Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KEBIJAKAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN (STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG) Erna Dewi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2562.418 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.2.2012.218-225

Abstract

ABSTRACT Police investigators have a very important role to determine whether a criminal offense and the prosecution can proceed to the next process or not, therefore, in terms of dealing with minor crime of theft is expected of a policy by the investigator, because the goal is not only legal merely emphasizes the rule of law but also kemanpaatan and justice, especially the law of Indonesia which is based on the Pancasila (National wisdom) and indigenous (local wisdom). The problem in this study were:1). How policy shapes the national police criminal investigator for minor theft in Lampung regional police jurisdictions?; 2). Is the legal effect of the policy as a national police criminal investigation against theft light on the regional police law Lampung.Approach to problems is done by juridical and normative juridical approach to the source of empirical data either directly from informan as primary data and secondary data sourced from materials primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary, as well as qualitative data analysis.Based on the results of research and discussion can be concluded, that the police in handling the current case to determine without prejudice to the policy with the law prior to minor theft offense, as it has ever done by the police against the perpetrators of Tanjung Bintang gum thief who was released on PTPN VII for the sake of humanity, while the legal effect of the policy is directly received positive response from the community that create a sense of justice and increase public confidence in the performance of the police, who had been deemed not impartial to the interests of society. From the above results it is suggested that future police in handling the case can not simply be mere juridical aspects, but also non-judicial aspects so that people will have more confidence in law enforcement agencies especially the police. Keywords: Police Policy; Local Wisdom; Justice ABSTRAK Polri sebagai penyidik mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke penuntutan dan proses selanjutnya ataukah tidak, oleh karenanya dalam hal menangani tindak pidana pencurian ringan sangat diharapkan suatu kebijakan oleh pihak penyidik, karena cita hukum tidak hanya semata-mata menekankan pada kepastian hukum tetapi juga kemanpaatan dan keadilan, terlebih hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila (National wisdom) dan kearifan lokal (local wisdom). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimanakah bentuk kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan pada wilayah hukum polda lampung; 2). Apakah akibat hukum dari kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informan sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa polisi dalam menangani kasus saat ini perlu menentukan kebijakan dengan tanpa mengenyampingkan undang-undang.  Terlebih terhadap tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Polsek Tanjung Bintang terhadap pelaku pencuri getah karet pada PTPN VII yang dibebaskan demi kemanusiaan, sedangkan akibat hukum dari kebijakan tersebut secara langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat yaitu menimbulkan rasa keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi, yang selama ini dianggap tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Dari hasil penelitian di atas disarankan agar kedepan polisi dalam menangani kasus tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata, tetapi juga aspek non yuridis sehingga masyarakat akan lebih percaya pada lembaga penegak hukum terutama polisi. Kata Kunci: Kebijakan Polri; Kearifan Lokal; Keadilan
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA LABELING TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI BANDAR LAMPUNG Erna dewi
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 9 No 02 (2021): Agustus 2021
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.874 KB) | DOI: 10.35450/jip.v9i02.237

Abstract

The juvenile criminal justice process must prioritize the Restorative Justice approach, in Article 8 Paragraph (3) letter c of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that the Diversion process must pay attention to the avoidance of negative stigma or labeling. The problem in this research is the application of Restorative Justice in preventing the occurrence of labeling of children, as well as what are the inhibiting factors for the application of Restorative Justice. This research is a normative and empirical juridical research using primary and secondary data. The data collection method uses the interview method. Data analysis was carried out with qualitative literature. The results of research and discussion of facts in the field of Restorative Justice or Diversion are divided into two, namely Diversion not based on law and Diversion based on law. Restorative Justice can be used in preventing the occurrence of labeling of children to prevent children from formal justice processes and to return to the social environment. The inhibiting factor is the factor of the victim's family who wants the case to continue to be processed through the judiciary, the difficulty of being invited to a Diversion meeting as well as the mode of extortion against the perpetrator, the legal substance factor, legal structure, and legal culture. It is recommended that parents, families, and communities should guide and keep to watch the children so that they can grow according to the nature of the child and to anticipate the potential for criminal acts committed by children. The police should collaborate with related agencies to disseminate the importance of preventing labeling, especially for child perpetrators of criminal acts with Restorative Justice or Diversion among the community and always prioritizing Restorative Justice as an alternative to imprisonment so as to prevent labeling of children.
KONSEP PEMILAHAN HARTA SYUBHAT DAN NON SYUBHAT DALAM KEPEMILIKAN Erna Dewi
Islamic Circle Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.398 KB) | DOI: 10.56874/islamiccircle.v1i1.102

Abstract

Masalah harta syubhat dan non syubhat begitu sentral dalam pandangan umat Islam, hal tersebut merupakan karena harta merupakan batas antara yang hak dan yang bathil. Mengenai harta syubhat dan non syubhat kelihatan mudah, namun menjadi sukar ketika berhadapan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan menjadi sulit membedakan antara yang halal dan haram, atau menjadi syubhat atau karena telah bercampur keduanya. Pencampuran antara harta syubhat dan non syubhat sering terjadi dalam masyarakat, baik dari segi cara mendapatkannya maupun pendistribusiannya. Namun, jarang sekali didapati pengkajian ulang atas status harta kepemilikan tersebut. Padahal, dalam hukum Islam dianjurkan untuk tidak menggunakan harta yang bukan milik kita, maka didapati juga anjuran tersirat perlunya memilah harta kepemilikan yang kita punya agar tidak terjadi pembauran. Oleh karena itu, hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian “Konsep Pemilahan Harta Syubhat dan Non Syubhat dalam Kepemilikan”.