Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha Ahmadi Miru
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 8 No. 17: Juni 2001
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Consumer Protection Act (UUPK), that initially became the hope for consumers and frightened business actors (producers) due to its threat ofsanctions, after two years having been declared to bein effect, did not show any significant indication that the Act alreadyprovided protections to consumers. Despite the fact that the ineffectiveness ofacts Is generally due to three factors, namely, implementing agents ofthe act (structure), the substance ofthe act (substance), and society subject to the act(culture), tha merely questioning ofthe substance ofthis act, especially Article 18Paragraph (1) that prohibits theattachment ofthestandard clauses, was because the article contains many defect making the actcould not ordifficult to be obeyed, unless perfection is made to it.Therefore, to be effective, perfection should bemade to Article 18 Paragraph (1) ofthe UUPK as well as orther articles containing defects. Similarly, prohibition ofattachment shouldnotbe applied merely onthestandardclausesbutalsothenon-standard clauses that infict any loss upon consumers as regulated by Article 18 Paragraph (1) ofUUPK.Beside theperfection oftheact (UUPK) in order that consumers should notbesuffered losses causedbyproducers, what should be performed would be consumer's educa tion, theunity ofconsumers, andthe implementation ofa good faith.
Legal Protection for Domestic Airlines Consumers Related with Ticket Purchasing Thomas Heru Susanto; Ahmadi Miru; Winner Sitorus
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 4 ISSUE 1 JUNE 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1241.01 KB) | DOI: 10.30872/mulrev.v4i1.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 yakni dapat memberikan informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat kepada dinas perindustrian dan perdagangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Ganti kerugian yang berhak diterima apabila terbukti terdapat maskapai jasa penerbangan yang menetapkan tarif di luar ketentuan batas atas taris jasa penerbangan adalah ganti kerugian materil berupa selisih harga yang seharusnya dan kerugian imateril berupa bunga atas jumlah kerugian materil yang diderita konsumen.
Legal Protection for Domestic Airlines Consumers Related with Ticket Purchasing Thomas Heru Susanto; Ahmadi Miru; Winner Sitorus
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 4 ISSUE 1 JUNE 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v4i1.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 yakni dapat memberikan informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat kepada dinas perindustrian dan perdagangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Ganti kerugian yang berhak diterima apabila terbukti terdapat maskapai jasa penerbangan yang menetapkan tarif di luar ketentuan batas atas taris jasa penerbangan adalah ganti kerugian materil berupa selisih harga yang seharusnya dan kerugian imateril berupa bunga atas jumlah kerugian materil yang diderita konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT PEMALSUAN IDENTITAS DEBITOR DALAM AKAD MURABAHAH DI BSI MAKASSAR Suharti Febriana; Ahmadi Miru; Muhammad Azwan
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29840

Abstract

Abstract This study aims to examine and analyze the form of responsibility for the notarys deed made related to the falsification of the debtors identity in the Akad Murabahah; and analyzing forms of legal protection for notaries regarding falsification of debtor identityes in Akad Murabahah. This research is a normative research using a statutory approach and a cese approach. The results show that legal protection for notaries for false information or identities has not been regulated in the UUJN, legal protection from the notaris honorary council MKN only approves or refuses when a notary summoned by investcth. The notarys responsibility regarding false identity or false information in making an authentic deed in akad murabahahcannot beaccounted for by a notary as long as the notary does’t violate UUJN, does’t violate the technique of making the deed, or the applicable laws. Keywords: Akad Murabahah, False identity, Notary.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI OLEH AHLI WARIS KARENA WANPRESTASI Nur Afni Ahmad; Ahmadi Miru; Ratnawati
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.39440

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris dalam membatalkan perjanjian pengikatan jual beli yang dimana pembatalan tersebut menimbulkan akibat hukum, dan alasan (ratio decidendi) pertimbangan hakim sampai pada putusannya membatalkan perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada kajian tertulis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah oleh para sarjana hukum, sehingga penelitian ini sangat berkaitan dengan studi kepustakaan (library research). Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi tergugat yang tidak beritikad baik untuk melunasi sisa pembayaran harga tanah sampai jangka waktu yang telah dijanjikan sehingga penggugat meminta pembatalan perjanjian yang dimana menimbulkan akibat hukum yaitu memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perjanjian. Pihak yang meminta pembatalan perjanjian wajib mengembalikan prestasi yang telah dibayarkan oleh pembeli dan pihak yang wanprestasi dikenakan denda ganti rugi yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual untuk tiap-tiap hari keterlambatannya. Alasan hakim sampai pada putusannya membatalkan perjanjian pengikatan jual beli ialah tergugat melakukan tindakan wanprestasi yang dimana tidak melunasi sisa pembayaran harga tanah sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, serta tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perjanjian. Kata Kunci: Ahli waris , Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Wanprestasi. Abstract This study aims to analyze the position of the heirs in canceling the sale and purchase binding agreement in which the cancellation has legal consequences, and the reasons (ratio decidendi) of Bakim's consideration until his decision to cancel the sale and purchase binding agreement. written studies such as legislation, court decisions, legal theory, legal principles, legal principles and can be in the form of scientific work by law scholars so that this research is closely related to library research. The approach in this research is using a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the defendant's default action was not intended to pay off the remaining land price payment until the promised period, so that the plaintiff requested the cancellation of the agreement. Where it has legal consequences, namely restoring the situation to what it was before the agreement was made. The party requesting the cancellation of the agreement is obliged to return the performance that has been paid by the buyer and the party who defaults is subject to a compensation fine of the agreed amount of the amount that the buyer must pay to the seller for each day of delay. The reason the judge came to his decision to cancel the sale and purchase binding agreement was that the defendant committed an act of default which did not pay off the remaining payment of the land price until the agreed period, and did not have good faith to complete the agreement. Keywords: Heirs, Binding sale and Purchase agreement, Default.