Nuryanti Mustari
Administrasi negara unismuh makassar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE Henriawansah Henriawansah; Nuryanti Mustari; Samsir Rahim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i3.882

Abstract

The purpose of this study was to determine the Behavior Bureaucracy In Birth Certificate Services in the Office of Population and Civil Registration Bone regency.This type of research used in this research is descriptive and qualitative analysis of the data used is Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing / Verification (Conclusions and Verification). While data collection techniques used by researchers is the observation, interviews and documents. The results showed that the behavior is bureaucracy in the Ministry of Birth Certificate not comply with the Public Service Act Number 25 of 2009 on Implementation Public service, as an employee: a) fair, b) Professionals, c) Use the facility with good service, d) Use the authority / Position appropriately. e) In accordance with standard operating procedures (SOP).  Keyword: Behavioral Bureaucracy, Birth Certificate Service  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan analisa data yang digunakan adalah  reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Akta Kelahiran belum mengacu pada  Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang harus memiliki perilaku adil, profesional, menggunakan fasilitas pelayanan dengan baik, menggunakan jabatan atau kewenangan dengan tepat,  sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kata Kunci : Perilaku Birokrasi, Pelayanan Akta Kelahiran