<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tinjauan yuridis terhadap pelaku eksibisionis berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Metode penelitian didalam jurnal ini menggunakan metode normative untuk menganalisis norma kabur pengaturan eksibisionisme didalam KUHP. Berdasarkan hasil analisis Pasal 281 KUHP penderita eksibisionisme tidak dapat dijatuhkan hukuman dengan bukti resum medis dari dokter kejiwaan, karena penderita tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana, disebabkan adanya gangguan psikologi dari pelaku. Disisi lain para pelaku tindakan asusila seperti penari striptis yang secara jelas tidak mengalami devisiasi sex dapat dijatuhi hukuman telah melanggar Pasal 10 UU No. 44 tahun 2008. The purpose of this research is to understand the juridical review of the exhibitionist perpetrators based on the Code of Criminal law. The research methods in this journal use the normative method to analyse norms blurred exhibitions in the criminal CODE. Based on analysis of article 281, the Criminal Code of exhibitionism can not be sentenced by evidence of medical and of psychiatric doctors, because the sufferer can not be asked for criminal liability, due to the psychological disorder of the perpetrator. On the other hand the perpetrators of immoral actions such as striptease dancers who clearly do not have sex deviation can be sentenced to have violated Article 10 Law No. 44 year 2008.]]>
