Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Indonesian Notary
Dhea Nada Safa Prayitno
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN VIRTUAL DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA Dhea Nada Safa Prayitno; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya bitcoin menjadi contoh nyata bahwa virtual currency yang berjenis cryptocurrency ini akan menjadi bagian perekonomian dunia. Kemudahan utama yang didapat adalah penerapan sistem peer-to-peer network dimana tidak diperlukannya lagi perantara dalam bertransaksi. Keberadaan bitcoin sebagai virtual currency ternyata menimbulkan polemik khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan uang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pemerintah Indonesia lewat Bank Indonesia telah melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran untuk transaksi bisnis terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial. Namun, terhadap larangan tersebut tidak ditentukan secara jelas mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terkait kekosongan hukum pada pengaturan bitcoin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran virtual dilarang di Indonesia. Serta akibat hukum bagi transaksi bisnis yang menggunakan bitcoin adalah resiko penggunaannya dikembalikan kepada penggunanya. Kata Kunci: teknologi finansial, mata uang virtual, bitcoin
Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya Dhea Nada Safa Prayitno
Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.173 KB)

Abstract

Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian hibah yang dilakukan kepada salah satu ahli waris pada saat penghibah sakit terhadap seluruh harta penghibah perlu persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 726 KHES. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya seluruh harta penghibah tanpa mempedulikan keberadaan ahli waris menjadikan bagian waris terlanggar. Ditambah lagi jika pemberian hibah hanya didasarkan pada surat di bawah tangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai keabsahan surat pernyataan hibah yang dibuat untuk salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta akibat hukum terhadap ahli waris lainnya dan proses balik nama di kantor pertanahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil analisa adalah bahwa hibah yang dilakukan dalam kasus telah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan dalam KHI dan KHES sehingga surat pernyataan hibah dapat menjadi bukti yang sah atas perbuatan hukum hibah. Selain itu akibat hukum kepada ahli waris lainnya adalah bahwa hibah tersebut dapat dibatalkan karena melanggar Pasal 231 KHI serta proses balik nama tetap dapat dilakukan dengan menjadikan salinan putusan sebagai pengganti dari Akta Hibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah.Kata kunci: Surat Pernyataan Hibah, Sengketa Waris.
Co-Authors Suatra Putrawan