Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKEMBANGAN HAK NEGARA ATAS TANAH: HAK MENGUASAI ATAU HAK MEMILIKI? Kusumadara, Afifah
Jurnal Media Hukum Vol 20, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini ditulis dengan tujuan membahas perkembangan konsep hak menguasai negara, sebagai satu-satunya hak kebendaan yang diberikan Konstitusi kepada negara Indonesia. Dalam artikel ini penulis memfokuskan pembahasannya pada hak menguasai negara atas tanah dan pada interpretasi Mahkamah Konstitusi atas hak menguasai negara tersebut. Pembahasan penulis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan bahwa dalam kenyataannya hak menguasai negara atas tanah telah dimaknai secara keliru oleh Pemerintah, menjadi hak memiliki atas tanah. Disamping itu, hak menguasai negara atas tanah semakin tereduksi di Indonesia, digantikan dengan hak privat individual atas tanah. Hal ini mengakibatkan konflik pertanahan yang meluas di antara masyarakat di seluruh Indonesia. Dari pembahasan yang dilakukan penulis terhadap perkembangan konsep hak negara atas tanah dan interpretasi Mahkamah Konstitusi, maka penulis menemukan bahwa berbagai undang-undang sektoral terkait tanah telah menyimpang dari falsafah dan prinsip dasar UUPA. Oleh karena itu, perlu reformasi peraturan perundang-undangan yang mengembalikan UUPA sebagai payung hukum dari segala peraturan perundang-undangan terkait tanah.KEYWORDS: Tanah, Hak Milik, Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat, Masyarakat Adat

PERKEMBANGAN HAK NEGARA ATAS TANAH: HAK MENGUASAI ATAU HAK MEMILIKI? Kusumadara, Afifah
Jurnal Media Hukum Vol 20, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v20i2.267

Artikel ini ditulis dengan tujuan membahas perkembangan konsep hak menguasai negara, sebagai satu-satunya hak kebendaan yang diberikan Konstitusi kepada negara Indonesia. Dalam artikel ini penulis memfokuskan pembahasannya pada hak menguasai negara atas tanah dan pada interpretasi Mahkamah Konstitusi atas hak menguasai negara tersebut. Pembahasan penulis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan bahwa dalam kenyataannya hak menguasai negara atas tanah telah dimaknai secara keliru oleh Pemerintah, menjadi hak memiliki atas tanah. Disamping itu, hak menguasai negara atas tanah semakin tereduksi di Indonesia, digantikan dengan hak privat individual atas tanah. Hal ini mengakibatkan konflik pertanahan yang meluas di antara masyarakat di seluruh Indonesia. Dari pembahasan yang dilakukan penulis terhadap perkembangan konsep hak negara atas tanah dan interpretasi Mahkamah Konstitusi, maka penulis menemukan bahwa berbagai undang-undang sektoral terkait tanah telah menyimpang dari falsafah dan prinsip dasar UUPA. Oleh karena itu, perlu reformasi peraturan perundang-undangan yang mengembalikan UUPA sebagai payung hukum dari segala peraturan perundang-undangan terkait tanah.KEYWORDS: Tanah, Hak Milik, Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat, Masyarakat Adat

Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual Afifah Kusumadara
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss1.art2

Indonesian Maintenance and Preservation of traditional knowledge and traditional cultural expression or folklore (PTEBT) has forced to be done by government. PTEBT is cultural heritage that gave unreal treasure for Indonesia. This research focused on the problem in what obstacles might appear when Rancangan Undang-Undang PTEBT (PTEBT Constitution Bill) constituted which could reduce its effectiveness to protect Indonesian PTEBT as well as effort of solution that must be done by government to overcome those problems. This research was done by juridical sociological research method. This research has concluded that government planning to give protection through RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelectual PTEBT (PTEBT Constitution Bill of Intellectual Wealth Protectionand Utilization). Intellectual PTEBT could not prevent the loss of Indonesian PTEBT. Besides, the maintenance and preservation of PTEBT must be done comprehensively that included the protection effort of Intellectual Property Rights (IPR) and non-IPR, law effort, and non-law.Key words : Traditional knowledge, traditional cultural expression, intellectual property rights

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga; Afifah Kusumadara; Endang Sri Kawuryan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Negeri Malang

The purpose of this article is to discuss the authority of the notary in making a certificate of inheritance and legal force for the certificate of inheritance for Indonesian citizens after the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The study uses a normative juridical method with a legislative approach and analytical approach. The legislative approach is used to analyze problems caused by inconsistencies in norms of the relevant laws and regulations in making a certificate of inheritance. The analytical approach is used to analyze the meaning contained in the terms used in legislation regarding the drafting of a certificate of inherit- ance conceptually. Notaries have strong authority in making certificate of inheritance for Indonesian citizens without discriminating between population groups. The certificate of inheritance made by a Notary has perfect legal force.

Akibat Hukum Perjanjian yang Tidak Dibuat Menggunakan Bahasa Indonesia Asna Nurul Hayati; Afifah Kusumadara; Rachmi Sulistyarini
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Negeri Malang

This study aimed to analyze the position of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, State Emblem and National Anthem and Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning the Use of Indonesian Language and the legal consequences of agreements that were not made in Indonesian. The research approach used in this study was a statutory approach and a conceptual approach. Article 31 of the Language Law and Article 26 of Presidential Regulation Number 63 of 2019 required the use of the Indonesian language in every agreement making and were legally compelled. The obligation to use the Indonesian language in every agreement should be carried out. The legal consequences of agreements not made using the Indonesian language were regulated in Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, which could be resolved on lex specialist derogat lex generalis. The agreement that remained binding has evidentiary power as a private agreement.

Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Mohamad Rivaldi Moha; Sukarmi Sukarmi; Afifah Kusumadara
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi seluruh pelaku usaha e-commerce di indonesia menjadi salah satu program pemerintah dalam Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019. Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini untuk menguraikan pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem Elektronik bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi pelaku usaha e-commerce ialah memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi pelaku usaha, serta dapat membantu pemerintah dalam program pengenaan pajak bagi pelaku usaha e-commerec.

Reformulasi Pengaturan Leniency Program dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Program Di Brazil) Devy Monica; Hanif Nur Widhiyanti; Afifah Kusumadara
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 9, No 2 (2018): December 2018
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v9i2.2725

This paper is motivated by the inclusion of problems regarding the Leniency Program in the RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. The main cartel characteristic is the high level of confidentiality. Closed information for outsiders, and communication made secretly. Based on fact, KPPU is having trouble to obtain direct evidence. Therefore, to overcome this matter, during this KPPU Decision in cartel case, KPPU uses indirect evidence some of the decisions are canceled District Court and / or Supreme Court, on the one hand there are also strengthened by District Court and / or Supreme Court. Brazil is a country in Latin America that has a successful Leniency Program. The purpose of this paper by knowing the Leniency Program setting in Brazil, can be used as reference in the renewal of business competition law in Indonesia.How to cite item: Monica, D., Widhiyanti, H., Kusumadara, A. (2018). Reformulasi Pengaturan Leniency Program dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Program Di Brazil). Jurnal Cakrawala Hukum, 9(2), 117-126. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2725

PEMAKAIAN HUKUM ASING DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: KEWAJIBAN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN INDONESIA Afifah Kusumadara
Arena Hukum Vol. 15 No. 3 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.1

This article is reviews the application of foreign law by Indonesian courts as governed by the Indonesian Private International Law (PIL). The review is based on Acts and regulations related to PIL, case-laws, and text-books on PIL. The result demonstrates that Indonesian judges often do not implement the principle of iura novit curia in the application of foreign law; ignore foreign elements in their cases; and keep applying Indonesian law even though the rules of Indonesian PIL lead to the foreign law. Therefore, the Bill of Indonesian PIL shall be passed and enacted soon so that there are no more excuses by Indonesian courts not to apply foreign law. Indonesian courts including the Supreme Court, should have a special unit within their system that can provide judges with information on and translation of foreign law. In addition, it is necessary to establish international cooperation regarding exchange of information on foreign law between Indonesia’s Supreme Court and other countries’ Supreme Courts.

Legal Policy Establishment of Article 107 Numbers 2 Law Number 11 of 2020 on Job Creation Reviewed From Transfer Of Technology Regulation in Article 7 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Dian Ayu Nurul Muthoharoh; Yuliati Yuliati; Afifah Kusumadara
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 22, No 2 (2023): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3049

The purpose of this study is to analyze the Legal Policy Establishment of Article 107 Numbers 2 Law Number 11 of 2020 on Job Creation Reviewed From Transfer of Technology Regulation in Article 7 TRIPs. This research is normative legal research by prioritizing statutory approaches and historical approach. The results of the study show that Article 107 Numbers 2 Law Number 11 of 2020 on Job Creation is not by the mandate of Article 7 TRIPs, and implicated for the absence of government interference in technology transfer especially in the field of patents. The legal policy of establishing Article 107 Numbers 2 Law Number 11 of 2020 on Job Creation is influenced by the intervention of other countries and more inclined towards adjusting international trade politics than defending national interests. The most ideal arrangement regarding technology transfer is by the formulation of Article 20 Paragraph (2) Law Number 13 of 2016 concerning Patents, which in essence patents must support technology transfer. Suggestions in this study for the lawmaker should emphasize the necessity for technology transfer in the field of patents through licenses in Indonesian laws and regulations.

REGULATION OF LOSS-INDUCING CRYPTO ASSET INVESTMENTS: CHALLENGES IN REGULATION, PROTECTION AND SUPERVISION Giovani Anggasta; Afifah Kusumadara; Hanif Nur Widhiyanti
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 4 No. 2 (2023): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v4i2.255

Cryptocurrency has become evidence of the rapid growth of the digital economy. This phenomenon has left countries worldwide in a dilemma regarding the legal status of cryptocurrencies. Specifically in Indonesia, cryptocurrency is regulated in a limited manner, creating a gap in legal protection for investors. This research employs a normative research method with a legislative and conceptual approach. The findings of this research indicate that Indonesia tends to position cryptocurrencies in a "limited" capacity, restricting them to being considered investments rather than currency. Nevertheless, due to the legal gaps, there is a need to establish standardized, periodic, and embedded security measures overseen by Bappebti to ensure maximum protection provided by every cryptocurrency wallet service provider. Additionally, it should be mandatory for every service provider to comprehensively insure digital assets to offer financial protection to individuals.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search