Sri Wahyu Agustiningsih
Universitas Veteran Bangun Nusantara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Regional Financial Performance, Audit Function, and Corruption Levels in Indonesia Djoko Suhardjanto; Djuminah Djuminah; Sri Wahyu Agustiningsih
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Accounting Study Program, Faculty Economics and Business, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.299 KB) | DOI: 10.20961/jab.v20i1.474

Abstract

This study aims to examine the effect of financial performance on the level of corruption of the provincial government in Indonesia is moderated by audit findings. This research is motivated by Indonesia's efforts to fight corruption as an extraordinary crime. The development of corrupt practices has also increased since the implementation of the decentralization program. The phenomenon of increasing the level of regional corruption since the implementation of regional autonomy is the reason that observing the level of regional corruption is still necessary. This research was conducted in all 34 provincial governments in Indonesia, with an observation period of 2011-2015. The sample of this study was 156 sample data, obtained from financial data of 34 provinces for 5 years, and outlier data were 14 sample data. Analysis of the data in this study uses moderated regression analysis (MRA). The research concept was developed to predict the level of audit findings in moderating the effect of financial performance on the level of corruption in Indonesia. Test results in this study indicate that the audit findings moderate the effect of the ratio of operating expenses and the ratio of capital expenditure to the level of corruption. While other results indicate that the audit findings do not moderate the effect of the level of independence of a region on the level of corruption.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah provinsi di Indonesia dimoderasi dengan temuan audit. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Indonesia untuk memerangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Perkembangan praktik korupsi semakin meningkat juga sejak diterapkannya program desentralisasi. Fenomena peningkatan tingkat korupsi daerah sejak diimplementasikannya otonomi daerah ini menjadi alasan bahwa pengamatan terhadap tingkat korupsi daerah masih merupakan hal perlu untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan di seluruh 34 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, dengan periode pengamatan tahun 2011-2015. Sampel penelitian ini sebesar 156 data sampel, yang diperoleh dari data keuangan 34 propinsi selama 5 tahun, dan data outlier sebanyak 14 data sampel. Analisis data penelitian ini menggunakan moderated regression analysis (MRA). Konsep penelitian dikembangkan untuk memrediksi tingkat temuan audit dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa temuan audit memoderasi pengaruh rasio pengeluaran operasional dan rasio belanja modal terhadap tingkat korupsi. Sementara hasil lainnya menunjukkan bahwa temuan audit tidak memoderasi pengaruh tingkat independensi suatu daerah terhadap tingkat korupsi.
Pelapor Kecurangan: Persepsi Kerugian Personal, Status Pelanggar, Dukungan dan Perlindungan Organisasi Erna Setiany; Annisa Hakim Zamzami; Sri Wahyu Agustiningsih
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Accounting Study Program, Faculty Economics and Business, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.194 KB) | DOI: 10.20961/jab.v20i2.556

Abstract

Employee participation as a whistleblower is still low. This is due to various factors that make employees reluctant to report the fraud they have encountered, such as perceptions of personal loss and the status of offenders. On the other hand, there are factors that allow employees to blow the whistle, such as organizational support and protection. Thus, this study examines personal cost factors, offender status, organizational support and protection against internal whistleblowing intentions. Respondents of this study were 112 accounting students who have worked in both the private and government sectors in DKI Jakarta. The results showed that only organizational protection had a significant effect on internal whistleblowing intentions. Meanwhile, personal costs, violator status, and organizational support have no significant effect on internal whistleblowing intentions.Partisipasi karyawan menjadi whistleblower masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat karyawan enggan untuk melaporkan kecurangan mereka temui, seperti persepsi kerugian pribadi dan status pelanggar. Dilain sisi terdapat factor yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan kecurangan, seperti dukungan dan proteksi organisasi. Dengan demikian penelitian ini menguji faktor persepsi kerugian pribadi, status pelanggar, dukungan dan proteksi organisasi terhadap niat pelaporan kecurangan internal. Responden penelitian ini adalah 112 mahasiswa akuntansi yang sudah bekerja baik sektor swasta maupun pemerintahan di DKI Jakarta menggunakan kuisioner dan dianalisis menggunakan SEM berbasis kovarian dengan Smart PLS 2.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya perlindungan organisasi yang signifikan berpengaruh terhadap niat pelaporan kecurangan internal. Sedangkan spersepsi kerugian pribadi, status pelanggar, dan dukungan organisasi tidak signifikan berpengaruh terhadap niat pelaporan kecurangan internal.