Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif
Zudan Arif Fakrulloh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Jl. Taman Makam Pahlawan No.17 Kalibata, JAK-SEL
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
LISENSI MEREK DALAM PERSPEKTIF BISNIS Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 2, No 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1909.976 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v2i1.126

Abstract

Lisensi merupakan suatu terobosan bisnis terhadap ketentuan penanaman modal asing di Indonesia yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional dan menunjang pencapaian pembangunan nasional. Hal yang mendorong investor, baik lokal maupun luar untuk menanamkan modalnya pada produk-produk yang mempunyai merek terkenal melalui sistem lisensi adalah karena adanya standart kualitas produksi yang sama. Sehingga konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produknya. Lazimnya perjanjian lisensi menentukan sifat perjanjian apakah ekslusif/non ekslusif, menegaskan adanya hal untuk men-sublisensikan atau tidak, serta mengatur tentang waktu berakhirnya perjanjian.
POSISI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK TERLIKUIDASI DAN BANK BEKU OPERASIONAL Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.465 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i3.220

Abstract

Dalam sistem perbankan nasional, nasabah bank berada dalam posisi yang lemah apabila terjadi likuidasi dan pembekuan usaha bank. Direksi bank dapat dituntut untuk bertanggungjawab sampai harta pribadinya apabila dalam pengelolaan bank terbukti melakukan mismanagement yang mengakibatkan kerugian bank tersebut.
AKUNTABILITAS KEBIJAKAN DAN PEMBUDAYAAN PERILAKU ANTIKORUPSI Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.77 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v16i2.74

Abstract

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah tua, seiring bersama dengan peradaban masyarakatnya. Semakin luasnya kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat-negara seperti sekarang ini, menyebabkan semakin kompleks pula bentuk dan modus korupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, berbagai upaya telah dilakukan, mulai di era Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. Berbagai model kebijakan pemberantasan telah dilakukan termasuk pembentukan Lembaga Ektra (Extra Ordinary Bodies) sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai pada tataran pembentukan budaya anti korupsi melalui Pacta Integritas. Namun demikian masih saja korupsi tetap menggurita, sehingga pemberantasan korupsi dianggap saja Quo Vadis. Perilaku antikorupsi hanya akan terwujud manakala setiap individu masyarakat maupun pejabat lebih takut kepada Tuhan Yang Maha Tahu dibandingkan takut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.Corruption represent the old social phenomenon, along along its society civilization. Progressively broadness of state power in arranging life go into society the state of like this time, causing complex progressively also form and corruption modus. In order to corruption eradication, various effort have been conducted, start in Old Order era, New Order, and also Reform Order. Various model of eradication policy have been conducted by the inclusive of forming Extra Ordinary Bodies as Commission of Corruption Eradication, come up with forming the anti corruption culture through Integrity Pacta. But that way just still be corruption remain to baby-abdominal belt, so that assumed it the just by corruption eradication of  Quo Vadis. Anti corruption behavior will only be existed when every individual of society and also functionary more fear to God Which The most Know compared to  fear to Commission of Corruption Eradication.
HAK-HAK EKONOMI PELAKU PERDAGANGAN DI SEKTOR INFORMAL: PENGALAMAN INDONESIA Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.576

Abstract

Sektor informal di Indonesia masih merupakan sebuah subkultur yang terasing dalam sistem hukum nasional. Sampai saat ini dapat dikatakan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif memberikan tempat bagi pengakuan hak-hak ekonomi dan hak atas pembangunan bagi sektor informal. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan yang amat bagus, namun masih lemah dalam aplikasinya. Pemenuhan hak ekonomi bagi pelaku perdagangan di sektor informal masih memerlukan perjuangan yang panjang.
ANALISIS YURIDIS DAN EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i3.307

Abstract

To implement the district autonomy is basically the same as to build the existence of democracy. Various factor and variables can be affected its success, especially whenever central and local government, each of which that should take every effort to reach the same perception and the same contain of district autonomy, added by goodwill of every government and bureaucrat for the sake of Indonesian people welfare and the wholeness of Republic of Indonesia.
AKSES KONTROL PUBLIK TERHADAP KEUANGAN DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI TINGKAT LOKAL Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i3.339

Abstract

A good administration is a result of mass social construction, so that it always tied up with context, time and culture support. Instead of an output, it is also a synthetic process of executive, legislative and community behaviour. Transparency factor and public control of house of representative financial handling is a very essential point to be the good local administration. As a local control institution, the house of representative should also be controlled. A widely opened channel, therefore, should he provided for public control access to the house of representative.
“KEHIDUPAN HUKUM” INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DOGMATIS DAN EMPIRIS (PEMIKIRAN KE ARAH TEORI KRITIS PEMBANGUNAN HUKUM) Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 3, No 2 (1998): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1899.025 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i2.376

Abstract

Gambaran yang utuh tentang kehidupan hukum (the truth about the law) baru dapat diperoleh dengan manggunakan cara pandang yang holistik. Hukum dalam perspektif normatif dogmatis hanya akan menampakkan "kerangka" dari hukum itu sendiri. Perspektif empiris sosiologis akan membantu melihat hukum secara utuh, sehingga hukum tidak hanya terlihat sebagai “kerangka” saja, melainkan sudah terlihat utuh dengan “daging dan ototnya”.
ARAH POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH (Sebuah Tawaran tentang Model Hukum Humanist Partisipatoris dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Otonom) Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 9, No 2 (2004): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i2.344

Abstract

Legal Development is one of the most difficult problems in Indonesia. Two sources of these problems are the pluralism on the social structure and centralistic on making regulation by the government. The “centralistic regulation" is made in universal type and substance. It means, the government pushes and enforces "the same regulation" to the plural society. This "top down system " is not sufficient to empower the society in Indonesia. We must change and shift legal paradigm from “Technocratic Structural " to “Humanize Participators”.
AKUNTABILITAS KEBIJAKAN DAN PEMBUDAYAAN PERILAKU ANTIKORUPSI Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v16i2.74

Abstract

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah tua, seiring bersama dengan peradaban masyarakatnya. Semakin luasnya kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat-negara seperti sekarang ini, menyebabkan semakin kompleks pula bentuk dan modus korupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, berbagai upaya telah dilakukan, mulai di era Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. Berbagai model kebijakan pemberantasan telah dilakukan termasuk pembentukan Lembaga Ektra (Extra Ordinary Bodies) sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai pada tataran pembentukan budaya anti korupsi melalui Pacta Integritas. Namun demikian masih saja korupsi tetap menggurita, sehingga pemberantasan korupsi dianggap saja Quo Vadis. Perilaku antikorupsi hanya akan terwujud manakala setiap individu masyarakat maupun pejabat lebih takut kepada Tuhan Yang Maha Tahu dibandingkan takut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.Corruption represent the old social phenomenon, along along its society civilization. Progressively broadness of state power in arranging life go into society the state of like this time, causing complex progressively also form and corruption modus. In order to corruption eradication, various effort have been conducted, start in Old Order era, New Order, and also Reform Order. Various model of eradication policy have been conducted by the inclusive of forming Extra Ordinary Bodies as Commission of Corruption Eradication, come up with forming the anti corruption culture through Integrity Pacta. But that way just still be corruption remain to baby-abdominal belt, so that assumed it the just by corruption eradication of  Quo Vadis. Anti corruption behavior will only be existed when every individual of society and also functionary more fear to God Which The most Know compared to  fear to Commission of Corruption Eradication.
LISENSI MEREK DALAM PERSPEKTIF BISNIS Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i1.126

Abstract

Lisensi merupakan suatu terobosan bisnis terhadap ketentuan penanaman modal asing di Indonesia yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional dan menunjang pencapaian pembangunan nasional. Hal yang mendorong investor, baik lokal maupun luar untuk menanamkan modalnya pada produk-produk yang mempunyai merek terkenal melalui sistem lisensi adalah karena adanya standart kualitas produksi yang sama. Sehingga konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produknya. Lazimnya perjanjian lisensi menentukan sifat perjanjian apakah ekslusif/non ekslusif, menegaskan adanya hal untuk men-sublisensikan atau tidak, serta mengatur tentang waktu berakhirnya perjanjian.
Co-Authors