnya terdapat unsur penipuan yang berakibat terpenuhinya unsur Human Trafficking.
POLISI, KEKERASAN DAN SENJATA API Irsan, Koesparmono; Putri, Anggreany Haryani
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.045 KB) | DOI: 10.31599/krtha.v12i1.28

Abstract

Brimob is a special top of Indonesian National Police Force, Brimob was trained to face special crimes using guns and other special weapon to face crimes using force. All politics is a struggle for power is violence. The reemergence in the early 1980s of terrorism motivated by a religions imperative and state-sponsored terrorist set in motion perfound changes in the nature, motivations and capabilitis of terrorist that are still unfolding. Torture is used as a strategic component of state security system to achieve board political ends thorugh the victimizaztion of individuals which serves pain of suffering, wether physical of metal, is intentionally inflicted : ‘many person, of course, harbor all sorts of radical and extreme belifts and opinion, and many of them belong to radical or even illegal of proscribed political organization. However, if they do not use violence in the pursuance of their beliefs, they cannot be considered terrorist. The willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. Injury is under stood to include psychological as well as physical harm. Police use arms to protect himself and the people.