Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT/2019/PT.BDG) Afifah Matrullah; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan tidak dibuktikan sebaliknya. Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dapat disebabkan karena beberapa hal. Pokok permasalahannya bagaimanakah dapat terjadi Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dalam praktek dan bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya Sertipikat ganda pada tanah yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat deskriptif, digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Akibat hukum sertipikat ganda maka kekuatan sertipikat menjadi lemah, terdapat yurisprudensi yang memutus perkara serupa menyebutkan jika timbul sertipikat hak ganda atas tanah yang sama maka berlaku kaedah bahwa sertipikat hak yang terbit lebih awal yang sah dan berkekuatan hukum, dapat diartikan bahwa bukti hak yang paling kuat yaitu sertipikat yang terbit lebih dahulu. Amar Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Yanti Apriyani memenangkan seluruh tanah seluas 1090m2 menandakan hakim mengenyampingkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 762 atas nama Tati Hernawati di atas tanah yang sama

KEPEMILIKAN SEBAGIAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH ANTARA PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA DENGAN H.SUBADRI DI KOTA CILEGON Fachri Mohammad Rizki; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyebab terjadinya kepemilikan yang sama atas sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon? Apakah mediasi kepemilikan sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon sudah memperhatikan kepentingan para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Tumpang tindih sertipikat kerap terjadi karena kesalahan dalam proses penentuan koordinat pemetaan, tumpang tindih ukuran luas tanah sehingga terjadi persinggungan dengan tanah lain yang telah bersertipikat, akurasi pengukuran yang rendah, dan adanya cacat data fisik lain. Dalam kasus ini tumpang tindih kepemilikan tanah terjadi karena pengukuran yang tidak akurat. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa (non litigasi) didasarkan atas kesepekatan para pihak bersengketa dan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai mediator telah memberi penyelesaian perdamaian dengan memperhatikan kepentingan para pihak

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT/2019/PT.BDG) Afifah Matrullah; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pdk.v6i2.9530

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan tidak dibuktikan sebaliknya. Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dapat disebabkan karena beberapa hal. Pokok permasalahannya bagaimanakah dapat terjadi Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dalam praktek dan bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya Sertipikat ganda pada tanah yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat deskriptif, digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Akibat hukum sertipikat ganda maka kekuatan sertipikat menjadi lemah, terdapat yurisprudensi yang memutus perkara serupa menyebutkan jika timbul sertipikat hak ganda atas tanah yang sama maka berlaku kaedah bahwa sertipikat hak yang terbit lebih awal yang sah dan berkekuatan hukum, dapat diartikan bahwa bukti hak yang paling kuat yaitu sertipikat yang terbit lebih dahulu. Amar Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Yanti Apriyani memenangkan seluruh tanah seluas 1090m2 menandakan hakim mengenyampingkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 762 atas nama Tati Hernawati di atas tanah yang sama

KEPEMILIKAN SEBAGIAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH ANTARA PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA DENGAN H.SUBADRI DI KOTA CILEGON Fachri Mohammad Rizki; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pdk.v6i2.9531

Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyebab terjadinya kepemilikan yang sama atas sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon? Apakah mediasi kepemilikan sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon sudah memperhatikan kepentingan para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Tumpang tindih sertipikat kerap terjadi karena kesalahan dalam proses penentuan koordinat pemetaan, tumpang tindih ukuran luas tanah sehingga terjadi persinggungan dengan tanah lain yang telah bersertipikat, akurasi pengukuran yang rendah, dan adanya cacat data fisik lain. Dalam kasus ini tumpang tindih kepemilikan tanah terjadi karena pengukuran yang tidak akurat. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa (non litigasi) didasarkan atas kesepekatan para pihak bersengketa dan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai mediator telah memberi penyelesaian perdamaian dengan memperhatikan kepentingan para pihak

KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA Listyowati Sumanto
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Tanah Indonesia sangat berbeda dengan hukum yang berlaku di berbagai negara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah undang-undang pokok yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, yang menetapkan beberapa jenis hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan peruntukkannya. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Indonesia. Hanya warga negara Indonesia yang diperbolehkan memiliki tanah Hak Milik. Kepemilikan properti orang asing merupakan isu yang menarik. Pembatasan untuk pembeli hunian oleh orang asing juga ditinjau. Indonesia dan banyak negara memiliki batasan kepemilikan asing atas properti di wilayahnya. Orang asing yang ingin menggunakan atau membeli tanah, rumah atau apartemen untuk keperluan apapun perlu mengetahui fakta ini.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT/2019/PT.BDG) Afifah Matrullah; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan tidak dibuktikan sebaliknya. Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dapat disebabkan karena beberapa hal. Pokok permasalahannya bagaimanakah dapat terjadi Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dalam praktek dan bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya Sertipikat ganda pada tanah yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat deskriptif, digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Akibat hukum sertipikat ganda maka kekuatan sertipikat menjadi lemah, terdapat yurisprudensi yang memutus perkara serupa menyebutkan jika timbul sertipikat hak ganda atas tanah yang sama maka berlaku kaedah bahwa sertipikat hak yang terbit lebih awal yang sah dan berkekuatan hukum, dapat diartikan bahwa bukti hak yang paling kuat yaitu sertipikat yang terbit lebih dahulu. Amar Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Yanti Apriyani memenangkan seluruh tanah seluas 1090m2 menandakan hakim mengenyampingkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 762 atas nama Tati Hernawati di atas tanah yang sama

KEPEMILIKAN SEBAGIAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH ANTARA PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA DENGAN H.SUBADRI DI KOTA CILEGON Fachri Mohammad Rizki; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyebab terjadinya kepemilikan yang sama atas sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon? Apakah mediasi kepemilikan sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon sudah memperhatikan kepentingan para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Tumpang tindih sertipikat kerap terjadi karena kesalahan dalam proses penentuan koordinat pemetaan, tumpang tindih ukuran luas tanah sehingga terjadi persinggungan dengan tanah lain yang telah bersertipikat, akurasi pengukuran yang rendah, dan adanya cacat data fisik lain. Dalam kasus ini tumpang tindih kepemilikan tanah terjadi karena pengukuran yang tidak akurat. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa (non litigasi) didasarkan atas kesepekatan para pihak bersengketa dan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai mediator telah memberi penyelesaian perdamaian dengan memperhatikan kepentingan para pihak

Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah oleh Orang Asing dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki) Listyowati Sumanto
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No. 3 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Substansi pengaturan pemilikan hak atas tanah oleh orang asing dan badan hukum asing meliputi berbagai aspek berbeda di berbagai negara. Bagaimanakah pengaturan jenis hak-hak atas tanah dan pembatasan pemilikan hak atas tanah oleh orang asing dan badan hukum asing menurut Hukum Tanah di Indonesia dibandingkan dengan Turki menjadi pokok permasalahan yang dianalisis. Adanya persamaan dan perbedaan pengertian, jenis dan pembatasan pemilikan hak atas tanah menurut Hukum Tanah Indonesia dan Turki tidak terlepas dari sistem hukum dan konsepsi yang melandasinya. Menurut Hukum Tanah Nasional, tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Negara hanya berwenang mengatur peruntukan, penguasaan, penggunaan tanahnya; Di Turki, Tanah Negara adalah Tanah milik Negara. Negara berwenang menyewakan tanah. Jenis hak atas tanah primer di Indonesia terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Jenis hak atas tanah di Turki terdiri dari Freehold Title dan Leasehold Title. Orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dibatasi hanya dapat memiliki tanah berstatus Hak Pakai dengan syarat orang asing berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya memberi manfaat bagi pembangunan Nasional, sedangkan badan hukum asing mempunyai perwakilan di Indonesia. Pemilikan rumah dibatasi pada satu buah tempat tinggal. Di Turki, orang asing dan badan hukum asing dapat memiliki tanah berstatus Freehold Title berdasarkan Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), Persamaan pembatasanpemilikan hak atas tanah terhadap orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dan Turki berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan dan ekonomi.Kata Kunci: Pembatasan, Pemilikan, Hak Atas Tanah, Indonesia – Turki

Aspek Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Australia Listyowati Sumanto
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v4i2.384

Common law system in the commonwealth of Australia has affecting the conception of land law, particularly in land rights regulations, including on certain restrictions r prohibitions on land ownership. How does the type of land rights regulations and how is restrictions on land ownership by foreigners and foreign legal entities set forth in accordance with the Autralian Law? This study is used type of doctrinal legal research and descriptive. Qualitative anlysis required by doctrinal research. The types of land ownership has various periods of time, known as “estates”, the y are consists of: (a) Fee simple, Fee and Fee Absolute or Estate or Freehold; (b) Fee Tail Esatate; (c) Life Estate; (d) Leasehold Foreigners and foreign legal entities intending to purchase real estate are subject to the provisions of the Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975. An Applicatio n by a foreign investor must be made to the Foreign Investment Review Board (FIRB) who will the advise the Treasure to either approve or disallow the acquisition. The treasurer has provided an authorization to the Executive Member and other senior division staff of FIRB to make decision which are consistent with FIRB’s plicy. Proposals that involve issues of special sensitivity are decided by the Treasurer.Keywords: Land Rights, Autralian.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KOTA CIREBON Ninda Puspita Dewi; Listyowati Sumanto
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Permasalahannya adalah 1) Apakah kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 memenuhi target, 2) Apakah hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Cirebon dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018, 3) Bagaimanakah penyelesaian yang ditempuh Kantor Pertanahan Kota Cirebon mengatasi hambatan dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Tahun Anggaran 2018. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kegiatan PTSL di Kota Cirebon sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum memenuhi target. Hambatan kegiatan PTSL di Kota Cirebon adalah 1) Keterbatasan sumber daya manusia, 2) Kesulitan mengidentifikasi subyek hak yang ada pada lokasi kegiatan dan pemilik tanah yang tidak berada di tempat, 3) Kesadaran pemilik tanah yang rendah dalam memasang dan memelihara tanda batas atau patok, 4) Kota Cirebon memiliki tanah yang di klaim oleh beberapa pihak. Penyelesaian yang ditempuh 1) Memaksimalkan sumber daya Manusia, 2) Mengupayakan adanya bantuan pengumpulan data fisik dan yuridis dari pihak kelurahan 3) Kewajiban pemegang hak atas tanah memasang dan memelihara tanda batas 4) Dilakukan pemblokan alur pada peta citra satelit oleh Panitia Ajudikasi pada wilayah tertentu.

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search