Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KELURAHAN KETINTANG  KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA MARIYATI
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstract

Abstrak Progam pemberantasan penyakit DBD merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Insiden (AI) DBD di Indonesia. Namun dalam pengimplementasiannya masih terdapat beberapa masalah, seperti nilai Angka Bebas Jentik (ABJ) yang dimiliki oleh Kelurahan Ketintang masih di bawah 94% hal itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang pemberantasan penyakit DBD ABJ harus di atas 95%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi progam pemberantasan penyakit DBD di Kelurahan Ketitang Kecamatan Gayungan Surabaya yang akan dianalisis menggunakan teori George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas Gayungan, ketua Jumantik, kader Jumantik dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi progam pemberantasan penyakit DBD di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya dapat dikatakan kurang berhasil. Hal itu ditunjukkan dari variabel Komunikasi dimana di Kelurahan Ketintang komunikasi dilakukan dengan sosialisasi dan pembagian brosur namun di Kelurahan Ketintang ini masih ditemukan kendala yakni tidak adanya paguyuban Ibu Pemantau Jentik, Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan misalnya jumlah kader sudah cukup di mana masing-masing RW memiliki satu kader, variabel Disposisi disini komitmen para kader masih kurang aktif namun pengetahuan para kader tentang PSN dan 3M cukup tinggi, variabel Struktur Birokrasi yang ada di Progam Pemberantasan Penyakit DBD yakni jumantik dan kader-kader sudah berjalan dengan baik, namun komitmen dari Lurah masih kurang hal ini menyebabkan kader-kader jadi ikut kurang aktif. Berdasarkan uraian di atas maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah pembentukan kembali paguyuban Ibu Pemantau Jentik di Kelurahan Ketintang dan mengaktifkan kembali kader-kader yang kurang aktif. Kata kunci : Implementasi, Progam Pemberantasan Penyakit DBD Abstract Progam of eradication Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is a policy that is issued by the Ministry of Health in order to reduce the AI DHF in Indonesia. However, in its implementation there are still some problems, such as the value that is owned by the Village ABJ Ketintang still below 94% it is not in accordance with the Decree of the Minister of Health No. 581/Menkes/SK/VII/1992 of eradication DHF ABJ should be above 95%. The purpose of this study was to describe the implementation of progam eradication (DHF) in the Village Ketintang District Gayungan Surabaya that will be analyzed using the theory of George C. Edward III which consists of four variables namely Communication, Resources, Disposition and Structure Birocration. This study used a qualitative descriptive approach. Subjects in this study consisted of the master of Puskesmas Gayungan, chairman Jumantik, Jumantik cadres and people as a target group. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation and triangulation. While the analysis of the data using analysis technic of model interactive. The results of this study indicate that the implementation of progam eradication Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) in the Village Ketintang District of Gayungan Ketintang Surabaya can be said less successful. It was shown of variables in the Village Ketintang Communications where communication is done with the dissemination and distribution of brochures in the Village Ketintang but still found no association constraint that paguyuban Ibu Pemantau Jentik, Human Resources required eg number of cadres is enough where each has a cadre RW, variables of disposition here committed cadres are still less active but knowledge of the cadres of the PSN and 3M high enough, variables of stucture birocration that exist in the progam eradication DHF jumantik and cadres have been going well, but the commitment of the Village is still lacking this led cadres so come less active. Based on the description above, the advice given in this study is the re-establishment of the paguyuban Ibu Pemantau Jentik in village Ketintang and reactivate cadres who are less active. Keywords: Implementation, Progam Eradication Dengue Haemorrhagic Fever (DHF)
HUBUNGAN ANTARA STATUS AKREDITASI DENGAN KEPATUHAN BIDAN TERHADAP SOP PERTOLONGAN PERSALINAN DI UPTD PUSKESMAS MAMPU PONED KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022: Relationship Between Accreditation Status and Midwife Compliance with Delivery Assistance SOP in Mampu Poned Puskesmas Karawang District in 2022 Sri Sumiyati; Mariyati
Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) Vol. 9 No. 4 (2023): JIKep | Edisi Khusus 2 2023
Publisher : LPPM STIKES Pemkab Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33023/jikep.v9i4.1612

Abstract

Pendahuluan: Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. Dari 28 Puskesmas yang mampu PONED yang ada di Kabupaten Karawang terdapat 224 Bidan dari jumlah tersebut sebanyak ±5 % berpendidikan D4 Kebidanan dan 95% berpendidikan D3 Kebidanan, dari hasil pengamatan penulis yang dilakukan di 3 Puskesmas Poned, ditemukan adanya ketidakpatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan dalam memberikan pelayanan terutama dalam hal penggunaan Alat pelindung Diri (APD) (Sari, 2017). Metode Penelitian: Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analitik dengan pendekatan Cross Sectional, yaitu variabel dependen dan data untuk variabel independen dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Setelah data terkumpul, akan dilihat gambaran distribusi frekuensi dari variabel dependen dan variabel indepanden, dilanjutkan dengan hubungan dari kedua variabel tersebut. Hasil: Hasil analisis hubungan status akreditasi  dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai Asymp.sign sebesar 0,715, karena p-value  0,715 > 0.05 maka dapat di simpulkan bahwa  tidak  terdapat hubungan status akreditasi  dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara status akreditasi, lama kerja, tingkat pendidikan dan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Mampu Poned Wilayah Kabupaten Karawang. Terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Mampu Poned Wilayah Kabupaten Karawang.