Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Aniek Periani; Wahyu Hariadi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25427

Abstract

Human rights are basic rights that humans have from the time they were born or when they began to interact with society. This right cannot be taken by anyone, even the state has the responsibility to protect the rights possessed by each individual, regardless of whether he is an individual belonging to the ethnic majority or ethnic minority. Regarding ethnic minorities, there is already protection for ethnic minorities regarding their rights which under international law are generally regulated in international instruments, Rohingyas in Myanmar are ethnic minorities who experience many violations such as the termination of citizenship, restriction of freedom of confession religion, oppression of children and women. Some instruments that regulate violations experienced by the Rohingya ethnic group are the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on the Rights of Population which includes Minority Groups Based on Citizenship. 
FORMULATION OF LOSSES FOR OIL POLLUTION DUE TO TANKER SHIP ACCIDENT IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM VALUE OF JUSTICE Elly Kristiani Purwendah; Aniek Periani
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28593

Abstract

Claims for compensation based on the interests of the marine environment as well as the blue economy concept launched by the government must of course be the basis for the claims of losses given by polluters to restore victims, both human victims (fishermen) and victims of the marine ecosystem, considering that several international instruments have been ratified by the system. national law regarding provisions regulating compensation for oil pollution by tankers. The fair value of compensation for oil pollution due to tanker accidents can be realized by using an economic approach. Analysis of economic theory on law needs to be used, so that the value of justice can be measured properly. Economic concepts, such as the concept of maximization (maximization theory), the concept of equilibrium (equalibirium theory) and the concept of efficiency (efficiency theory) are needed to become a benchmark for the value of justice. The calculation method required for the calculation of claimable compensation is the contingent analysis method, which is a method of calculation based on the assignment of monetary values to environmental goods or commodities, the desire to pay polluters for goods and services produced by natural resources and the environment (willingness to pay). , as well as acceptance to accept something decreasing (willingness to accept).
Regulation and Protection of the Sea from Oil Pollution by Tanker Ships in Indonesia Elly Kristiani Purwendah; Aniek Periani; Elisabet Pudyastiwi
Media Komunikasi FPIPS Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v20i1.30419

Abstract

Environmental control in this case is intended to include prevention, mitigation and recovery carried out by the government, regional government and those in charge of businesses and/or activities in accordance with their respective authorities, roles and responsibilities. One of the instruments for preventing pollution and/or environmental damage consists of; environmental economic instruments, environmental-based laws and regulations, environmental-based budgets and other instruments according to the needs and/or developments of science.
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Elly Kristiani Purwendah; Rusito; Aniek Periani
Jurnal Locus Delicti Vol 3 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v3i2.1609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terkait pengelolaan sampah, mengetahui dan menganalisis bagaimana peran bank sampah dalam pengelolaan sampah dan mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat, (2) Bank Sampah dalam pelaksanaanya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga, melalui Bank Sampah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah. (3) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup.
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Elly Kristiani Purwendah; Rusito; Aniek Periani
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terkait pengelolaan sampah, mengetahui dan menganalisis bagaimana peran bank sampah dalam pengelolaan sampah dan mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat, (2) Bank Sampah dalam pelaksanaanya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga, melalui Bank Sampah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah. (3) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup.
Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yang Ikut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional Aniek Periani; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.223

Abstract

Mercenaries or Mercenaries, are often also referred to by the general public as the term "soldier of fortune". Initially, the need for mercenaries arose because of the difficulty in forming or owning a large and formidable armed force, and at a high cost. The motivation for someone to become a mercenary is generally because of money not because of loyalty to the country or kingdom that recruits and pays for it. They don't care whether the war they are waging is a just war or not. The research method used is normative legal research method. Data is obtained through document or library studies which are carried out by examining library materials such as books, magazines, papers, journals, articles, newspapers and internet sites related to the object being written. The legal status of mercenaries in armed conflict is legally recognized in accordance with the 1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war". If a mercenary is caught by the enemy, then the mercenary still has the right to be treated fairly according to the law in force in the country where the mercenary is detained. Law enforcement against mercenaries who commit violations of the law is adjusted to what they are doing, whether it is a war crime or is included in a criminal act that occurred during a war. Keyword: Sanctions, Mercenaries, International Humanitarian Law Abstrak. Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah “soldrier of fortune”. Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang”. Jika seorang tentara bayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetap memiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku dinegara penahan tentara bayaran tersebut. Penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atau termasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang. Kata Kunci: Sanksi, Tentara Bayaran, Hukum Humaniter Internasional
SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TLAHAB KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA Elly Kristiani Purwendah; Aniek Periani; Agoes Djatmiko
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 4 No 1 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service aims to provide motivation to the people of Tlahab Village, Wanareja District, Purbalingga Regency to carry out waste management with an awareness of good and healthy environmental insight as a right and obligation as citizens and carry out waste sorting methods so that they become efficient, provide economic value as well as developing the circular economy concept as a goal of sustainable development as one of the environmental principles and the main rationale for waste management in Indonesia.
Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia Aniek Periani; Wahyu Hariadi; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.244

Abstract

Education is one of the human needs to improve themselves and explore the potential that exists in humans. Education can also support the progress of the nation through the intermediary of the youth of the nation's next generation. The Government of Indonesia has issued the right to education in State policy, completed the Amendments to the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The development of education in Indonesia is greatly influenced by the legal politics of the Indonesian government. This research was made with the aim of knowing the role of legal politics in the development of national education in Indonesia. The method used in this research is descriptive method of analysis of research methods by collecting data according to the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. Keywords: National Education, Educational Development, Legal Politics. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala diri manusia. Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan bangsa melalui perantara para pemuda generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakan Negara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politik hukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Kata kunci: Pendidikan Nasional, Perkembangan Pendidikan, Politik Hukum.