Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Yuridika
Syamsuddin Radjab
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

 1 
Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun Zaenal Abdi; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14824

Abstract

Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan yang sifatnya final dan mengikat yang menentukan bersalah tidaknya seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Jadi putusan Hakim  merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitaian kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang digukana dalam penelitian ini adalah pendekatan fhilosofis, sosiologis, dan normatif atau yuridis, metode yang digukan adalah metode dokument, yakni mengambil data dari transkip, agenda, catatan majalah, jurnal, dll. Teknis dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik identifikasi data, reduksi data, dan editing data, agar data yang diperoleh dapat dipilah lalu di interpretasikan sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif dan induktif. Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam mengadili, Hakim pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun menuai kontroversi. Alasannya putusan ini dinilai tidak tepat dan juga keliru dalam memeriksa perkara yang pada mulanya Mahkamah Agung memeriksa perkara dengan menggunakan Judex Juris atau memeriksa dengan mengoreksi atauran-aturan, dalam kasus Baiq Nuril Maknun Mahkamah Agung beralih dengan memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti persidangan pada Pengadilan Negeri atau memeriksa dengan Judex Factie.  
Tinjauan Hukum Akun Instagram Merupakan Virtual Properti Dalam Jual Beli di Kota Makassar Aurynningthyas Trifqah Jelita; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang  menyebabkan maraknya jual beli di akun instagram yang merupakan virtual property dan akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama  endorse  antara seller di instagram dengan selebgram. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di kota Makassar dimana banyaknya pengguna instagram dan selebgram. Dengan sumber data adalah primer. Hasil penelitian bahwa faktor penyebab maraknya masyarakat di kota Makassar memilih melakuka transaksi jual beli di instagram karena sangat memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa perlu keluar rumah dimana barangnya dan akibat hukum perjanjian endorsement saat ini hanya menggunakan perjanjian tidak tertulis dianggap sah menurut pasal 1320 KUHPerdata tetapi hal tersebut dapat terjadinya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
Eksistensi Bawaslu Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Islamiyah Hasan Bandaso; Ahkam Jayadi; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak terdapat pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai badan pemutus merupakan lembaga setengah peradilan, dan berperan penting terhadap pemilihan umum untuk pengawasan, ketertiban proses pemilihan umum, begitupun halnya Bawaslu Pasangkayu yang telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan mengawasi proses pemilihan umum di daerah Pasangkayu, Namun, Penguat kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu kesuksesan suatu tugas dari anggota bawaslu pasti ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu itu sendiri. Bawaslu Pasangkayu selama ini telah melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, Profesional dan akuntabel di buktikan dengan terdapatnya beberapa pelanggaran yang di proses melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Politik Uang dalam Pemilihan Calon Legislatif Andi Nada; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16669

Abstract

This study aims to determine the factors that cause money politics crimes in the election of legislative candidates as well as to determine the efforts to minimize money politics crimes by Bawaslu in organizing the election of legislative candidates. This research was conducted in Pinrang Regency by conducting direct interviews with several legislative candidates, the Election Supervisory Committee, the community and taking some data related to the research that the author researched at the Pinrang Election Supervisory Agency Office as a reference basis in answering questions that arise. In addition to field research, the author also conducts document studies by reading and analyzing and gathering information from books, literature, laws, and other supporting regulations that are related to the issues discussed in this thesis. The results showed that (1) the factors that led to money politics in the implementation of legislative member elections were winning legislative elections, competition or intense competition among candidates, references from givers and recipients, community economic conditions, low political education. (2) The countermeasures by Bawaslu against money politics crimes in the legislative elections consist of two forms, namely preventive measures and repressive measures as a form of supervision of the legislative elections. Prevention efforts include submitting appeals through official letters, instructing all election supervisors to carry out active supervision, take a persuasive approach to the community, maintain cooperation with election administrators and map potential hotspots that are suspected of having potential money politics. Meanwhile, repressive measures, namely the handling and settlement of money politics crimes in a formal manner are carried out through general courts. Bawaslu needs help from the public to uncover cases of money politics by wanting to be a witness as the recipient of money or goods from a legislative candidate. And Bawaslu must be more firm in disseminating the prohibition on money politics, not only to the public but also to prospective legislative members.
Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Akbar; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18681

Abstract

Pada saat ini Indonesia sedang megalami darurat terkait penyebaran dan penggunaan narotika di kalangan public,berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh ( BNN ) Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universita Indonesia pada tahun 2014 tentang survei Nasional Pengembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, dapat kita ketahu bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta jiwa yang pernah memakai narkotika selama satu tahun. Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih merupaan masalah besar yang di hadapi Indonesia baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasiaonal. Adapun metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder. Peneliti menjelaskan permasalahan Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narrkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj) Hasdiwanti; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19781

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Pengadilan Negeri Sinjai sebagai instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni dari alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, visum et repertum, dan keterangan terdakwa. 2) Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam putusan tidak menguraikan semua poin-poin yang menjadi latar belakang pertimbangan subjektifnya, dan lebih kepada pertimbangan yuridisnya. Walau demikian, sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yakni 4 (empat) tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara.
Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi A’massa Pada Delik Pidana Adat di Kabupaten Gowa Raodatul Jannah; Syamsuddin Radjab; Bariek Ramdhani Pababbari
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20410

Abstract

Masalah penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Sanksi A’Massa sebagai delik pidana adat di kabupaten Gowa. bagaimana Eksistensi sanksi adat A’Massa pada delik pidana di Kabupaten Gowa(studi kasusu Kecamatan Tompobulu), bagaimana penerapan sanksi adat A’Massa pada delik pidana di tinjau berdasarkan hukum pidana adat. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian hukum empiris, Ditemukan Eksistensi sanksi adat A’Massa masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di kabupaten Gowa kususnya kecamatan Tompobulu,sanksi adat A’Massa ini merupakan perwujudan hukum pidana adat yang penerapanya terbukti dapat menekan angka kejahatan demikian Sanksi adat A’Massa ini jika di pandang dari hukum pidana Umum KUHP tetap saja melanggar dan di anggap sebagai perbuatan main hakim sendiri,Hukum Adat A’Massa dan KUHP merupakan dua hal belum ada titik temu, karna sanksi A’Massa ini masih di praktekkan namun di sisi lain KUHP atau hukum positif melarang karna di anggap perbuatan main hakim sendiri.
Co-Authors Ahkam Jayadi Akbar Andi Nada Aurynningthyas Trifqah Jelita Bariek Ramdhani Pababbari Hasdiwanti Islamiyah Hasan Bandaso Muhammad Ikram Nur Fuady Raodatul Jannah Zaenal Abdi