<![CDATA[Arif Wardana, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arifw031200@student.ub.ac.id Abstrak Persidangan secara online adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Munculnya pandemi virus covid-19 membuat penerapan persidangan online dalam ranah hukum pidana semakin sering dilakukan di setiap pengadilan negeri salah satunya pengadilan negeri kepanjen. Perma No. 4 Tahun 2020 dikeluarkan dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan persidangan online ranah pidana. Akan tetapi, penerapan persidangan online banyak menimbulkan hambatan salah satunya hambatan dalam proses pembuktian, karena KUHAP dan Perma tersebut tidak mengatur bagaimana proses pembuktian secara online. Maka dari itu, penulis dalam penelitiannya akan membahas terkait apakah hak terdakwa dalam pemenuhan alat bukti pada proses pembuktian di pengadilan negeri kepanjen telah terpenuhi sesuai ketentuan kuhap serta apa kendala pemenuhan hak terdakwa dalam proses pembuktian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan fakta yaitu berasal dari perilaku manusia. Pemenuhan hak terdakwa perihal alat-alat bukti pada proses pembuktian pada persidangan online di pengadilan negeri kepanjen tetap mengikuti ketentuan yang ada didalam kuhap, terdakwa dapat melihat, mendengar dan menyimak keterangan saksi dan ahli, terdakwa juga dpaat melihat surat dan petunjuk yang ada didalam persidangan, dan terdakwa juga dalam menyampaikan keterangannya dapat dilihat dan didengar oleh pihak-pihak yang ada didalam persidangan. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak terdakwa perihal alat-alat bukti pada persidangan online di pengadilan negeri kepanjen terdiri dari kendala jaringan internet, sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli information and technology (IT) dan hakim yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Kata Kunci: Persidangan online, Virus covid-19, Perma No. 4 Tahun 2020, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Alat-Alat Bukti dan Proses Pembuktian Abstract The online trial involves a series of investigations, trying, and delivering verdict by the court with the support of information and communication technology, audiovisual, and other electronic devices. The covid-19 pandemic has made online trials at district courts, including the District Court of Kepanjen, more frequent. Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 was enacted and started to serve as a guideline to hold an online trial for criminal cases. However, online trials have led to some hindering issues in the process of providing proof because Criminal Code Procedure and the Supreme Court Regulation do not regulate the process of providing proof online. Departing from this issue, this research aims to discuss whether the rights of the defendant to provide the proof at the District Court of Kepanjen are fulfilled according to the provision of Criminal Code Procedure and impeding problems of fulfilling the rights of the defendant in the process of providing proof. This research employs a normative-juridical method and facts obtained from human behavior. The fulfillment of the rights of the defendant in an online trial in the District Court of Kepanjen followed the provisions contained in the Criminal Code Procedure, and the defendant could see, hear, and follow the testimonies given by witnesses and experts. Moreover, in the trial process, the defendant could see the letter and clues provided during the trial, and all the information given by the defendant could be followed by others attending the trial. However, the online trial faced some issues with the internet connection, infrastructure, and facilities, limited availability of human resources that are knowledgeable about information and technology, and a limited number of judges understanding the technology. Keywords: online trial, Covid-19, Supreme Court Decision Number 4 of 2020, Criminal Code Procedure (KUHAP), proof]]>
