<![CDATA[Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui data primer dan sekunder, yang kemudian dituangkan secara deskriktif. Hasil penelitian: 1) pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di pengadilan agama Takalar kurang efektif, karena majelis hakim kurang mempertimbangkan usia anak yang masih dibawah umur serta hak-hak anak yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar adalah struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Saran: Hendaknya Majelis Hakim menjadikan Undang-undang perlindungan anak sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah. Diperlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya mengenai Dispensasi Nikah dalam kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Anak.Implementation of Marriage Dispensation in Review of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in the Takalar Religious Court. This research method uses a qualitative approach method through primary and secondary data, which is then described descriptively. The results of the study: (1) the implementation of law number 23 of 2002 concerning the protection of children in the Takalar religious court is less effective, because the panel of judges does not consider the age of underage children and the rights of children stipulated in the child protection law (2) The factors that influence the marriage dispensation request in the Takalar Religious Court are the legal structure, legal substance and legal culture. Suggestion: The Judge Council should make the child protection law a material for consideration in deciding cases of marriage dispensation applications. Legal counseling is needed for the community of the specific rules regarding Marriage Dispensation in relation to the Child Protection Act ]]>
