Palupi Lindiasari Samputra
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pengaruh Substitusi Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Domestik Pada Masa Sebelum dan Sesudah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Di Indonesia Palupi Lindiasari Samputra
Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 2020: Vol. 13, No.2, Agustus 2020 (pp.211-356)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JEKT.2020.v13.i02.p06

Abstract

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia bertujuan untuk memberikan peningkatan pada sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan asing. Peningkatan jumlah wisatawan asing memiliki dampak kehadiran investasi asing langsung (FDI) dan peningkatan jumlah tenaga kerja asing, yang dampak tersebut dapat memberikan peluang dan ancaman terhadap jumlah tenaga kerja domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Tenaga Kerja Asing, Foreign Direct Investment (FDI) dan Upah, terhadap Tenaga Kerja Domestik. Teori yang digunakan adalah pasar tenaga kerja, teori pertumbuhan ekonomi model solow dan faktor produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data panel dan alat analisis menggunakan eviews 9. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Data time series yang digunakan dari tahun 2011-2018, sedangkan data cross section menggunakan jenis pekerjaan per sektor, yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Perikanan 2) Pertambangan Dan Penggalian 3) Industri 4) Konstruksi 5) Perdagangan 6) Transportasi Dan Pergudangan 7) Informasi Dan Komunikasi 8) Jasa Kesehatan. Hasil penelitian ini secara statistik menunjukan Kebijakan BVK, Tenaga Kerja Asing dan Upah memiliki pengaruh komplemen terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien positif dan signifikan. Variabel upah merupakan variabel paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan tenaga kerja domestik. Sedangkan variabel FDI memiliki pengaruh substitusi terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien negatif namun tidak signifikan. Perlu penguatan kebijakan atas persyaratan investasi asing untuk mengantisipasi masuknya tenaga asing illegal yang berpotensi menjadi factor substitusi tenaga kerja domestic.
Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Palupi Lindiasari Samputra; Adis Imam Munandar
Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 2019: Vol. 12, No.1, Februari 2019 (pp. 1-107)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.255 KB) | DOI: 10.24843/JEKT.2019.v12.i01.p04

Abstract

This study aims to identify the factors causing the poverty rate in Indonesia, both positive and negative impacts. There are three variables used in this study including HDI (Human Development Index), corruption (the amount of convicted corruption), and macro-economic indicators (inflation, GDP per capita, population).The variable of macro-economic indicators functioned as the control variable. To his study used panel data method consisting of the data from 2009 to 2013of 28 provinces in Indonesia. The model of poverty in Indonesia can be explained by Fixed Effect GLS model after passing the model selection and classic assumption collision testing. The results showed that among the three indicators, only the variable of GDP per capita having an insignificant effect on the poverty rate. Other factors have significant effects on thepoverty rate. There are two effects including positive and negative effects. The factors with the ability to reduce the poverty rate in Indonesia areHDI (greater effects in the provinces outside Sumatra and Java-Bali), inflation and population. Only the variable of corruption have a positive effect on the increasing poverty rate in Indonesia. The government needs to actively realize the alleviation of poverty program through human development in all provinces of Indonesia.