Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Jurnal Yustisiabel JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Gagasan Hukum Riau Law Journal
Zainul Akmal
Fakultas Hukum Universitas Riau
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi masyarakat adat pasca kemerdekaan hingga saat ini di dalam Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup. Ditemukan bahwa pada masa pra-reformasi terutama pada awal pembentukan Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup, pengaturan tentang masyarakat adat tidak ada.  Setelah perubahan dengan diganti Undang-Undang yang baru, eksistensi masyarakat adat mulai disinggung dan Undang-Undang mengharuskan pemerintah memperhatikan adat istiadat yang ada. Pasca-reformasi eksistensi masyarakat adat medapatkan perlakuan yang lebih dari dua Undang-Undang sebelumnya. Bahkan memberikan atribusi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat dalam melaksanakan pengakuan terhadap masyarakat adat. 
Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Geofani Milthree Saragih; Yoga Triwanda; Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this paper is to determine the position and role of women in the Riau Malay customary law community and to find out the Rights and Obligations of Women in Leadership and Election of Riau Malay Customary Heads. It was found for the first time that the position and role of women in indigenous peoples in Riau differed between regions. This is because the customary system in Riau also varies from one region to another. The two rights and obligations of women in the Leadership and Election of Customary Heads are not too big. women do not even have the right to become tribal leaders, but in certain areas women have the special right to reject the chosen adat leader. This may result in re-election, provided it is in accordance with custom.
Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan Annisa Putri Islamiati; Frenky Imandra Putra Silalahi; Zainul Akmal
JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan ) Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Industri dan Perkotaan (PSIP) Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui struktur dan wewenang, sistem hukum dan tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan. Ditemukan bahwa, sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan bahwa, pertama  struktur dan wewenangnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua dalam sitem hukum adat bersifat tidak tertulis dan mengandung nilai-nilai Islami. Ketiga cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat dilakukan dengan cara bergiliran sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu kala.
TAFSIR YURIDIS FILOSOFIS PASAL 56 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN Zainul Akmal
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 01 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.223 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i01.7505

Abstract

Pasal 108 junto Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijadikan alat oleh penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pembakar lahan. Sebagian pelaku yang ditangkap dan dihukum adalah petani lokal yang miskin dan masyarakat yang membakar di pekarangan rumahnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui¸ arah kebijakan negara terhadap pelarangan membuka lahan dengan cara membakar dan orang atau badan hukum yang dikategorikan sebagai pelaku usaha perkebunan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Hasil dari kajian menemukan bahwa, Usaha Perkebunan dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang memiliki relevansi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan pelaku usaha perkebunan yang dilarang membuka lahan dengan cara membakar bukanlah pekebun melainkan perusahaan perkebunan Abstract Article 108 junto Article 56 paragraph (1) of Law No. 39 of 2014 on Plantation is used as a tool by law enforcement to arrest and punish arsonists. Some of the perpetrators arrested and convicted were poor local farmers and people who burned in the yard of his house. This journal aims to determine the direction of state policy towards the prohibition of clearing land by burning and people or legal entities categorized as plantation businesses in Article 56 paragraph (1) of the Plantation Law. The results of the study found that, Plantation Business is carried out with environmental insights that have relevance to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and plantation businesses that are prohibited from clearing land by burning are not planters but plantation companies
Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal Zainul Akmal
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 2 No. 2 (2021): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v2i2.7451

Abstract

This study aims to determine the relationship between local wisdom and indigenous peoples and the dependence of local wisdom on its creators at the level of application. It was found that local wisdom is partly produced by indigenous peoples and partly produced by non-indigenous people. Local wisdom is also not carried out in its application with its creator, because local wisdom and universal values ​​can be transformed or inherited or learned by anyone, so that it can be applied by anyone.
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Dampak Global Warming di Provinsi Riau Rika Lestari; Zainul Akmal
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.843 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v5i2.7906

Abstract

The impact of global warming in Indonesia are felt by all people, including the adat law community. Because the community is live from nature who manage natural resources for daily needs. It also happens in Riau Province. The purpose of this study is to determine the protection of adat law community to the impact of global warming in Riau Province. This is socio-legal research by using primary and secondary data. The results show that the impact of global warming on the adat law community in Riau Province is real and widespread in various aspects of life, such as prolonged ecological disasters, floods, land fires, and droughts; Climate change causes unpredictable seasons, the community is unable to predict planting times according to the seasonal calendar has been passed down for generations, causing crop failure; Community needs additional capital to manage agricultural land to adapt the climate change, they need synthetic fertilizers, pesticides, herbicides, and others. Even though formerly, additional treatments are not necessary; Forest and land fires cause a smog disaster, the haze impact make the loss of honey bees from the sialang trees, so reduced honey production. the conclusion is that the impact of global warming decreases standard life, economic, health, and environmental. Therefore, the government have to control the impact of global warming which is extracted from the values of local wisdom that live and develop in the adat law community, especially in Riau Province in terms of managing existing natural resources. Keywords: Dampak, Global Warming, Masyarakat Hukum Adat, Provinsi Riau 
JAMINAN TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 Zainul Akmal
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.379 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v6i1.7885

Abstract

UU No. 3 Tahun 2020 adalah peraturan yang membenarkan pelaku usaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu sangat berkemungkinan terjadinya perusakan terhadap lingkungan dan mengancam eksistensi masyarakat adat. Selain itu juga sangat berpotensi terjadi pertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan penulisan jurnal ini untuk melihat relevansi antara UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945, Untuk mengetahui potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh UU No. 3 Tahun 2020, dan untuk mengetahui potensi ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat. Hasil dari kajian yang ditemukan dalam jurnalini bahwa UU No. 3 Tahun 2020 sarat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tidak ramah terhadap lingkungan dan eksistensi masyarakat adat.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2021 TENTANG JUDICIAL REVIEW ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) PARTAI DEMOKRAT Chindie Priah Dewanti; Dessy Artina; Zainul Akmal
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2497

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari keputusan tersebut, serta konsep ideal pengujian anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dasar penelitian ini adalah penelitian sastra yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, AD/ART tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena tidak sesuai dengan unsur hierarki peraturan perundang-undangan dan bagian-bagiannya sehingga bukan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan  judicial review. Kedua, implikasi keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 dikhawatirkan akan lahirnya kepemimpinan dalam partai politik yang tidak demokratis dan tirani yang sering kali melakukan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan jabatannya.
Co-Authors Annisa Putri Islamiati Chindie Priah Dewanti Dessy Artina Frenky Imandra Putra Silalahi Geofani Milthree Saragih Rika Lestari Yoga Triwanda