Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan

Refleksi Pilkada dan Model Kepemimpinan Kepala Daerah Adhi Iman Sulaiman
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.384 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2257

Abstract

Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat dijadikan pembuktikan sekaligus evaluasi bagi berlangsungnya semangat reformasi untuk mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal dalam pilkada. Menggunakan analisis dari hasil observasi partisipan dan pengumpulan data faktual dari media massa online khususnya dari kutipan para narasumber yang kompeten. Tujuannya untuk membuat refleksi dan evaluasi pemilihan kepala daerah dan model kepemimpinan. Hasilnya terjadi problematika dalam pilkada mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemilihan, sampai ketika menjabat kepala daerah,  yaitu  dengan adanya  istilah “mahar politik”, “politik uang”, besarnya biaya kampanye dan tim sukses. Hal  tersebut menjadi salah satu penyebab adanya kasus korupsi di daerah sebagai ciri model kepemimpinan transaksional politik yang dominan kekuatan modal finansial dan modal politik (kekuasaan). Seharusnya kepemimpinan kepala daerah memiliki modal manusia dan modal sosial sebagai ciri model kepemimpinan transformasional.
Strategi Komunikasi Partisipatif dalam merancang musyawarah aksi (musrena) bagi pemberdayaan buruh migran permepuan di kabupaten Cilacap Jawa Tengah Toto Sugito; Rili Windiasih; Hikmah Nuraini; Adhi Iman Sulaiman
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.446 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi komunikasi partisipatif dalam merancang Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) bagi pemberdayaan buruh migran perempuan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Metode yang dipergunakan adalah Participatory Rural Apprasial (PRA) sebagai metoda riset yang melibatkan peran dan potensi masyarakat secara penuh untuk mengidentifikasi dan mencari solusiterhadap masalah yang dihadapi selama ini,  serta menentukan kebutuhan yang harus diwujudkan masyarakat sendiri. Pengumpulan data dengan Focus Group Discussion (FGD), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian  dengan menggunakan purposif yang dipilih dari para mantan dan calon buruh migran  perempuan di Desa Sidaurip sebagai desa terbanyak buruh migran perempuan diProvinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan Analisis SWOT untuk melakukan proses identifikasi masalah, potensi, dampak dan hasil. Hasil penelitian menunjukan strategi komunikasi partisipatif dalam konsep Musrena bagi buruh migran sebagai media komunikasi untuk merumuskan dan menghasilkan  program pemberdayaan yang akan diaspirasikan serta diperjuangkan dalam proses Musrenbang di tingkat Desa. Proses strategi komunikasi partisipatif melalui: (1) Pemantapan hubungan; (2) Bekerjasamadengan masyarakat; (3) Identifikasi keragaman masyarakat; (4) Identifikasi kebutuhan komunikasi.
Tantangan dan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam E-Government Adhi Iman Sulaiman
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.855 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i1.2252

Abstract

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era globalisasi, demokratisasi dan otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah. Pemerintah harus beradaptasi untuk memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan TIK melalui electronic government (e-Gov) sebagai media pelayanan publik (public service), partisipasi publik(masyarakat), pemberdayaan masyarakat (empowerment community), pencitraan pemerintah, transparansi, akuntabilitas juga evaluasi bagi kemajuan pembangunan yang lebih sejahtera, merata dan berkeadilan