Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE
Wiranti Manabung
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pola Hubungan Bupati Dengan Pejabat Struktural Birokrasi PNS di Kabupaten Sangihe (Suatu Study Terhadap Penempatan Pejabat Sruktural Esalon II) Manabung, Wiranti
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen demokrasi melalui perluasan otonomi daerah merupakan jawaban dari reformasi tahun 1998 yang menghasilkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 telah mendesentralisasikan banyak kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang di laksanakan langsung oleh masyarakat. Terjadinya pertukaran barang atau jasa dala, relasi ini karena Bupati adalah orang yang memilki surplus akan sumber-sumber atau sifat-sifat yang mampu memberikan reward cenderung untuk menawarkan berbagai macam pelayanan atau hadia secara sepihak. Ikatan tersebut bersifat vertical anatara Bupati yang mempunyai kedudukan social, politik dan ekonomi lebih tinggi dengan anak buahnya yang berkedudukan social dan ekonominya lebih rendah. Birokrasi dan demokrasi sangat di perlukan dalam kegiatan Negara dan masyarakat.Birokrasi merupakan salah satu sarana bagi kekuasaan Negara untuk memperkuat posisi politik dan merukan sumber legitimasi politiknya sementara demokrasi merupakan keinginan dari sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan keberadayaan, khususnya dalam kerangka pengambilan keputusan politik sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari demokrasi. “kata kunci: Birokrasi”
POLA HUBUNGAN BUPATI DENGAN PEJABAT STRUKTURAL BIROKRASI PNS DI KABUPATEN SANGIHE (Studi Terhadap Penempatan Pejabat struktural Esalon II) Manabung, Wiranti
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen demokrasi melalui perluasan otonomi daerah merupakan jawaban dari reformasi tahun 1998 yang menghasilkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 telah mendesentralisasikan banyak kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Terjadinya pertukaran barang atau jasa dalam relasi ini karena Bupati adalah orang yang memiliki surplus akan sumber-sumber atau sifat-sifat yang mampu memberikan reward cenderung untuk menawarkan berbagai macam pelayanan atau hadiah secara sepihak. Ikatan tersebut  bersifat vertikal antara  Bupati yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi lebih tinggi dengan anak buahnya yang berkedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Birokrasi dan demokrasi sangat diperlukan dalam kegiatan negara dan masyarakat. Birokrasi merupakan salah satu sarana bagi kekuasaan negara untuk memperkuat posisi   politik   dan   merupakan   sumber   legitimasi   politiknya. Sementara demokrasi merupakan keinginan dari sebagian besar rnasyarakat untuk rnendapatkan keberdayaan, khususnya dalam kerangka pengembalian keputusan politik sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari demokrasi. “ Kata kunci : Birokrasi”
Co-Authors