<![CDATA[Abstrak: Menurut Enakmen (Undang-undang) Keluarga Islam Pahang bahwa, di dalam pasal (seksyen) 70 (1) dan (2): Tunggakan nafkah yang tidak berpanjar, boleh dituntut sebagai suatu utang daripada pihak yang melanggar janji dan, jika tunggakan itu terkumpul harus dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang melanggar janji, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebangkrutannya pailit dan, jika tunggakan itu terkumpul harus dibayar sebelum dia meninggal dunia, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu utang yang harus dibayar dari pusakanya. Dan tunggakan nafkah yang terkumpul harus dibayar sebelum orang yang berhak meninggal dunia dan boleh dituntut sebagai utang oleh warisnya. Oleh karena itu, nafkah tertunggak merupakan nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada isterinya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana keputusan Mahkamah Syariah Rendah Kuantan Pahang tentang tunggakan nafkah pasca perceraian menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pahang dan bagaimana pemberian tunggakan nafkah isteri pasca perceraian menurut perspektif fikih Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian lapangan dan kajian kepustakaan (library research). Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang mengambil inisiatif terhadap tunggakan nafkah isteri pasca perceraian dengan memerintahkan setiap suami harus bertanggung jawab tentang hal tersebut supaya membayar nafkah kepada seseorang yang lain jika dia tidak mampu, baik sepenuhnya atau sebagiannya. Selain itu, Mahkamah dapat menentukan nafkah tersebut dengan memerintahkan suami untuk membayar nafkah tersebut daripada jaminan dari semua harta benda miliknya. Mayoritas, ulama sepakat bahwa tunggakan nafkah isteri otomatis menjadi utang suami jika ia menolak memberikannya pada isteri, dan utang nafkah itu tidak bias selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh isteri seperti layaknya utang-utang pada umumnya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa suami tidak akan terlepas dari kewajiban memberikan nafkah kepada isteri baik dalam perkawinan maupun sesudah perceraian.Abstract: According to the enactment (law) of the Pahang Islamic family that, in sections (section) 70 (1) and (2): Arrears of a non-long living, may be prosecuted as a debt from the party violating the pledge and, if the arrears are accumulated should be Paid before an acceptance order is made against the party in violation of the pledge, the arrears can be proved in his resurrection of bankruptcy and, if the arrears are accumulated must be paid before he dies, the arrears should be A debt to be paid from its inheritance. And the arrears of the accumulated living shall be paid before the right person dies and may be prosecuted as debt by his heirs. Therefore, the outstanding living is living during the marriage that has not been given by the husband to his wife. The research question in this thesis is how the decree of Sharia Court of low Kuantan Pahang about the arrears of post-divorce living according to the enactment of the Pahang state Islamic Family law and how the provision of arrears for the wives After a divorce in Islamic jurisprudence. In this research, the authors use the method of field studies and literature studies (library research). Syariah Low Court Kuantan Pahang took the initiative against the arrears of the post-divorce fund by ordering each husband to be responsible for it to pay a living to someone else if he could not afford, either completely or partially. Besides, the court may make a living by ordering the husband to pay the living from the guarantees of all his possessions. The majority, the clerics agreed that the arrears would automatically become a husband's debt if he refused to give him to the wife, and the debt was not completed unless it was repaid or made by wives like debts in general. From the above exposure can be concluded that the husband will not be separated from the obligation to provide a living to the wife either in marriage or after divorce.]]>
