<![CDATA[Abstract:In accordance with Section 28D (1) of the 1945 Constitution, it states, "Everyone has the right to recognition, security, protection and legal certainty and equal treatment before the law. In fact, the implementation of the guarantee of human rights has not been fully implemented in the trial process, especially investigation committed by the Indonesian National Police investigators. The research aims to know alternative solutions to the problems faced. This is juridical legal research and empirical legal research, the cause of failure in the protection of human rights against the suspect examination. Effective elements of the substance of the law relating to the settlement of legal violations in the investigation process conducted by the investigators suspect based on police code of ethics. Effective functioning rule of law in holding a special law enforcement investigations conducted by police investigators are not excluding integration of the rights of suspects, as stipulated in the Act. It is recommended that to members of the police in the line of duty should pay attention to the applicable law. The policy makers should revise the law on the Indonesian National Police and the Police Regulation considering the development of culture and society changing. Keywords : Protection, Suspect Human Rights, Investigation, Process. Abstrak: Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada kenyataanya penyelenggaraan jaminan terhadap hak asasi manusia ini belum sepenuhnya terlaksana dalam proses penyelenggaraan hukum khususnya penyidikaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan Objek masalah terdapat penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris, penyebab tidak terlaksananya perlindungan hak asasi manusia terhadap pemeriksaan tersangka. Efektifnya unsur-unsur substansi hukum yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran hukum dalam proses penyidikan tersangka yang dilakukan oleh penyidik bedasarkan kode etik Polri. Efektifnya fungsi kepastian hukum dalam penyelengaraan penegakan hukum khusus penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian secara integrasi tidak mengenyampingkankan hak-hak tersangka, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.Disarankan kepada anggota kepolisian dalam menjalankan tugas harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku.dan kepada pemangku kebijakan harus melakukan refisi undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri mengingat perkembangan budaya serta masyarakat semakin meningkat. Kata kunci: Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan.]]>
