Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERKAWINAN MUT'AH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Muhammad Saleh Ridwan
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.630

Abstract

Alquran menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dan manusia (laki-laki) secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan juga sangat menyukai lawan jenisnya perempuan), demikian pula sebaliknya. Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya “perhubungan” manusia dengan lain jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan yang baik adalah memelihara hakekat dan tujuan perkawinan. Telah dikenal ada banyak jenis perkawinan, salah satunya adalah kawin mut’ah. Bagaimana kawin mut’ah ini menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional?. Nikah mut’ah ini merupakan salah satu pernikahan yang kontroversial. Uniknya, nikah mut’ah ini bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh segolongan dengan mengatasnamakan agama. Nikah mut’ah di Indonesia dikenal juga dengan istilah kawin kontrak, secara kuantitatif sulit untuk didata, karena perkawinan kontrak itu dilaksanakan selain tidak dilaporkan, secara yuridis formal memang tidak diatur dalam peraturan apapun. 
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Haerani Pratiwi; Lomba Sultan; Muhammad Saleh Ridwan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the application of the principles of good governance, especially the principles of legal certainty and accountability in Segeri District, Pangkajene Regency and Islands during the Covid-19 pandemic. This research is a field research with normative theological and empirical juridical theological approaches. Based on the results of the study, it was found that the principle of legal certainty and the principle of accountability as part of the basic principles of good governance have been well applied, synergy between the government and the community is a fairly influential factor. While the Covid-19 pandemic did not have a significant impact, because the Segeri District Government continued to provide services even by making adjustments to implement health protocols, this did not reduce the quality of services to the community.
STATUS PERNIKAHAN SETELAH SUMPAH LIAN (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam) Sri Ekayanti; Muhammad Saleh Ridwan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14914

Abstract

Abstrak Li’an berasal dari kata la’ana yang berarti menuduh atau melaknat. Menurut istilah li’an berarti tuduhan suami bahwa istrinya telah berbuat zina atau ia mengingkari bayi yang ada dalam kandungan istrinyabukan dari benihnya, tetapi dia tidak dapat mennghadirkan empat orang saksi, maka ia harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannnya serta rela mendapatkan laknat oleh Allah bila tuduhan tersebut tidak benar. Bila ia tidakdapat mendatangkan empat orang saksi dan tidak pula bersedia melakukan li’an maka dia akan dikenai sanksi tuduhan berzina, yaitu didera delapan puluh kali pukulan. Status pernikahan setelah terjadi li’an adalah haram untuk selama-lamanya ini menurut Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu penulis menganalisis pendapat dari mazhab Imam Hanafi dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam dua sub masalah permasalahan, yaitu: 1) bagiamana akibat yang ditimbulkan setelah terjadi li’an? 2) bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status pernikhan setelah terjadi li’an. Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode normatif. Penelitian ini  meruapakan penelitian kepustakaan (library researchi) . selanjutnya mentode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu kutipan lansung yaitu peneliti mengutip seara lansung pendapat atau tulisan seseorang sesuai dengan aslinya tanpa merubahnya dan kutipan tidak langsung yaitu mengutip tulisan, data dan pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dengan susunan yang baru, tetapi dengan maksud yang sama. Setelah melakukan penelitian terhadap status pernikahan setelah terjadi li’an studi komparatif imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam, peneliti menunjukkan bahwa terdapat letak persamaan dan perbedaan pendapat dalam memahami status penikahan setelah terjadi li’an tersebut. Adapun implikasi dari penelitian tersebut agar kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti berikutnya serta bagi mahasiswa hukum dalam memahami li’an sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami li’an.Kata kunci: Status Pernikahan; Sumpah; Li’an.  AbstractLi'an comes from the word la'ana which means to accuse or curse. In the term li'an means the husband's accusation that his wife has committed adultery or he is denying the baby in his wife's womb, not from his seed, but he cannot present four witnesses, so he must swear by the name of Allah four times that he is right in his accusation and willing to get damned by God if the accusation is not true. If he cannot bring four witnesses and is not willing to commit li'an then he will be subject to sanctions for adultery, namely beaten eighty times. Marital status after li'an is forbidden for ever according to the Compilation of Islamic Law. On that basis the authors analyze the opinions of the Imam Hanafi school compared to the Compilation of Islamic Law. The main problem is described in two sub-problems, namely: 1) how are the consequences caused after the li'an occur? 2) what is the opinion of Imam Hanafi and the Compilation of Islamic Law regarding marital status after a li'an. In answering these problems researchers used the normative method. This research is a library research (library research). then the data collection method used by the writer is direct quotation, that is, the researcher quotes someone's opinion or writing according to the original without changing it and the indirect quote is quoting the writings, data and opinions of others by formulating with a new arrangement, but with the same purpose . After conducting research on marital status after the li'an comparative study of Hanafi priests and the Compilation of Islamic Law, the researcher shows that there are similarities and differences of opinion in understanding marital status after the li'an occurs. As for the implications of the research so that it can be used as learning material for future researchers and for law students in understanding li'an so there is no misunderstanding in understanding li'an.Keywords: Status of Marriage; Oath; Lian.