This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE
JEANY KAPARANG
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH PEMERINTAH KELURAHAN PONDANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAPARANG, JEANY
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan yang ada di kelurahan Pondang tidak terlepas dari peranan pemerintah & masyarakat. Tapi apakah masyarakat efektif atau terlibat langsung dalam proses perencanaan & pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan bisa terlaksana. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang ada. Entah dikarenakan sibuk bekerja atau memang tidak mau ambil pusing masyarakat hanya sibuk dengan urursan mereka masing-masing tanpa berpartisipasi dalam pembangunan.Ini juga bisa disebabkan kelalaian dari pemerintah kelurahan setempat yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.
PENGARUH PEMERINTAH KELURAHAN PONDANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAPARANG, JEANY
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 1 butir n, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten  atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya). Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Pembangunan yang ada di kelurahan Pondang tidak terlepas dari peranan pemerintah & masyarakat. Tapi apakah masyarakat efektif atau terlibat langsung dalam proses perencanaan & pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan bisa terlaksana. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang ada. Entah dikarenakan sibuk bekerja atau memang tidak mau ambil pusing masyarakat hanya sibuk dengan urursan mereka masing-masing tanpa berpartisipasi dalam pembangunan. Ini juga bisa disebabkan kelalaian dari pemerintah kelurahan setempat yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Â