Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Humanika : Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Socia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Penelitian Humaniora Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan INFORMASI DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi

Setiati Widihastuti

Civic Education And Law Department, Universitas Negeri Yogyakarta

Author-ID : 2905417

Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PENGINGKARAN HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT OLEH KEBIJAKAN KEHUTANAN Setiati Widihastuti
Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol 8, No 1 (2008): Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/hum.v8i1.21006

Forest is the part of customary system of the tribe society. However, the forest management done by them is not facilitated in the forestry policy. The centralistic forestry policy causes the overlapping conception of the tribe forest to the state forest. While it formal normative aspect causes the acces of the tribes to the forest closed and causes reduction of wisdom-based supervision conducted by them. In fact, the community wisdom-based supervision in the socio-culture potential needing a revitalization and development as the new basis of the change of natural resources management policy which is recently controlled by the goverment proved to be the cause of law and economy harassment to the tribes society of Indonesia. Now we need to change the perception about the forest natural recource management policy controlled only by the government of the forestry instances. It should be the policy based on the community and its development principles to realize the regulation of the forest natural resources consumption. Therefore, the area division is needed to overcome the problems.

Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta Setiati Widihastuti, Sri Hartini, Eny Kusdarini *
SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 11, No 2 (2014): SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/socia.v11i2.5295

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antar orang berbeda agama di wilayah hukum Kota Yogyakarta, dan mengidentifikasi putusan Hakim Pengadilan Negeri atas permohonan perkawinan antar orang berbeda agama di Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Wawancara dan dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik purposive, yakni dua orang Hakim dan dua pejabat dari Bidang Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Analisis data dilaksanakan secara induktif, yang tahapannya terdiri dari reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data, kesimpulan serta verifikasi. Dalam simpulan kajian ini dapat dikemukakan bahwa: 1) Perlu dispensasi dari Pengadilan Negeri untuk melangsungkan perkawinan beda agama di wilayah hukum kota Yogyakarta. 2) Sikap Hakim PN Yogya atas permohonan perkawinan berbeda agama: (a) menolak memberikan dispensasi, (b) kemungkinan dapat mengabulkan permohonan dispensasi, apabila Hakim berpendapat UU Perkawinan memang tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, sehingga terdapat kekosongan hukum. Kata kunci: perkawinan antar orang berbeda agama, Pengadilan Negeri, Pencatatan Sipil

Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center Setiati Widihastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini
SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 14, No 1 (2017): SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Yogyakarta State University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa kesehatan, dan menggambarkan cara mediator Jogja Mediation Center (JMC) mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Wawancara dan studi dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Analisis data secara induktif, yang tahapannya terdiri dari reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data, kesimpulan serta verifikasi. Dalam simpulan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 1) terjadinya sengketa kesehatan disebabkan antara lain karena: kurang efektifnya komunikasi dalam menindaklanjuti ketidakpuasan pasien atas layanan dan tindakan medis yang diterimanya, serta meluasnya ketidakpuasan pasien sampai ke ranah publik dan media massa, 2) hampir semua sengketa kesehatan yang ditangani oleh mediator Jogja Mediator Center, bisa didamaikan dengan cara melakukan pendekatan psikologis pada para pihak yang bersengketa, mengadakan kaukus, memotivasi para pihak untuk hadir sendiri tanpa kuasa hukum dan melakukan manufer hukum dalam pembuatan akta perdamaian Kata kunci: sengketa kesehatan, mediasi, Jogja Mediation Center

KAJIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA PERAJIN BATIK STUDI KASUS DI DESA WUKIRSARI IMOGIRI BANTUL Setiati Widihastuti; Eny Kusdarini
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 18, No 2: Oktober 2013
Publisher : LPPM UNY

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui hak kekayaan intelektual yang dapat diberikan pada karya perajin batik Imogiri, kendala- kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual pada karya perajin batik Imogiri, serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Sebagai suatu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, wawancara, osbervasi, dan dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data. Subjek penelitian berjumlah tujuh orang yang ditentukan dengan teknik snow ball. Analisis datanya berupa analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema. Simpulan kajian ini adalah bahwa hak atas kekayaan intelektual (HKI) yang dapat dipergunakan untuk melindungi karya perajin batik Imogiri adalah: 1) hak cipta; 2) hak paten sederhana; 3) hak merek; dan 4) hak indikasi geografis. Adapun kendala dalam pemberian perlindungan HKI atas karya perajin batik Imogiri adalah: 1) terbatasnya pengetahuan dan pemahaman para perajin batik Imogiri tentang HKI; 2) kentalnya budaya kebersamaan membuat para perajin sangat sulit menerima konsep-konsep HKI yang menonjolkan hak-hak pribadi; 3) ketentuan-ketentuan dalam HKI yang bersifat komersial dan berorientasi pada keuntungan ekonomis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki para perajin; dan 4) mahalnya biaya dan sulitnya prosedur pengurusan HKI.

PEMBERDAYAAN HAK PASIEN SEBAGAI PENCEGAH KEJAHATAN MALAPRAKTEK Setiati Widihastuti
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Wacana mengenai maraknya "korbsn-korben" tindakan medik bermunculan di media massa. Kegerahan mulai merebak di masyarakat, yang ditandai dengan keluhan di media massa, aduan ke Mahkamah Kode Etik Kedokteran Ikatan Ookter Indonesia (MKEK 101) yang tidak selalu direspon positii, atau upaya penyelesaian ke pengadilan. Namun yang apatis, dan ini jauh lebih banyak adalah memilih diam dan tidak memperpanjang masalah. Perlindungan terhadap pasien dari sisi hukum dan etika masih sangat lemah. Sejauh ini hukum kedokteran belum berpihak kepada masyarakat. Oi samping itu 101 sebagai penjaga etika dan moral profesi kedokteran terkesan tidak peka atas pelanggaran para anggotanya. jadi, menilik urgensinya serta untuk pembelajaran publik, melakukan action dengan menyelesaikannya secara hukum kadang-kadang memang perlu. Tujuannya bukan untuk menyerang, tetapi untuk peringatan agar dokter lebih berhati-hati. Tentu warga masyarakat perlu menyiapkan "peluru", supaya perjuangannya tidak sia-sia. Paham dan mencermati apa yang menjadi hak pasien merupakan langkah awalnya, kemudian memberdayakannya secara arif dan proporsional merupakan langkah selanjutnya. Sambil menunggu efektifnya undang-undang ten tang praktek kedokteran, "payung" perlindungan diri harus disiapkan supaya tidak lebih ban yak lagi korban melayang untuk sesuatu yang masih bisa dihindari.

PENGEMBANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI LOCAL WISDOM KERATON YOGYAKARTA Eny Kusdarini; - Sunarso; Setiati Widihastuti
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 21, No 1: APRIL 2016
Publisher : LPPM UNY

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) Keraton Yogyakarta yang merupakan ajaran-ajaran karakter yang baik bagi seorang pemimpin untuk melindungi masyarakat yang dipimpinnya. Nilai-nilai kearifan lokal ini bisa dipakai untuk mengembangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama pada pemerintahan daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridi s dan budaya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap reduksi data, unitisasi/kategorisasi data dan penafsiran data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa banyak nilai kearifan lokal Keraton Yogyakarta dan nilai-nilai lokal masyarakat Jawa yang merupakan nilai-nilai etik yang bisa dipakai untuk mengembangkan asas-asas pemerintahan yang baik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antara nilai kearifan lokal tersebut adalah nilai Hamemayu Hayuning Bawana, Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, dan Golong-gilig serta nilai-nilai kearifan lokal lainnya. Di samping itu juga ada nilai-nilai etik yang berasal dari ajaran Ki Hajar Dewantoro tentang kepemimpinan yang baik, yakni ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani

PERGESERAN ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BALI PERANTAUAN DI DIY Setiati Widihastuti; Iffah Nurhayati; Puji Wulandari; Chandra Puspitasar
Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi Vol 11, No 1 (2022): Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi
Publisher : Pendidikan Sosiologi FIS UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/dimensia.v11i1.58511

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Bali di perantauan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adat Bali yang tidak dapat dipisahkan dengan agama Hindu, ibarat ”manik ring cecupu”, merupakan adat leluhur yang harus dipertahankan masyarakat Bali. Salah satunya adalah kewajiban melaksanakan nganten keluar ataupun perkawinan nyentana guna menjaga kelangsungan sistem keluarga patrilieal. Sebagai aktualisasi darmanya, masyarakat Bali wajib mentaati hukum perkawinan adatnya karena swadharma dan swadikara (hak kewajiban keluarga) hanya dilanjutkan oleh keturunan laki-laki atau kapurusa, reinkarnasi juga melalui kapurusa. Perkawinan adat tersebut menyisakan permasalahan tatkala keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Menjadi lebih rumit, jika masalah tersebut dialami masyarakat Bali perantauan termasuk yang merantau di DIY, karena sulit mencari solusinya di lingkungan masyarakat yang heterogen dan jauh berbeda adat budayanya. Adanya pembauran dengan masyarakat di daerah perantauan dan faktor lainnya memunculkan pergeseran pandangan para perantau sehingga menjadi lebih terbuka, seperti menerima bentuk perkawinan pada gelahang untuk mengakomodasi kesulitan yang dihadapi dengan tetap memegang prinsip utama hukum perkawinan adat Bali.

Land pawning practice in Semoyo Village, Patuk Sub-District, Gunungkidul Regency Setiati Widihastuti; Mita Choirunnisa
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 20, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v20i1.59594

This study utilizes a qualitative approach to examine the customary practice of land pawning in Semoyo Village. This practice is based on traditional institutions passed down for generations. It involves the direct transfer of land without the need for a written agreement, witnesses, or village officials. The spirit of togetherness and trust in neighbors and relatives facilitate this practice. The borrower surrenders possession of the land to the lender, who can redeem the land within an agreed-upon time frame. In reality, land pawning has been a common practice in Semoyo Village for decades, as landowners have been unable to redeem their land. While the land is under pawn, the borrower has the right to possession and use. However, the land pawning practice in Semoyo Village is susceptible to disputes and coercion, despite being regulated by Article 7 of Law Number 56 PRP of 1960. Nonetheless, Semoyo Village residents continue to practice land pawning for various reasons, such as urgent needs, avoiding selling their land, difficulty obtaining loans from banks, mutual assistance, and obtaining additional cultivation land. Land pawning is only conducted among close neighbors or trusted relatives whose character is well-known.

Co-Authors Chandra Puspitasar Eny Kusdarini Iffah Nurhayati, Iffah Mita Choirunnisa Puji Wulandari Sunarso Sunarso

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search