Garuda - Garba Rujukan Digital

PEROLEHAN DAN HAK WARIS BAGI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT: Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum Didi Sukardi
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

In Islamic inheritance law is a law derived from the Al-Qur’an the truth of the doctrine or theory is absolutety true, because it is relevation of Allah SWT. Islamic inheritance law is general is a legal theory that is conveyed by Allah SWT throught the prophet Muhammad SAW to be enacted an enacted into law by mankind in the philosophy of law is said to human law. Valid in Islamic inheritance law is absolute because it has been set, discrimination form heir to heir receiver with each other to violate the rulers of inheritance law is concerned, mental attitude is not willing to follow the provisions of Islamic inheritance law and inheritance rights to the acquisition of the second wife, third, or fourth for perpetrators of polygamous marriage, and reason for wanting to master the estate or orther factors, although they know and understand the rules, the provisions of Islamic inheritance lawDalam hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang berasal dari Al-Qur’an dimana kebenaran akan ajaran atau teori mutlak benar karena merupakan wahyu dari Tuhan. Hukum kewarisan Islam secara teori umum adalah merupakan hukum yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberlakukan dan dijadikan hukum oleh umat manusia. Dalam filsafat hukum dikatakan bahwa hukum untuk manusia, dalam Islam berlaku hukum kewarisan Islam merupakan hal mutlak karena telah diatur didalamnya. Permasalahan muncul di dalam penerapannya di masyarakat terutama dalam hal hak dan perolehan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang menyalahi aturan dan ketentuan yang ada serta adanya sikap mental yang tidak atau enggan untuk melakukan dan mengikuti kententuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga atau keempat bagi pelaku pernikahan poligami dengan alasan ingin menguasai harta peninggalan dan alasan lainnya

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UUD 1945 TERHADAP KOPERASI PERIKANAN LAUT MINA SUMITRA INDRAMAYU Didi Sukardi; Kosim .; Lia Nur Alifah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Indonesia has a sea area of 5.8 million with a coastline of 81,000 km. Indramayu district has a coastline along 114 km most of the inhabitants are fisherman. Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra located in Karang Song Indramayu is the biggest cooperative in West Java, their achievement is very impressive due to their development and progress. Democracy economy is an economic system followed by all societies as members where the cooperative as implementation. In this research, the writer wants to know whether Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra has applied the cooperative’s job, to prospering members specially also generally in accordance Constitution 1945 Article 33 and the review of Islamic Law or not. The used methodology data is descriptive qualitative, collecting data by using observation, interview and documentation. In conclusion, the partical of democracy economy in Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra about the member’s welfare become main principal however they do not ignore the community’s welfare to. Directly or not, the existence of Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra has been risen the community welfare by providing job fields. Keywords: Democracy Economy, Community’s Walfare, Cooperative. Abstrak Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kabupaten Indramayu dengan garis pantai sepanjang 114 km sebagian besar penduduknya berpengasilan sebagai nelayan. Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra yang terletak di Desa Karang Song Indramayu merupakan koperasi terbesar di Jawa Barat, kiprahnya cukup mengagumkan karena perkembangan dan kemajuannya. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dimana koperasi sebagai implementasinya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah KPL Mina Sumitra telah melaksanakan tugas koperasi mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat umumnya sesuai UUD 1945 Pasal 33 dan tinjauan hukum Islam. Metodologi penulisan menggunakan deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, praktik ekonomi kerakyatan pada KPL Mina Sumitra bahwa kesejahteraan anggota menjadi prinsip utama tetapi tidak mengesampingkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Secara langsung maupun tidak, keberadaan KPL Mina Sumitra telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan lahirnya lapangan pekerjaan baru. Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Masyarakat, Koperasi.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Masalah perlindungan konsumen dalam perpektif hukum Islam, sangat penting, karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran Islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang. Norma dan etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariatnya. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk : (1) Mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam, dan (2) Mengetahui pandangan Islam terhadap produk makanan mengandung bahan kimia berbahaya. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadits adalah semata-mata melindungi kelima hal (maqashid asy- syari'ah) yaitu perlindungan agama (hifdlu ad-din), jiwa (hifdlu an-nafs), akal (hifdlu al-aql), keturunan (hifdlu an-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifdlu al-mal), (2) Mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terguncang. (3) Secara umum, dalam agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia, dan (4) Dalam Islam, memakan atau meminum minuman yang haram bagi seseorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Bahan Kimia Berbahaya dan Hukum IslamAbstract Consumer protection issues in the perspective of Islamic law, is very important, because the majority of the Indonesian population is Muslim, thus proper moral values of Islam underlie the legislation governing public economic activities in various fields. Norms and ethics of the economic soul of Islam that evokes the life of every rule and Sharia. In Islam also teaches to eat food that is lawful and good (nutritious). The purpose of this paper is to: (1) Determine the protection of consumers against the use of hazardous chemicals on food in Islamic law, and (2) Know the Islamic perspective on food products contain harmful chemicals. The results of the study show that: (1) The legal protection to consumers from harmful chemicals in food is very necessary, is no exception to the law of Islam, because Islamic law in setting the rules through the Qur'an and the Hadith is simply -mata protect these five things (maqashid asy- shari'ah), namely the protection of religion (hifdlu ad-din), soul (hifdlu an-nafs), mind (hifdlu al-aql), descent (an-nasl hifdlu) and the protection of property (hifdlu al-mal), (2) Consume foods that are harmful to the body is haraam because it can result in organ damage or failure glands produce hormones resulting in blockage of energy in the nerves, disorder that makes people depressed, so a balance mentally shaken , (3) In general, in the religion of Islam basically all foods and beverages derived from plants, vegetables, fruits and animals are halal except for the toxic and harmful to human health, and (4) in Islam, eating or drinking is unlawful for a person will lead to charity worship will not be accepted for 40 days and is an act that led to sin. Keywords: Consumer Protection, Hazardous Chemicals and Islamic Law

MULTI LEVEL MARKETING PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA CABANG CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Didi Sukardi; Ubaidillah .; Suci Maesaroh
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The era of globalization requires humans to follow the development of the era by facing various kinds of problems. One of them is in the world of economy, that is business. Islam as a universal religion certainly has its own solution for every problem that arises in the life of its people. One of the problems in the business world is the existence of a Multi-Level Marketing business, which currently causes a lot of controversy among the community and even religious leaders. This research uses a qualitative method with case study research. In this study used data collection techniques that include observation, in-depth interviews, and literature review. The results of this study include the system used by the company PT. Harmony Dynamic Indonesia is a pure network system of the sun, which in this system members are given the freedom to develop the network. Based on the fatwa on the guidance of direct selling tiered sharia that there are 12 criteria of the business of MultiLevel Marketing which according to sharia, researchers feel very sorry to have not certified sharia Multi Level Marketing at PT. Harmony Dynamic Indonesia, because of lack of awareness of the owners of stockists throughout Indonesia, given the good system, product and bonus distribution. Keywords: Business Multi Level Marketing, Islamic Law and Positive Law. Abstrak Era globalisasi menuntut manusia untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahnnya. Salah satunya ada pada dunia perekonomian, yaitu bisnis. Islam sebagai agama yang universal tentu memiliki solusi tersendiri bagi setiap permasalahan yang muncul di kehidupan umatnya. Salah satu permasalahan di dunia bisnis tersebut yaitu adanya bisnis Multi Level Marketing, yang saat ini banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat bahkan pemuka agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam, serta kajian literatur. Hasil dari penelitian ini antara lain; sistem yang digunakan oleh perusahaan PT. Harmoni Dinamik Indonesia ialah system network murni atau matahari, yang manadalam system ini anggota diberikan kebebasan untuk mengembangkan jaringannya. Berdasarkan fatwa tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah bahwa terdapat 12 kriteria bisnis Multi Level Marketing yang sesuai syariah, peneliti merasa sangat menyayangkan dengan belum bersertifikasi syariahnya Multi Level Marketing di PT. Harmoni Dinamik Indonesia ini, karena kurang kesadaran dari para pemilik stokis di seluruh Indonesia ini, mengingat sudah baiknya sistem, produk dan pembagian bonusnya. Kata Kunci: Bisnis Multi Level Marketing, Hukum Islam dan Hukum Positif.

EKSISTENSI KOPERASI SYARI’AH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakRealitas beragamnya peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan Koperasi Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 ,Tentang Perkoperasian juga belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelembagaan koperasi syari’ah, apalagi dengan dibatalkannya pemberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Koperasi Syari’ah sebagai lembaga ekonomi dalam tataran masyarakat tingkat bawah di sisi lain, sehingga berpengaruh pada lemahnya kelembagaan koperasi tersebut. Tatanan hukum baru, sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya lembaga ekonomi yang dalam hal ini adalah Koperasi Syari’ah, sebagai bagian dari sistem hukum koperasi nasional. Eksistensi Koperasi Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, koperasi sebagai badan hukum dan sekaligus sebagai badan usaha lemah dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya, maka diperlukan adanya Konstruksi norma hukum koperasi syari’ah melalui pembentukan Undang-undang khusus Koperasi Syari’ah yang jelas dan tegas serta berkepastian hukum.Kata Kunci : Eksistensi, Koperasi syari’ah Abstract The reality of the diversity of laws and regulations governing cooperative institutional Syari'ah and Law No. 17 of 2012 as a replacement for Law No. 25 of 1992, On Cooperatives also not ensuring legal certainty for cooperative institutions syari’ah, especially with the cancellation of the enforcement of Law No. 17 of 2012 with the Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-X / 2013. Cooperative Syari'ah as an economic institution in the lower level community level on the other side, so the effect on the institutional weakness of the cooperative. The new legal order, it is necessary for the growth of economic institutions which in this case is a cooperative of the syari'ah, as part of a national cooperative legal system. Existence Cooperative Syari'ah Post Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-XI / 2013, the cooperative as a legal entity as well as a business entity is weak compared to other business entities, the necessary existence of legal norms Construction cooperatives through the establishment of Syari’ah Law Cooperative special law clear and strict Syari'ah and legal certainty. Keywords: Existence, Cooperative syari'ah

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA HOME INDUSTRY TAPE KETAN CIBEUREUM Didi Sukardi; Slamet Firdaus; Ima Sri Fatmawati
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractSeeing the business opportunities are getting better in the business of glutinous tape production, no wonder if the people of Kuningan District special in Cibeureum Village many who wrestle the business. Of the many business actors emerged the competition, the result of the many competitions that occur arise unfair business competition model due to fraud. The method used in this research is qualitative by utilizing Islamic law approach. Techniques of data collection conducted, namely observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the competition of home industry sticky tape industry in Cibeureum Village is included in the model of unfair business competition, because there are dishonest businessman cheating in doing business or business. Fraud is caused by dishonest businessmen (cheaters) who do not want to include the composition of the use of synthetic dyes (additional) on sticky tape label label packaging. So that consumers do not know, because of the unspoiled measures that are not justified by Islamic Law in carrying out economic transactions. Keywords: Competition, Business, Home Industry, Islamic Law. AbstrakMelihat peluang usaha yang semakin baik dalam usaha produksi tape ketan, tak heran jika masyarakat Kabupaten Kuningan khusus nya di Desa Cibeureum banyak yang menggeluti usaha tersebut. Dari banyaknya pelaku usaha timbulah persaingan, akibat dari banyaknya persaingan yang terjadi timbulah model persaingan usaha tidak sehat karena adanya kecurangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan usaha home industry tape ketan di Desa Cibeureum termasuk pada model persaingan usaha tidak sehat, karena terdapat kecurangan pengusaha yang tidak jujur dalam melakukan usaha atau bisnis. Kecurangan tersebut diakibatkan dari pengusaha tidak jujur (curang) yang tidak mau mencantumkan komposisi penggunaan bahan pewarna sintetis (tambahan) pada tape ketan dilabel merek kemasannya. Sehingga konsumen tidak mengetahuinya, oleh karena ketidakterbukaan tersebut langkah itu tidak dibenarkan oleh Hukum Islam dalam menjalankan transaksi ekonomi. Kata Kunci: Persaingan, Usaha, Home Industry, Hukum Islam.

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MARITAL RAPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon) Didi Sukardi; Agus Abikusna; Rani Sri Imayati Rahayu
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

In the process of resolving the problem of victims of marital rape or victims of forced sexual relations in marriage which is generally lay law, of course requires assistance, one of which is legal assistance. This research aims to find out the role and mechanism of legal assistance against victims of marital rape conducted by the Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon which is reviewed from Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and obstacles and efforts in legal assistance to victims of marital rape conducted by the Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon. The research method uses a sociological juridical approach. The results of this study, namely 1) Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon has a very important role in carrying out legal assistance to victims of marital rape who are unfamiliar with the law. 2) the legal assistance mechanism for victims of marital rape is carried out on the basis of the wishes of the victims. 3) obstacles in carrying out legal assistance to victims of marital rape, namely obstacles arising from victims, families, the community, the state and the existence of inappropriate understanding of religious teachings. Then, the efforts made are by reviewing the arguments that textually corner one party and the existence of education (learning).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual maka dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga diberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri dan pemasangan alat detektif elektronik. Pidana penjara ditujukan bagi pelaku agar pelaku jera untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sedangkan pidana denda dibayarkan kepada negara. Dari ketiga undang-undang tersebut ternyata perlindungan bagi anak korban tindak pidana seksual tidak terakomodir. Larangan melakukan perzinahan ada dalam Qur’an: Al-Israa’ ayat 32. Hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) sedangkan untuk hukuman perkosaan (kejahatan seksual) dikenakan kepada pelakunya.Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Anak, Kejahatan, Seksual Abstract Cases of sexual crimes against children occur almost in all regions in Indonesia. In Law Number 23 Year 2004 on Child Protection jo. Law Number 35 Year 2014 About Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection jo Government Regulation In Lieu of Law Number 1 Year 2016 About The Second Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection mentioned that for actor The criminal of sexual violence shall be subject to imprisonment and a fine of a fine. It is also provided with additional criminal in the form of identity announcement of the perpetrator, and the installation of electronic detective equipment. The imprisonment is intended for the perpetrators to deter the offender from repeating his actions, while the fine is paid to the state. Of the three laws, the protection for child victims of sexual crime is not accommodated. The prohibition on committing adultery is in the Qur'an : Al-Israa 'verse 32. The penalty of adultery is imposed on both sides (male and female) while for the punishment of rape (sexual crimes) is imposed on the perpetrators. Keywords: Protection, Law, Child, Crime, Sexual

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PENELANTARAN ORANG TUA BERBASIS HUKUM POSITIF DAN ISLAM Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Hukum Islam (Al-Qur’an Surat At Tahriim : 6), bahwa tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas, pada Bab XII Tentang Ketentuan Pidana. Dalam Hukum Islam sanksi bagi pelaku penalantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Penelantaran, AnakAbstract Neglect of children is one of the worst forms and acts of violence experienced by children and is a violation of human rights of children. Good Law Number 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children and the Law of Islam (Al-Qur'an At Tahriim: 6), that the act of child neglect however the reason is not justified by the perpetrators of neglect of children either intentional or unintentional alike have been denying the rights possessed by the child. Criminal sanctions or penalties for perpetrators of child neglect by positive law, namely Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on protection Child has set firmly and clearly, in Chapter XII On Criminal Provisions. In Islamic law sanctions for perpetrators of child neglect in the category jarimah ta'zir, heavy or light sentence handed to local authorities or the judge. Key words: Protection, Law, Neglect, Children

PERSEPSI HAKIM MENGENAI ADIL SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON Wardah Nuroniyah; Didi Sukardi; Hifny Faqih
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Poligami merupakan perkawinan yang diakui oleh Islam. Poligami yang dibolehkan Islam adalah yang terbatas dan bersyarat. Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena terdapat banyak pertentangan dari berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Penyusunan penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai syarat permohonan izin poligami khususnya di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim, kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengartikan adil dalam poligami bersifat proposional, yang berarti suami yang ingin berpoligami harus bisa menyesuaikan kebutuhan istrinya, secara materil ataupun non materil. Hakim memutuskan izin poligami ditolak atau dikabulkannya dengan persangkaan hakim yang didahului dengan pembuktian di persidangan, kemudian melihat bukti surat-surat yang hakim anggap perlu di persidangan, serta menimbang maslahat dan mafsadat yang akan timbul nantinya. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan Agama. ABSTRACTPolygamy is a marriage recognized by Islam. Polygamy allowed by Islam is limited and conditional. The problem of polygamy is increasingly complicated because there are many contradictions from various parties in agreeing to the permissibility of polygamy in the form of tightening requirements of polygamy. The preparation of this research will discuss the issue about the requirement of polygamy permit application especially in Religious Court of Cirebon City. This research uses qualitative research method with descriptive approach. The research is based on interviews and documentation with judges, then analyzing them through data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the research shows that the judges of Religious Court of Cirebon City mean fairness in polygamy is proportional, meaning that husbands who want to have polygamy should be able to adjust the needs of his wife, materially or non materil. The judge decides that a polygamy permit is denied or granted by a judge's presumption that is preceded by evidence in court, then looks at the evidence of letters that the judge deems necessary in the hearing, as well as weighing the maslahat and mafsadat that will arise later. Keywords: Polygamy, Religious Courts.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search