Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH abd. rais asmar
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.2668

Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan sebagai kepala daerah bersandar pada bentuk pelimpahan kewenangan demi efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan mandat untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan. Keutuhan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa besar kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.Governor is administration of the district government domiciling as local self government and local field government and responsible to president. Domiciling as local self government relying on form of what overflows of the authority for the shake of efficiency, efektivity, and accountability government in province area and domiciling as local field government of pursuant to mandate to cut short the conduct of the governance. perfection of relation of central government and local government is also determined by how big domicile governor as local field government..

Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Desa Langi, Kabupaten Bone) Indah Lestari; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13110

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis alat bukti apa saja yang dimiliki oleh masyarakat serta faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat masih menggunakan alat bukti adat sebagai miliknya khususnya di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan qualitative reserch dengan pendekatan sosiologis.Smber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dengan data-data literature lainnya.yang dilakukan selanjutnya untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan metode idepth interview, obserfasi, studu dokumentasi, studi pustaka, dan perekaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti yang dimiliki masyarakat Desa Langi Adalah adat Masyarakat, Sertipikat. Hal ini dipengaruhi dengan beberapa faktor diantaranya biaya, kurangnya informasi dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat temuan ini diperkuat dari beberapa respon masyarakat terkait dengan alat bukti kepmilikan tanahnya meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 alat bukti yang sah adalah sertipikat namun masyarakat desa Langi Hanya Satu yang memiliki sertipikat tanah.

Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan Muh. Rudini R. Ibrahim; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13188

AbstrakPenelitian ini untuk mengkaji mengenai Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.Masalah tersebut kemudian disusun kedalam submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1.Bagaimanakah upaya Polisi Kehutanan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep ? 2. Apa saja yang menjadi factor penghambat Polisi Kehutanan dalam mengatasi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris,yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma norma yang berlaku di masyarakat.Sumber data penelitian ini dari data premier dan sukender. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi penanggulangan tindak pidana kehutanan yang dilakukan polisi kehutanan belum sepenuhnya efektif dalam memberantas kerusakan hutan yang dilakukan perorangan maupun perkelompok di desa tabo-tabo,baik berupa sarana maupun prasarana,maka dari itu pemerintah harus ikut campur dalam menjaga kelestarian hutan di indonesia.

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Desa Galesong Kabupaten Takalar Islamiani Azis; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15243

Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” yang menjadi permasalahan pokok yaitu bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar dan Apa penyebab sehingga masyarakat semena-mena memerkir perahunya di pesisir pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk lebih mengetahui Mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa galesong kota kabupaten takalar 2). Untuk lenih mengetahuai apa yang menajadi penyebab sehingga masyarakat semena-mena memarkir perahunya di pesisir pantai. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, normativ, perundang-undangan dan komperatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwaa masyarakat desa galesong kota Kabupaten takalar merupakan masyarakat yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan. Dengan adanya aturan yang mengatur dengan hak asal usul yaitu pada pasal 9 huruf A UU nomor 6 Tahun 2014 desa di berikan kewenagan dal hal hak asal usulnya dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatannya. Dalam aturan tersebut di ataur mengenai hak asal usul yang di mana termasuk tanah kas desa yaitu lahan parkir di pesisir pantai yang iasa di gunakan para nelayan untuk memerkir perahunya meskipun demikian lahan perkir yang di sedikan hanya untuk masyarakat desa galesong kota akan tetapi sering kali ada saja masyarakat yang bukan warga dari desa galesong kota yang datang untuk menyimpan perahunya di lahan parkir pesisir pantai desa galesong kota. Implikasi penelitian ini adalah 1) Di harapkan kepada pemerintah Kabupaten, Keciamatan maupun desa agar lebih intensif dalam membuat aturan yang menyangkut hak asal usul desa terkhusus pada tanah khas desa 2) Di harapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam memarkir perahunya dengan tepat dan tidak mengambil hak orang lain

Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris Irfan Sabri Hamzah; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15369

Penelitian ini membahas tentang masalah harta warisan yang merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga sebagian besar masyarakat di pedesaan cenderung memilih menggunakan aturan adat dalam proses pembagian warisannya. Namun bagi sebagian orang persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, pembunuhan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Beberapa fenomena tersebut bisa kita jumpai di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dimana mayoritas masyarakat di Desa tersebut melakukan proses pembagian harta warisan dengan menggunakan aturan adat sehingga dalam hal ini tidak dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun dan dianggap legal di daerah tersebut.

Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Riski Apriani; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16747

This research is the result of qualitative field research to answer legal issues proposed by the author to be investigated using data collection techniques, namely, descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors who can be observed. analysis is temporary and will always evolve or change as long as researchers go down and leave the field. From the research that has been done, the authors get the following results: That in the implementation of the cancellation of the shm after a PTUN decision which is inward in nature can only be carried out by the National Land Agency with due regard to this decision, related to how the binding legal force is in canceling the ownership certificate by BPN based on the PTUN decision, BPN cannot automatically cancel the ownership certificate, one of the conditions that needs to be considered is related to canceling the ownership certificate if the decision issued by the PTUN is a decision that is inconsistent both in the verdict and the result of the decision, so that only then can the ownership certificate be canceled by BPN. In resolving land cases, the names of disputes, conflicts and land cases are distinguished according to the regulation of Permenag No.11 of 2016

Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Batara Guru Belopa Elmiati Nurdin; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18769

Dalam proses pembelajaran Praktik klinik, mahasiswa kebidanan tidak terlepas dari konsekuensi hukum sebab selama pelaksanaan praktik klinik (PKK) terjadi interaksi antara mahasiswa dengan pasien sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batas kewenangan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa PKK pada saat terjadi risiko tindakan kebidanan yang di lakukan di rumah sakit Batara Guru Belopa. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa “Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang tercantum dalam buku panduan peserta didik yang disusun oleh bagian akademik atau ketua program studi”. Namun batas kewenangan tersebut masih tidak jelas sehingga pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan pengawasan sepenuhnya dari bidan dapat menimbulkan risiko medis. Selanjutnya Mahasiswa PKK mempunyai perlindungan hukum jika melakukan tindakan askeb sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP), dan teori yang telah diterima di institusi pendidikan kebidanan.

Efektifitas Dan Dampak Peranan Tahanan Pendamping dalam Proses Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Nur Alim Hamzah; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19385

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas dan dampak peranan tamping dalam proses pembinaan Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II sungguminasa. penelitian lapangan dengan pendekatan empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriftif berupa perkataan dari pihat atau dari orang orang yang dapat diamati yang kemudian dalam penyusunannya ini di dukung dengan berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan peranan tahanan pendamping dalam proses pembinaan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Cukup efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengankatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Permasyarakatan. Peranan tamping dalam melaksanakan proses pembinaan lembaga permasyarakatan kepada narapidana dalam bentuk yakni peranan tamping dalam aktifitas penyuluhan dan aktifitas rohanai, pembinaan dana aktifitas jasmani, tamping sebagai fasilitator, peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana dan peran tamping dalam dalam mengatasi minimnya anggaran.serta dampak yang dapat di timbulkan dengan peranan tamping dalam proses pembinaan lembaga permasyarakatan antara lain :tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang, sebagai pengontrol jaringan kriminalitas dalam lapas, serta dapat menciptakan tukar menukar kepentingan yang tidak sehat antara narapidana dan petugas.

MENINGKATAN PERILAKU ANTI KORUPSI MELALUI MODEL INVESTIGATIVE REPORT: INTEGRASI MATA PELAJARAN AGAMA DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Istiqamah; Abd. Rais Asmar
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 1 (2022): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v16i1.865

This study aims to improve students' anti-corruption behavior through the integration of religious education and anti-corruption education subjects. The research method uses an investigative report learning model that focuses on high school students in Gowa Regency as a sample. The investigative report learning model has proven to be successful in increasing the understanding of high school students about anti-corruption actions and behavior. Students' understanding of anti-corruption actions and behavior that initially only revolved around the government level has increased at a wider level, where students are able to identify directly in the field through investigation sheets, such as the home environment and the market environment. Some of the actions that can be identified are the act of reducing the scales, hoarding basic materials, and providing inappropriate materials. Furthermore, the role of religious teachers is also very large by providing interventions in the form of explaining the relationship between the Qur'an and the story of the Prophet Muhammad SAW to students' findings about acts that are considered acts of corruption. The final impact obtained is that students' understanding of anti-corruption actions and behavior will increase and psychologically will help students to avoid acts of corruption and spread the importance of anti-corruption behavior.

Efektivitas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah: Studi Kabupaten Gowa Imran Rosyadi Amin; Marilang; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21153

Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search