Syuhada Syuhada
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Ibnu Taimiyyah on Repentance as Eliminating the Punishment for Adultery [Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyyah] Syuhada Syuhada; Zulkiram Zulkiram
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i2.11340

Abstract

Abstract: Scholars differ on whether the repentance of an adulterer can abrogate the punishment of the limit. Some scholars state that there is no fall at all, while others state that the punishment is limited to fall. In this regard, Ibn Taymiyyah's opinion is the same as the last opinion that the repentance of an adulterer can remove the demand of the limit as long as it has not been submitted to the ruler, but if it has been submitted to the ruler then the limit does not fall so it remains punished and his repentance is accepted by Allah swt. The research method is qualitative, the type of literature research, research data from library materials in the form of books of jurisprudence, law, and other relevant literature, both from primary, secondary, and tertiary data, then analyzed by descriptive analysis. The results of the study showed that according to Ibn Taymiyyah, the perpetrator of adultery who repented before being complained to the government fell ḥadd adultery. The perpetrator does not have to admit his actions because the attitude is seen as better. As for the adulterer who repents after being complained to the government, then it does not fall ḥadd adultery. The perpetrator must still be punished, his repentance is accepted by Allah swt., while the punishment of ḥadd is a consummation of his repentance. The argument used by Ibn Taymiyyah about the fall of ḥadd zina due to repentance refers to the provisions of the QS. al-Nisā 'verse 16, QS. al-Māidah verses 33-34, QS. Ṭāhā verses 121-122, and the hadith narrated by Abū Dawud about the punishment of Maiz. The method of istinbāṭ that he uses tends to use heroic reasoning, that is, looking at the sides and rules of language, general and special relations, cause and effect, and understanding the words of the Qur'an. Abstrak: Para ulama berbeda pendapat apakah tobat seorang pezina dapat membatalkan hukuman batas? Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada jatuhnya sama sekali, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa hukumannya terbatas pada jatuh. Dalam hal ini pendapat Ibnu Taimiyah sama dengan pendapat yang terakhir bahwa tobat seorang pezina dapat menghilangkan tuntutan batas selama belum diserahkan kepada penguasa, tetapi jika sudah diserahkan kepada penguasa maka batasnya tidak jatuh sehingga tetap dihukum dan tobatnya diterima oleh Allah SWT. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif, jenis penelitian kepustakaan, data penelitian dari bahan pustaka berupa buku-buku fiqih, hukum, dan kepustakaan lain yang relevan kemudian data-data yang telah terkumpul, baik dari data primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah, pelaku zina yang bertobat sebelum mengadu ke pemerintah, jatuh hadd zina. Pelaku tidak harus mengakui perbuatannya karena sikapnya dipandang lebih baik. Adapun pezina yang bertobat setelah diadukan kepada pemerintah, maka tidak termasuk zina. Pelaku tetap harus dihukum, tobatnya diterima oleh Allah SWT., sedangkan hukuman hadd sebagai penyempurnaan tobatnya. Dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah tentang jatuhnya hadd zina karena taubat mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16, QS. al-Maidah ayat 33-34, QS. Thāhā ayat 121-122, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang hukuman Maiz. Metode istinbāṭ yang digunakannya cenderung menggunakan nalar heroik, yaitu melihat sisi dan kaidah kebahasaan, hubungan umum dan khusus, sebab akibat, dan memahami kata-kata Alquran.
Titik Temu Aspek Nafs dengan Kesadaran Hukum: Sebuah Pengantar dan Upaya Menggagas Fikih Kesadaran Hukum syuhada Syuhada
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.6445

Abstract

Upaya membangun kesadaran hukum secara kognitif berupa pendidikan, pelembagaan, pelatihan dan sosialisasi hukum harus disinergikan dengan upaya membangun kesadaran hukum secara afektif dalam bentuk memberikan pencerahan mental & spiritual pada dimensi jiwa (al-nafs) manusia dengan kedudukannya sebagai subjek dan ohjek hukum supaya memperoleh hasil yang optimal yaitu hukum yang berlaku menjadi sikap dan prilaku individu sehari-hari.
Analysis of the Supreme Court's Decision Regarding the Judicial Review of the Governor of Aceh Regulation Number 5/2018: The Siyasah Al-Qadhaiyyah Approach [Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018] Syuhada Syuhada; Edi Yuhermansyah; Ulfa Yuranisa
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i1.10514

Abstract

Abstract: This paper aims to examine the Supreme Court's (MA) Decision Number 39-P/HUM/2018 regarding the right to judicial review of the Aceh Governor's Regulation Number 5/2018 concerning the Jinayat Procedural Law. This decision relates to the petition for judicial review of the applicant regarding Article 30 of the Governor's Regulation which states that the caning is carried out in an open place at the Correctional Institution, or Detention Center, or Detention Center Branch. In essence, the Supreme Court does not accept applications from applicants. The problem is how the Supreme Court Judges consider the rejection of the request for review of the Aceh Governor Regulation, and how the siyasah al-qadha'iyah analysis of the Supreme Court judge's decision. The results of the analysis that the consideration of the Supreme Court Judge in the case of the Supreme Court's decision refers to the legal standing of the applicant. According to the Supreme Court, the petitioners have absolutely no legal standing because the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court have not been fulfilled. The applicant is in an inappropriate position and has no legal standing. The applicant is unable to prove the loss of his rights to the enactment of the Pergub. The Supreme Court judge's decision is under the siyasa al-qadha'iyah review. The Supreme Court Justice has the right to reject, accept, or cancel regulations that have been made by the government through examining articles based on clear reasons and arguments. The Supreme Court has very clearly and unequivocally stated its considerations in rejecting the application. The refusal is following the rules of Islamic law, requiring that a decision must be accompanied by certain arguments (al-dalil). The decision of the supreme judge is also determined based on considerations of benefit. Abstrak: Tulisan ini hendak mengkaji Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 39-P/HUM/2018 tentang hak uji materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018 tentang Hukum Acara Jinayat. Putusan ini berhubungan dengan permohonan uji materiil pemohon menyangkut Pasal 30 Pergub yang menyatakan bahwa pencambukan dilakukan di tempat terbuka di Lembaga Pemasyarakatan, atau Rumah Tahanan, ataupun Cabang Rumah Tahanan. Intinya, MA tidak menerima permohonan dari pemohon. Permasalahan ialah bagaimana pertimbangan Hakim MA terkait penolakan permohonan pengujian Peraturan Gubernur Aceh tersebut, dan bagaimana analisis siyasah al-qada’iyah terhadap putusan hakim MA tersebut. Hasil analisis bahwa pertimbangan Hakim MA dalam perkara putusan MA mengacu pada legal standing pemohon. Menurut MA, para pemohon sama sekali tidak mempunyai legal standing karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA tidak terpenuhi. Pemohon berada pada posisi yang tidak tepat dan tidak mempunyai legal standing. Pihak pemohon tidak mampu membuktikan kerugian haknya atas diberlakukannya Pergub tersebut. Putusan hakim MA sudah sesuai dengan tinjauan siyasah al-qadha’iyah. Hakim Agung memiliki hak untuk menolak, menerima, atau membatalkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal-pasal dengan berdasarkan pada alasan dan dalil yang jelas. MA dalam telah sangat jelas dan tegas menyatakan pertimbangannya dalam menolak permohonan tersebut. Penolakan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, mengharuskan satu keputusan harus disertakan dengan dalil-dalil (al-dalil) tertentu. Putusan hakim agung juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness [Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum] Syuhada Syuhada
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7330

Abstract

Abstract: The success and failure of an organization/institution/social society and the law cannot be separated from the quality of the Human Resources/Human Resources who run it. The willingness of citizens to obey the law without coercion turned out to be a prerequisite for the realization of the law significantly. Therefore, the quality of Human Resources is the key to the success of the program to foster legal awareness in the community, which is then supported by a legal system that meets philosophical, juridical, and sociological aspects. The combination of the two resulted in a significant change from legal compliance to legal obedience and/or from legal knowledge to legal action. Abstrak: Kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi/institusi/sosial masyarakat dan hukum, tidak lepas dari kualitas SDM / Human Resourse yang menjalankannya. Kesediaan warga untuk menaati hukum tanpa paksa ternyata merupakan prasyarat terealisasinya hukum secara signifikan. Oleh karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia adalah kunci sukses program menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat, kemudian didukung oleh sistem hukum yang memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Perpaduan keduanya menghasilkan perubahan signifikan dari sebatas legal compliance berubah menjadi legal obedience  dan/atau dari legal knowledge berubah menjadi legal action.
The Validity Of Reconciliation Without Witnesses At The Religious Affairs Office Khairani Mukdin; Rahmil Izzati; Syuhada Syuhada
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 1 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i1.2725

Abstract

Some factors in establishing a family can result in divorce. Islam permits a husband and wife to reconcile during the iddah period (a specified period of time that must elapse before a Muslim widow or divorcee may legitimately remarry). In accordance with this requirement, a husband who wishes to reconcile with his ex-wife must go through the Religious Affairs Office (KUA) and adhere to the established protocols. However, the practice is different, as happened in the KUA of Syiah Kuala Subdistrict, Banda Aceh, which carried out the reconciliation process without witnessing. Contrarily, it is explicitly stated in The Compilation of Islamic Law (KHI) articles 163–169 that witnesses are necessary in cases involving reconciliation. According to the KUA, the process for reconciliation is that the husband who wants to get his wife back comes to the marriage registrar who oversees the neighborhood where the husband and wife reside by bringing a stipulation about the possibility of divorce and the required certificate, which is followed by reconciliation in front of the registrar and witnesses. It is not necessary for witnesses to be present. The most important aspect is that the community be aware of their reconciliation, whether or not they are present. Upon that, a reconciliation certificate is created and delivered to the religious court where the divorce occurred. They view reconciliation as a continuation of the marriage, not a new marriage contract, which explains why there are no witnesses in the process of reconciliation cases. Therefore, in the process of reconciliation, witnesses are not as crucial. KHI, however, demands a witness to the reconciliation for the purpose of benefit. The reconciliation is deemed unlawful without a witness because permanent law cannot be established. Even without witnesses, the KUA can issue a certificate of reconciliation, which is accepted by the court to consider the reconciliation valid.
The Validity Of Reconciliation Without Witnesses At The Religious Affairs Office Khairani Mukdin; Rahmil Izzati; Syuhada Syuhada
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 1 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i1.2725

Abstract

Some factors in establishing a family can result in divorce. Islam permits a husband and wife to reconcile during the iddah period (a specified period of time that must elapse before a Muslim widow or divorcee may legitimately remarry). In accordance with this requirement, a husband who wishes to reconcile with his ex-wife must go through the Religious Affairs Office (KUA) and adhere to the established protocols. However, the practice is different, as happened in the KUA of Syiah Kuala Subdistrict, Banda Aceh, which carried out the reconciliation process without witnessing. Contrarily, it is explicitly stated in The Compilation of Islamic Law (KHI) articles 163–169 that witnesses are necessary in cases involving reconciliation. According to the KUA, the process for reconciliation is that the husband who wants to get his wife back comes to the marriage registrar who oversees the neighborhood where the husband and wife reside by bringing a stipulation about the possibility of divorce and the required certificate, which is followed by reconciliation in front of the registrar and witnesses. It is not necessary for witnesses to be present. The most important aspect is that the community be aware of their reconciliation, whether or not they are present. Upon that, a reconciliation certificate is created and delivered to the religious court where the divorce occurred. They view reconciliation as a continuation of the marriage, not a new marriage contract, which explains why there are no witnesses in the process of reconciliation cases. Therefore, in the process of reconciliation, witnesses are not as crucial. KHI, however, demands a witness to the reconciliation for the purpose of benefit. The reconciliation is deemed unlawful without a witness because permanent law cannot be established. Even without witnesses, the KUA can issue a certificate of reconciliation, which is accepted by the court to consider the reconciliation valid.