Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research
Ian Aji Hermawan
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Implementation of Democracy in The Middle of The Application of Ite Law Ian Aji Hermawan
Wacana Hukum Vol 28 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.wh.2022.28.1.6806

Abstract

Democracy in Indonesia has been running for quite a long time since Indonesia was founded until now, which is approximately 76 years. each order has its own characteristics in carrying out democracy in Indonesia according to the conditions and political interests at that time.So that each ruler has his own interpretation of democracy in the Sukarno era, in the guided democracy during the Suharto era, there was Pancasila democracy and in the reformation period, Pancasila democracy was implemented in accordance with the constitution. there is little difference in implementing Pancasila democracy during the New Order era and during the reformation period.This difference can be seen where during the new code of democracy Pancasila was implemented but not wholeheartedly because the authorities at that time implemented a subversion law, while during this reformation period, especially in the last 10 years, the government implemented a democratic system but also implemented a law on information and electronic transactions. considered by some legal and political observers to be a substitute for subversive laws.
Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif dalam Perkara Perdata Zaeni Dahlan; Ian Aji Hermawan
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 2 No 1 (2019): Academia Vol 2 No 1 Agustus 2019
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.159 KB) | DOI: 10.54622/academia.v2i1.30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis eksepsi kompetensi relatif dalam perkara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif putusan perkara perdata No.42/Pdt.G/2016/PN.Pwt.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Perkara Perdata No.42/Pdt.G/2016/PN.Pwt, gugatan Penggugat dilakukan eksepsi oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I mengenai kompetensi relatif.
Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Ferry Dwi Setyawan; Ian Aji Hermawan
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 3 No 2 (2021): Academia Vol 3 No 2 Februari 2021
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54622/academia.v3i2.58

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Krg; serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Krg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan tuntutan Penuntut Umum telah terpenuhi, Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara memilih calon tertentu”. Penerima politik uang juga harus dikenakan sanksi pidana agar dapat menimbulkan efek jera bagi pemeberi maupun penerima politik uang serta melaksanakan isi dari pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Legal and Social Impact of Village Head Extension Discourse Ian Aji Hermawan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8595

Abstract

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, dipimpin oleh kepala desa yang terpilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Sistem ini telah berjalan sejak zaman kerajaan di Indonesia. Pemerintahan desa berperan vital sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Pemerintah dan legislatif telah mengeluarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, yang memberikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya alam dan manusia di desa. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa muncul karena alasan masa jabatan yang terlalu pendek untuk melaksanakan program kerja secara maksimal, namun ini mungkin hanya kamuflase. Sebenarnya, perpanjangan jabatan kepala desa lebih banyak didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini tidak tepat jika pemerintah dan legislatif menyetujui revisi undang-undang desa, karena masalah di desa tidak terletak pada masa jabatan kepala desa, melainkan pada bagaimana kepala desa secara inovatif dan kreatif mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat. Substansi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bagaimana desa dapat berkembang baik secara sumber daya alam maupun manusia untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang kerja, dengan bantuan dana desa yang dikelola pemerintah desa dan Dewan Perwakilan Desa (DPD) sebagai pemangku kebijakan desa.
Co-Authors Ferry Dwi Setyawan Zaeni Dahlan