Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH SALURAN DRAINASE TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI GENUK KOTA SEMARANG Frisca Fertrisinanda A.D.P; Hadi Wahyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 1, No 1 (2012): November 2012
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1146.032 KB)

Kawasan permukiman di sekitar Kawasan Industri Genuk, Kota Semarang sering mengalami banjir. Disamping itu, kawasan tersebut juga mengalami pencemaran lingkungan.Kondisi ini disebabkan oleh buruknya kondisi saluran drainase. Limbah industri yang dihasilkan dari Kawasan Industri Genuk masuk ke dalam saluran drainase dan mengalirkannya ke luar kawasan, sehingga mencemari sungai dan drainase permukiman di sekitarnya. Permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh saluran drainase ini menimbulkan pertanyaan apa dan bagaimana pengaruh saluran drainase yang kurang baik terhadap pencemaran lingkungan permukiman di sekitar Kawasan Industri Genuk, Kota Semarang. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh saluran drainase di Kawasan Industri Genuk terhadap pencemaran lingkungan permukiman di sekitarnya. Metode analisis yang digunakan adalah metoda deskriptif kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan observasi lapangan sebagai metoda pengumpulan datanya. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa kondisi saluran drainase yang sangat buruk, seperti bangunan saluran yang masih alami dan pola jaringan yang bersifat alamiah karena belum tertata dengan baik menyebabkan arah aliran dari saluran drainase industri dan permukiman bertemu di satu titik dan langsung menuju ke arah aliran drainase yang sama yaitu ke arah sungai-sungai di sekitar Kawasan Industri Genuk. Akibatnya, air pada saluran drainase yang telah tercemar mencemari air dan tanah di kawasan permukiman di sekitar kawasan tersebut, termasuk sumber mata air. Kondisi ini terjadi juga karena adanya infiltrasi air dimana masuknya atau meresapnya air dari atas permukaan tanah yang sudah tercemar limbah industri ke dalam bumi. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan penelitian yang dapat dirumuskan adalah bahwa kondisi saluran drainase yang buruk dan infiltrasi air ke dalam tanah menyebabkan terjadinya pencemaran air dan tanah permukiman yang terdapat di sekitar Kawasan Industri Genuk.

PELAYANAN PENDIDIKAN LINTAS BATAS DAERAH SMP NEGERI 3 MRANGGEN DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN DEMAK DAN KOTA SEMARANG Grandy Loranessa Wungo; Hadi Wahyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 3, No 1 (2014): Februari 2014
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1093.562 KB)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesa Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pelayanan sarana pendidikan bagi masyarakat merupakan hal krusial yang perlu untuk diperhatikan secara matang termasuk pemerataan fasilitas sekolah bagi masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh kawasan, termasuk pada kawasan perbatasan. Dalam hal ini, penyediaan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang menarik mengingat kawasan ini merupakan kawasan abu-abu dimana seringkali terjadi konflik kewenangan antara dua daerah.SMP N 3 Mranggen yang terletak di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang juga memiliki pelayanan lintas batas dimana sekolah ini melayani dua wilayah administrasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah pada SMP N 3 Mranggen yang terjadi di kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen (Kabupaten Demak) dengan Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan sarana pendidikan lintas batas di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang tidak disebabkan adanya kerjasama antar daerah yang bersifat formal, melainkan murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan sarana pendidikan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mekanisme pasar dalam penyediaan pelayanan sarana pendidikan adalah terkait dengan kualitas sekolah, aksesibilitas atau kemudahan akses dalam menjangkau fasilitas pendidikan, dan keterjangkauan biaya dalam mengakses sarana pendidikan.

PELAYANAN LINTAS BATAS DAERAH PASAR BOJA DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN KENDAL DAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus: Sekitar Kawasan Pasar Boja Kecamatan Boja) Samsun Hidayat; Hadi Wahyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (972.624 KB)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang menjadi urusan wajib. Salah satu kewenangan yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yaitu penyediaan sarana umum. Pasar sebagai salah satu sarana perdagangan bagi masyarakat umum, wajib disediakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pelayanan umum yang diberikan pemerintah daerah harus mampu melayani seluruh wilayah baik yang berada di pusat kota maupun perbatasan. Atikel ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan lintas batas daerah Pasar Boja yang terletak di kawasan perbatasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara. Setelah data terkumpul, digunakan teknik analisis berupa teknik tematic analysis (analisis tema) untuk mengolah data. Dari beberapa kajian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pasar Boja merupakan pasar lintas batas daerah yang melayani masyarakat di Kabupaten Kendal dan di luar Kabupaten Kendal, didukung oleh barang dagangan yang lengkap, harganya terjangkau, pasarnya ramai, lokasi yang strategis dan aksesibilitas mudah.

PELAYANAN LINTAS BATAS DAERAH RSUD UNGARAN DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SEMARANG DAN KOTA SEMARANG Wahidiyat Indra Lesmana; Hadi Wahyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 2 (2013): Mei 2013
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.651 KB)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang menjadi urusan wajib. Salah satu kewenangan yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yaitu penyediaan sarana umum. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan bagi masyarakat umum wajib disediakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pelayanan umum yang diberikan pemerintah daerah harus mampu melayani seluruh wilayah baik yang berada di pusat kota maupun perbatasan. Adapun pertanyaan yang harus terjawab adalah bagaimana pelayanan RSUD Ungaran yang terletak di kawasan perbatasan dan mengapa terjadi pelayanan lintas batas daerah dalam pemanfaatannya? Metode yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber kunci, observasi lapangan dan telaah dokumen. Pendekatan yang dilakukan dengan merumuskan tema-tema tertentu yang merupakan hasil dari wawancara. Hasilnya RSUD Ungaran merupakan rumah sakit lintas batas daerah yang melayani masyarakat di Kabupaten Semarang dan di luar Kabupaten Semarang, didukung oleh jenis pelayanan yang lengkap, sarana prasarana yang memadai, lokasi yang strategis dan aksesibilitas mudah.

PELAYANAN LINTAS BATAS DAERAH PASAR BANDARJO DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SEMARANG DAN KOTA SEMARANG Bayu Meidianto; Hadi Wahyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.538 KB)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang menjadi urusan wajib. Salah satu kewenangan yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yaitu penyediaan sarana umum. Pasar sebagai salah satu sarana perdagangan bagi masyarakat umum, wajib disediakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pelayanan umum yang diberikan pemerintah daerah harus mampu melayani seluruh wilayah baik yang berada di pusat kota maupun perbatasan. Adapun pertanyaan yang harus terjawab adalah bagaimana pelayanan Pasar Bandarjo yang terletak di kawasan perbatasan dan mengapa terjadi pelayanan lintas batas daerah dalam pemanfaatannya? Metode yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber kunci, observasi lapangan dan telaah dokumen. Pendekatan yang dilakukan dengan merumuskan tema-tema tertentu yang merupakan hasil dari wawancara. Hasilnya Pasar Bandarjo merupakan pasar lintas batas daerah yang melayani masyarakat di Kabupaten Semarang dan di luar Kabupaten Semarang, didukung oleh barang dagangan yang lengkap, harganya terjangkau, pasarnya ramai, lokasi yang strategis dan aksesibilitas mudah.

Interaksi Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Ekologis Bentang Alam Karst Sukolilo di Kabupaten Pati Wildansyah Firdaus Adiguna; Hadi Wahyono
Journal Of Biology Education Vol 4, No 1 (2021): Journal Of Biology Education
Publisher : Tadris Biologi IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jobe.v4i1.10249

Kawasan karst memberikan perlindungan dalam menjaga keseimbangan alam maupun penyediaan simpanan air bersih. Hasil olahan citra landsat 8 tahun 2019, persentase vegetasi KBAK Sukolilo di Kabupaten Pati sebesar 27,96%, Kabupaten Grobogan sebesar 36,16%, vegetasi terbaik di Kabupaten Blora seluas 49,93%. Kabupaten Pati memiliki persentase vegetasi paling rendah. Dampaknya, kawasan di bawahnya mengalami banjir akibat limpasan air dari pegunungan. Hal ini menjadi indikasi bahwa diperlukan optimalisasi kerjasama antar instansi dalam pengaturan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring interaksi antar lembaga yang terkait dalam pengelolaan KBAK Sukolilo di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengukur kepentingan dan pengaruh lembaga serta jejaring interaksi antar lembaga. Penentuan subjek penelitian melalui purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 23 lembaga terlibat. Berdasarkan klasifikasi matriks kepentingan dan pengaruh diperoleh key players 4 lembaga; subject tidak ada lembaga terklasifikasi; context setters 4 lembaga; dan crowds 15 lembaga. Hubungan antar lembaga diperoleh mayoritas lembaga tidak menunjukkan adanya interaksi. Interaksi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: komunikasi dan pertukaran informasi; sumber daya; pembagian peran; pengambilan keputusan; manfaat yang dihasilkan/diperoleh; komitmen; dan stuktur hierarki jaringan interaksi. Dapat disimpulkan bahwa interaksi antar lembaga dalam pengelolaan dan pemanfaatan KBAK Sukolilo di Kabupaten Pati belum mencapai kolaborasi kelembagaan, hanya jaringan kerja dan koordinasi.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search