Garuda - Garba Rujukan Digital

Laksono Trisnantoro

Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran,Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan , Universitas Gadjah Mada

Author-ID : 2969387

Public Health

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) pada Penyakit Hipertensi di Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta Anita Meiriana; Laksono Trisnantoro; Retna Siwi Padmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, penyakit kronis merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Provinsi DI Yogyakarta menempati persentase tertinggi untuk lansia di mana baru 21 peserta penderita hipertensi yang terjaring di dalam prolanis di Puskesmas Jetis. Mengidentifikasi implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) pada penyakit hipertensi di Puskemas Jetis Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Subjek penelitian ada 18 informan yang dipilih dengan teknik purposive. Analisis data dilakukan berdasarkan logika induktif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Cakupan kepatuhan program prolanis dilihat dari indikator angka kontak yang belum tercapai oleh Puskesmas Jetis dengan rasio angka kontak 108 permil dan indikator rasio peserta prolanis rutin berkunjung hanya sampai zona aman yang standar yaitu 69 persen karena kurangnya sosialisasi terkait prolanis. Puskesmas membatasi kepersertaan prolanis karena keraguan dalam mengendalikan untuk rutin datang setiap bulannya.Puskesmas mengadakan kegiatan prolanis yang tidak rutin dilaksanakan yaitu senam dan home visit. Perlu pengadaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petugas dan mengupdate pengetahuan. Kepatuhan pasiennya perlu peningkatan kesadaran dengan melakukan kegiatan edukasi ke wilayah puskesmas secara rutin. Staf Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyusun perencanaan angggaran dalam fasilitas kesehatan untuk mendukung pelaksanaan prolanis, Staf Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan pelatihan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada petugas puskesmas yang memberikan layanan prolanis. Adakan koordinasi lintas program pengelola di puskesmas. Puskesmas diharapkan lebih mampu menjalankan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif.

Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) Menggunakan Tenaga Kontrak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Shinta Chyntia Agustina; Laksono Trisnantoro; Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

PIS PK bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kunjungan rumah. Adanya penetapan sebagai lokus PIS PK oleh Kemenkes RI dan untuk mencapai total coverage verifikasi data di tahun 2019, Kecamatan Sentolo yang mempunyai 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Sentolo 1 dan Sentolo 2 melakukan strategi implementasi yang berbeda, di Puskesmas Sentolo 1 dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas sedangkan Puskesmas Sentolo 2 dilakukan oleh tenaga kontrak, hal ini disebabkan oleh jumlah SDM dan analisis beban kerja yang berbeda antara kedua Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya agar dapat dilakukan tindak lanjut sehingga implementasi PIS-PK dapat berjalan dengan optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan rancangan studi kasus dengan pendekatan riset implementasi (CFIR). Strategi implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak dapat memenuhi tujuan implementasi PIS PK yaitu mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan capaian IKS wilayah dan capaian 12 indikator PIS PK. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi implementasi PIS PK memnggunakan tenaga kontrak antara lain kebijakan eksternal, kebijakan internal, insentif dan penghargaan, sumberdaya yang tersedia, akses informasi serta pengetahuan dan keyakinan individu. Faktor pendukung strategi berupa keyakinan dengan tenaga kontrak bisa mengurangi beban kerja. Sedangkan faktor penghambat adalah belum didukung dengan regulasi, perjanjian kerjasama, akses informasi dan pelatihan untuk tenaga kontrak, aplikasi keluarga sehat yang belum optimal, anggaran untuk sarana prasarana dan alat kesehatan, penerimaan dari lintas program dan masyarakat, penerimaan tenaga kontrak terhadap insentif serta sistem pelaporan dan validasi data. Harapannya implementasi PIS PK dapat menggunakan tenaga kontrak sebagai anggota tim bina wilayah Puskesmas, didukung dengan regulasi dan anggaran dari Kemenkes dan Pemda, tenaga kontrak PIS PK sebagai tenaga kontrak yang dibiayai dari BOK (tenaga kontrak BOK) selama 1 tahun.

Implementasi Kebijakan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan untuk Memenuhi Target Angka Kontak di Puskesmas Kabupaten Banyumas Ridwan Listyawan; Laksono Trisnantoro; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.48139

Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen merupakan bentuk apresiasi dalam kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas yaitu membayarkan besaran kapitasi pada Puskesmas yang terdaftar sebagai mitra. Besaran penerimaan dana kapitasi di Puskesmas dipengaruhi oleh capaian indikator angka kontak. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang capaian angka kontak di Puskesmas sebagian tidak aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dalam memenuhi target angka kontak di Puskesmas kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan strategi riset implementasi. Penentuan subyek penelitian dengan purposive sampling. Pengumpulan data sekunder melalui data capaian angka kontak di puskesmas dan data primer melalui wawancara mendalam. Hasil : (1) Kepatuhan dalam implementasi KBK belum terpenuhi secara optimal baik cakupan, jumlah, maupun durasi sesuai dengan SOP yang ada. (2) Puskesmas telah menjalankan strateginya untuk mencapai angka kontak melalui kegiatan sesuai dengan Perber Sekjen Kemenkes RI dan Dirut BPJS No. Hk.01.08/III/980/2017 dan No. 2 Tahun 2017 (3) Kualitas pelayanan di Puskesmas belum sepenuhnya dikatakan baik, meskipun komitmen petugas baik dan sesuai dengan aturan tetapi masih ada Puskesmas yang tidak menganggap penting akan turunnya dana kapitasi apabila indikator angka kontak tidak tercapai. Fasilitas dapat dikatakan baik dan sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan di puskesmas. (4) Hambatan yang ada di Puskesmas antara lain; beban kerja petugas yang tinggi, petugas entri data yang kurang terampil, jaringan internet yang lambat, adanya peserta yang tidak terdaftar atau kartu BPJS tidak aktif, adanya selisih antara data yang di entri oleh petugas Puskesmas dengan data hasil validasi oleh BPJS. Kesimpulan: belum semua komponen dalam implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan untuk memenuhi target angka kontak di kabupaten Banyumas dipatuhi dengan baik oleh tenaga kesehatan. Perlu perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan BPJS setempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya petugas yang berkaitan dengan indikator angka kontak di puskesmas dan penguatan sistem dan jaringan internet di puskesmas.Background : Capitation Based on Fulfillment of Commitment is a form of appreciation in collaboration between BPJS Kesehatan and Puskesmas as a first-rate health facility. BPJS Kesehatan pays the amount of capitation per month at the Puskesmas registered as partners, so that each FKTP will receive a different number of capitation will be used for payment of health services and support for operational costs in meeting the needs of participants and supporting the implementation of the JKN program. Puspose : identify compliance with the implementation of capitation-based policy fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in the Banyumas district health center. Method : Qualitative research uses a case study approach, with an implementation research strategy. Determination of research subjects using purposive sampling technique. Data collection was done by collecting secondary data including data on the achievement of contact numbers in the health center and primary data through in-depth interviews. Result: (1) Fidelity in implementation of capitation-based policies to fulfill service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas has not been fulfilled optimally in terms of coverage, frequency and time in accordance with existing SOP. (2) The strategy for implementing policies through meetings, the implementation of prolanis every month through cadres, visits by midwives to patients of pregnant women or patients of postpartum who have BPJS. (3) The service quality of officers from each puskesmas is not fully said to be good. (4) Obstacles experienced in the form of complaints about HR who lack skilled procedures in mengentri with a slow online system. Conclusion:The implementation of capitation policies based on fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas Regency was adhered to and implemented by health workers, especially officers related to the achievement of contact numbers in puskesmas and improving the quality of internet networks in health centers related to online systems in puskesmas

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search