Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

1.235

P-Index

This Author published in this journals

All Journal terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris

Jun Justinar

Unknown Affiliation

Author-ID : 294038

Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ANALISIS PRINSIP KESATRIAAN DALAM PENGGUNAAN KILLER ROBOT DALAM KONFLIK BERSENJATA Mahmood Faiz Baraja; Jun Justinar
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

The change in terms from the Law of Armed Conflicts to International Humanitarian Law is avery important point of development. In its arrangement, the humanitarian aspects are essentialto safeguard and protect civilians and hors de combat combatants. Humanitarian law has thePrinciple of Chivalry in it, which states that honesty in war must be upheld. However, with thedevelopment of the times and technology, it also develops for weapons of war. The mostadvanced progress of weapons of war is the autonomous weapon system. The issue at hand iswhether the usage of autonomous weapons systems disregards the chivalry principles ofinternational humanitarian law? This paper will answer the subject by comparing the prohibitionof other weapons on the basis that it is not in line with the principle of chivalry, and by consideringand comparing the views of officials on this matter.

STATUS HUKUM BARISAN REVOLUSI NASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI THAILAND SELATAN Winna Ellianne; Jun Justinar
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

This paper aims to discuss the actions related to humanitarian law by the Thai Government inovercoming armed conflicts that occur in the country with the emergence of an organized armedgroup, namely the National Revolutionary Front or BRN for short. Knowing that the rebel groupsare Muslim majority and domiciled in the Southern Thailand area there is a conflict with the ThaiGovernment and the motivation to release the Southern Thailand province from the Thaigovernment to form an Islamic state. Armed disputes that began in 2004 with several armedconfrontations that pose a danger to civilians and threaten the security and defense of thecountry which then urged the Thai Government to increase defense and military strength in thearea concerned in suspending the BRN. Because armed conflict occurs within the sovereignterritory of the Thai state, this conflict is a non-international armed conflict that is also motivatedby an organized armed group's goal to gain independence and secede from its main state. Thehistory of the collapse of the Patani Kingdom in Southern Thailand is the main reason for theconflict that occurred in this case.

ANALISIS PERJANJIAN CLOUD TERHADAP POTENSI PERANG SIBER DARI PERSPEKTIF ASAS KEPENTINGAN MILITER Alessandro Praputranto; Jun Justinar
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

The agreement program between the countries dubbed the cloud act was followed by the UnitedStates of America along with Northern Ireland and the United Kingdom. This agreement regulatesthe obligations of member countries of this multilateral agreement to comply with theirobligations to store, back up, or disclose their electronic data regardless of where the informationis located. From here it can be seen that there will be a "merging of member country data in aserver known as a cloud computing system." Later, the data from these member countries willbe stored in a cloud-based server so that it can facilitate accessibility, mobility, and portability.It is not meant that country data will be merged, but this is intended to provide special accessfor the United States to be able to access country data without the need for a warrant. Thenfrom the agreement, which will open up the privacy of its member countries, there will be prosand cons and various kinds of threats to security and defense from countries that are membersof the agreement. Thus, an analysis of the use of humanitarian law is needed in this cloud actagreement

PERBANDINGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ATAS RANSUM MAKANAN M. Farrel Abinoza; Jun Justinar
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Non-international armed conflict is a protracted armed conflict involving the government and oneor more armed group but also more less holds the same principle as the international armedconflict, such as the protection of civilians. The arab spring and the fall of Mu’ammar Al-Qadhdhāfīfrom the Libyan Presidency has caused Libya into a downward spiral sparking massive civil warwith many local armed parties that lasted for more than a decade. The armed conflict in Libya caused many civilian casualties, according to Article 3 Geneva Conventions of 12 August 1949states that in an armed conflict not of an international character the contracting parties mustgive protection to the persons taking no part in the hostilities, members of the armed forces wholaid down their arms to be treated humanely under no circumstances, without any adversedistinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similarcriteria . This journal aims to assess the implementation of international humanitarian law in theLibyan non-international armed conflict especially the protection of the civilians, the interferingof international actors in the peace process of Libya, along with explaining the challenges inimplementing international humanitarian law in the context of protection of the civilian. Thenonstop civil war between the Libyan government and the armed group must stop if the Libyanwants peace, they must set aside their difference and talk it out.

PEMBERIAN SUAKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK Jun Justinar
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Suaka bermakna bebas dari penangkapan. Suaka teritorial dapat diberikan di wilayah darat dan perairan. Berdasarkan Deklarasi Suaka Teritorial, negara-negara harus mengikuti sejumlah standar dan kebutuhan nyata yaitu pencari suaka yang menyelamatkan diri dari penganiayaan tidak boleh ditolak di perbatasan dan tidak boleh diusir atau dikembalikan dengan paksa; apabila suatu negera menghadapi kesulitan dalam memberikan atau melanjutkan pemberian suaka maka negara secara sendiri atau bersama-sama atau melalui PBB harus mempertimbangkan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh negara pemberi suaka; suaka yang diberikan kepada orang yang mengungsi karena menghindari penganiayaan harus dihormati oleh semua negara. Suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan di tempat yang menjadi milik atau yang dipergunakan untuk keperluan resmi negara pemberi suaka. Suaka dapat diberikan sementara waktu di gedung perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa yaitu: orang yang secara fisik dalam bahaya karena adanya kekerasan masal atau seorang pelarian politik di negara asalnya; apabila di negara itu terdapat kebiasaan yang sudah lama diakui dan bersifat mengikat; apabila terdapat perjanjian khusus antara negara tempat penerima suaka berasal dan negara tempat gedung perwakilan berada. Suaka dapat diberikan di perwakilan diplomatik karena perwakilan diplomatik dianggap secara penuh berada di bawah yurisdiksi negara asal perwakilan tersebut.Kata Kunci: Hukum diplomatik, suaka, Deklarasi Suaka Teritorial

PENENTUAN STATUS PENGUNGSI DAN PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DI JERMAN, AUSTRALIA DAN KANADA Jun Justinar
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v9i1.16638

Prinsip non-refoulement merupakan 'landasan', 'pusat' atau 'pokok' dari perlindungan mendasar bagi pengungsi. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 33 (1) Konvensi Pengungsi 1951 yang melarang Negara Pihak mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah yang mengakibatkan kehidupan atau kebebasannya akan terancam karena alsan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial tertentu. atau opini politiknya. Prinsip non-refoulement merupakan satu-satunya jaminan bahwa pengungsi tidak akan mengalami penganiayaan hingga ia mengungsi sampai memasuki wilayah negara lain. Seseorang harus menjadi pengungsi terlebih dahulu, atau setidaknya menjadi pencari suaka untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan non-refoulement. Penentuan status pengungsi perlu ditetapkan agar seseorang yang mengklaim status pengungsi dan telah terbukti memenuhi kriteria pengungsi segera mendapat jaminan tidak akan mengalami pengusiran. Tulisan ini merupakan bagian dari disertasi berdasarkan penelitian yang menggunakan data sekunder dengan memaksimalkan kajian pustaka. Data yang terkumpul disampaikan secara deskriptif dengan hasil analisis data yang disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status penting bagi pengungsi agar terpenuhi haknya untuk dilindungi dari pengusiran sesuai dengan prinsip non-refoulement. Penentuan status pengungsi di Jerman dilakukan oleh Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/Federal Office of Migration and Refugee sedangkan di Australia dilaksanakan oeh Department of Home Affairs; dan di Kanada ditetapkan Immigration and Refugee Board of Canada. Penerapan prinsip non-refoulement di Jerman dilakukan berdasarkan Asylum Act and Residence Act dan Asylgesetz [Asylg] [Asylum Act], sementara di Australia berdasarkan Migration Act 1958 dan Immigration Act 1976, sedangkan di Kanada berdasarkan Immigration and Refugee Protection Act, Constitution Act 1982 dan Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Co-Authors Alessandro Praputranto M. Farrel Abinoza Mahmood Faiz Baraja Notoprayitno, Maya Permanasari, Arlina Winna Ellianne

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search