<![CDATA[EnglishThis article analyzed the performance of community direct block grant (BPLM) disbursed through the pesantren (boarding school) using institutional economic theory approach. The approach involved in examining of contract participation, social capital, transaction cost, and income. This research was conducted at two pesantrens in Madura Island. The sample was taken using cluster random sampling method. The research showed that the social capitals of the pesantren are consisted by a blessed value system (barokah), obedience, honesty, and solid network between the farmers and the pesantrens. The capital was rooted in farmer’s lifestyles which influence the operation of the pesantren economic activity. Meanwhile, the transaction cost was depending on how the farmers organize the BPLM that influenced by each pesantren’s characters as reflected by typical governance structure, behavioral attributes of the farmers/chairperson of the farmer’s group, pesantren’s networking, and uncertainty. The execution costs are the major contribution to the total transaction costs. The increasing of the transaction costs will be followed by the significantly decreasing of the farmer’s income. IndonesianArtikel ini menganalisis kinerja program bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM) yang disalurkan melalui lembaga pesantren. Pendekatan teori ekonomi kelembagaan digunakan untuk menganalisis kinerja program ini, yang mencakup partisipasi kontrak, modal sosial, biaya transaksi, dan pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan pada dua pesantren di Pulau Madura. Pengambilan contoh menggunakan metode cluster random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial pesantren adalah tata nilai barokah, kepatuhan, jujur, dan jaringan yang solid antara petani dan pesantren. Modal sosial tersebut mengakar dalam kehidupan petani dan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ekonomi pesantren. Sementara, biaya transaksi petani dalam pelaksanaan BPLM tergantung pada operasional kelembagaan masing-masing pesantren, yang disebabkan oleh perbedaan struktur tata kelola, perilaku petani/ketua kelompok, jaringan pesantren, dan ketidakpastian. Adapun biaya eksekusi memberi kontribusi yang paling tinggi terhadap total biaya transaksi. Kenaikan biaya transaksi ini akan diikuti dengan penurunan secara nyata pendapatan petani.]]>
