Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN LIMBAH LAUNDRY DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[A.A. Pt. Paramitha P.D]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[NGA Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.048 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Laundry Di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar". Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh pengusaha-pengusaha kecil seperti laundry, harus mulai diperhatikan terutama di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah laundry di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statutory approach), pendekatan analisis konsep hukum (analitical and conseptual approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber air di Kecamatan Denpasar Selatan berdasarkan Perwali Denpasar No. 40 Tahun 2013 susah untuk diimplementasikan dan hanya dibatasi pada larangan pembuangan air limbah ke sumber air dengan cara menyasaratkan dalam perizinan untuk membuat Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air. Penegakan Hukum terkait pelanggaran pembuangan air limbah laundry ke sumber air di Kecamatan Denpasar Selatan, didasarkan pada ketentuan sanksi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Limbah Laundry, Sumber Air]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KLUNGKUNG (Studi Kasus Pengrajin Tedung di Desa Paksebali) ]]>
<![CDATA[Wulan Virda Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.095 KB)
<![CDATA[Upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup terkait dengan usaha kerajinantedung di Desa Paksebali Kabupaten Klungkung dilatar belakangi oleh banyaknyalimbah produksi tedung yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkunganyaitu limbah serutan kayu, berdasarkan latar belakang tersebut adapun permasalahansekaligus menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencegahankerusakan lingkungan hidup terkait dengan usaha kerajinan tedung di KabupatenKlungkung dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KantorLingkungan Hidup terhadap pengawasan usaha kerajinan tedung di KabupatenKlungkung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalahmetode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundangundangandan pendekatan fakta. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup terkaitusaha kerajinan tedung di Kabupaten Klungkung yaitu dengan melakukan pembinaanterhadap pemilik usaha kerajinan tedung mengenai dampak yang ditimbulkan akibatproses produksi tedung guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kendalayang dihadapi oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadapusaha kerajian tedung yaitu kurangnya anggota Tim Wasdal dalam melakukanpengawasan, keterbatasan dana baik dari segi kuantitas dan kualitas, pemahamanmasyarakat yang kurang mengenai dampak yang terjadi.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING BIDANG AKOMODASI PARIWISATA DI KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[Gede Agus Angga Saputra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.907 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan penanaman modal asing bidang akomodasi pariwisata di Kabupaten Klungkung berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU Pariwisata, UU Penanaman modal. Terkait dengan ijin-ijin pada bidang akomodasi pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Klungkung juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 dan juga Perka BKPM No. 15 Tahun 2015. Terkait PMA, ijin Prinsipnya dilaksanakan di BPKPM setelah ijin prinsip tersebut keluar baru yang bersangkutan mengurus izin IMB, HO, dan Izin Lingkungan. Izin lingkungan tersebut akan didahului dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah atau Amdal kalau merupakan Perusahaan Besar. Setelah persyaratan itu terpenuhi baru Kabupaten Klungkung akan memprosesnya hingga terbit Tanda Daftar Usaha Pariwisata.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH PROVINSI BALI SEBAGAI PEMBERI IZIN PENGGARAP TANAH NEGARA ]]>
<![CDATA[I Putu Andhika Yudhiardana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.168 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) apakah Pemerintah Provinsi Balisebagai pemberi izin untuk penggarap tanah negara dapat digugat; dan (2)bagaimanakah tanggung gugat Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemberi izinpenggarap tanah negara kepada petani penggarap.Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatifdengan teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan.Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan argumentasi hukumberdasarkan logika hukum deduktif-induktif dan penyajian secara deskriptif sehinggadiperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.Hasil penelitian menunjukkan (1) Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemberiizin untuk penggarap tanah negara dapat digugat oleh masyarakat penggarapmengingat Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan 2 (dua) buah diskresi ataukeputusan di atas obyek yang sama. Jika Pemerintah Provinsi Bali bermaksudmemberikan hak atas tanah yang sudah diberi izin untuk digarap oleh masyarakat,maka seharusnya Pemerintah Provinsi Bali mencabut terlebih dahulu izin untukmenggarap tanah negara oleh masyarakat tersebut. Dalam hal Pemerintah ProvinsiBali memberikan hak atas tanah tanpa mencabut terlebih dahulu izin penggarapantanah, maka masyarakat penggarap dapat mengajukan gugatan kepada PemerintahProvinsi Bali; dan (2) Tanggung gugat Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemberi izinpenggarap tanah negara kepada petani penggarap dapat berupa pemberian ganti rugidalam bentuk uang atau ganti tanah di lokasi dan di wilayah lain.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[A. A. Ngr. Eka Bhuana Putra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.174 KB)
<![CDATA[Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata dalam pengelolaan industri diperlukan tenaga kerja yang professional sehingga tetap optimis dengan tenaga kerja yang dimiliki dan mampu bersaing dalam MEA. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengatura pengawasan dan kendala-kendala dalam mengawasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta, pendekatan kasus dan pendekatan perundangan. Melalui penelitian hukum empiris dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengawasan pemerintah terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata di Provinsi Bali dapat belum diatur secara rinci, karena Peraturan Daerah mengatur tentang lembaga sertifikasi masih terbatas. Sejauh ini pemerintah Provinsi Bali belum menanggapi secara serius upaya penyediaan tenaga kerja dengan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi yang dilakukan lebih gencar dilakukan oleh LSP yang ada di Provinsi Bali tanpa melibatkan pemerintah, sehingga masyarakat sebagai sasaran LSP belum merata di seluruh Bali. Faktor yang menghambat dilaksankaan sertifikasi profesi pariwisata di Provinsi Bali adalah tenaga kurang memahami regulasi dan pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai bukti tertulis terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja, selain itu industri juga kurang memahami regulasi dan pentingnya sertifikasi sebagai upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menunjang pencapain tujuan perusahaan, serta masih kurangnya penghargaan yang diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki sertifikat oleh industri sehingga tenaga kerja tidak ingin melakukan sertifikasi profesi karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghargaan yang diperoleh. Kata kunci: pengawasan pemerintah, lembaga sertifikasi profesi pariwisata]]>
<![CDATA[SURAT IZIN MENGEMUDI SEMENTARA BAGI WISATAWAN ASING YANG BERKENDARA DI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.771 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Surat Izin Mengemudi Sementara Bagi Wisatawan Asing yang Berkendara di Bali”. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan orang asing yang berkendara di Bali, Indonesia menetapkan pada Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM, bahwa warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia dapat mengajukan SIM baru yang bersifat sementara dengan mengajukan dokumen keimigrasian. Berdasarkan kenyataan mengenai adanya pengaturan SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat efektifitas dari SIM sementara terkait dengan kurangnya wisatawan asing yang menerapkan SIM sementara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dan berdasarkan wawancara di lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, diperoleh hasil penelitian bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai adanya SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali, tidak hanya bagi wisatawan asing yang hendak berkendara di Bali tetapi juga kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam memberikan informasi mengenai adanya SIM baru bagi wisatawan asing yang berlaku sementara.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Agung Suarna Putra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.748 KB)
<![CDATA[Permasalahan sampah di Kota Denpasar belum teratasi dengan baik dari penanganan maupun pengurangan sampah. Regulasi mengenai pengelolaan sampah yang salah satunya adalah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan hasil bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah belum efektif, dikarenakan masih terjadinya pelanggaran oleh masyarakat yang dalam membuang sampah tidak sesuai dengan peraturan dalam tata cara pengelolaan sampah. Dalam rangka pengurangan sampah, untuk mengatasinya dilakukan dengan cara mendirikan kelompok swakelola pada setiap Desa, namun tidak semua Desa memilikinya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut. Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan dan Pembuangan, Sampah]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM RANGKA PENERTIBAN REKLAME DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Made Andika Wesnala]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.367 KB)
<![CDATA[Pemasangan reklame dalam berbagai jenis semakin tidak terkendali menimbulkan kesan kumuh dan merusak estetika serta keindahan dari suatu kota jika tidak diatur dan ditata dengan baik. Melalui peraturan walikota tentang penyelenggaraan reklame diharapkan dapat terlaksana secara bersinergi antara pemerintah kota dengan pihak penyelenggara reklame. Rumusan masalah dari makalah ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggraan reklame di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sert menggunakan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame tanpa izin telah dilaksanakan dengan melakukan pembongkaran dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar bersama Tim Penyelenggaraan Reklame. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reklame adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor budaya hukum. Kata Kunci: Penyelenggaraan, Reklame, Pelaksanaan]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Dikson Kristian]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (63.522 KB)
<![CDATA[Government Authority in the implementation of land acquisition for the constructionof a public interest in the Government authorities to provide land for the construction of thepublic interest . The problem that arises then is unclear rules governing the authority of theGovernment in the implementation of land acquisition for the construction of the publicinterest as well as legal protection for land rights holders affected by the land acquisition bythe government. This journal normative method to approach the study of literature. In Article6 of Law No. 12 The year 2012 is mentioned land acquisition for public interests held by theGovernment. Section 8 of Presidential Decree. 71 The year 2012 also mentioned that theGovernor carry out a preparatory stage of land acquisition after receiving the land acquisitionplanning documents. Law No. 2 In 2012 and Presidential Decree. 71 The year 2012 is set onthe deliberations, awarding damages, and filing a lawsuit for land rights holders. It can beconcluded authority for the implementation of land acquisition for the construction of publicinterest under the authority of the Governor and the Provincial Government as the legalprotection of the rights of the owner of the land is reflected through the regulation ofdeliberation, of compensation, and the provision of opportunity to file a lawsuit to theAdministrative Court and to District Court.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK LAHAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Made Yuni Lestari]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.497 KB)
<![CDATA[The titled of this research is “The Regulation of Agricultural Land Conversion toResidential Area in Badung Regency”. The method used in this research is empirical legalresearch with the statue approach, the fact approach and law concept analysis approach.There are problems which is how does the arrangement of agricultural land conversion toresidential area in Badung and what are trigger factors and inhibiting the conversion ofagricultural land to residential area in Badung Regency. The conclusion that can be drawnin this research is regulation of agricultural land conversion to residential area in Badungregency refers to Act No.26 of year 2007 about Spatial Planning, Regional RegulationProvince of Bali No.16 of year 2009 about the Regional Landscaping Plann the province ofBali, Regional Regulation of Badung Regency No. 26 of year 2013 about the RegionalLandscaping Plann the Badung Regency. That trigger factors the conversion ofagricultural land to residential area in Badung regency are legal substance factors,community factors and cultural factors while the inhibiting factors of the conversion ofagricultural land to residential area in Badung regency are law enforcer factors,equipment and facilities factors and cultural factor.]]>
