<![CDATA[Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan disparitas pidana yang dikaji dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai makna pasal karet, sehingga terjadi kekaburan norma yang berakibat terhadap ketidakadilan bagi terdakwa. Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang diambil untuk mengkaji permasalahan ini dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep hukum berupa disparitas pidana (Analitycal and conceptual Approach), dan pendekatan kasus dalam perkara tindak pidana narkotika yang terjadi. (Case Approch). Temuan dari penulisan ini adalah disparitas pidana tidak selalu bermakna ketidakadilan bagi terdakwa tetapi disparitas juga dapat dipertanggungjawabkan ketika putusan pemidanaan memiliki fakta hukum. Langkah yang dapat digunakan untuk meminimalis terjadinya disparitas pidana yaitu perlu dilakukan penyusunan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menentukan besaran sanksi bagi pelanggar tindak pidana narkotika serta perlunya peninjauan kembali undang – undang narkotika khususnya pasal 112, yang dalam pasal tersebut mempunyai makna pasal karet. The purpose of writing this article is to analyze the problem of disparity of sentencing as seen from Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika which has the meaning of the ambiguous article, so that norms are blurred that results in injustice for the accused. This article is a type of normative legal research with an approach taken to examine this problem with a statutory approach, a legal conceptual approach in the form of criminal disparity, and a case approach in cases of narcotics crime that occur. This writing uses normative legal research. The finding of this writing is that sentencing disparity does not always mean injustice to the accused but disparity can also be accounted for when the criminal verdict has legal facts. Therefore in order to minimize the occurrence of sentencing disparities, it is necessary to formulate criminal guidelines for judges in determining the amount of sanctions for offenders of narcotics crime as well as the need for a review of the narcotics law in particular Article 112, which in this article means the ambiguous article.]]>
