<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sisi gelap sistem satu paket dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dan dampaknya terhadap birokrasi lokal di Kota Jambi. Hal ini karena politisasi birokrasi telah membawa dampak buruk bagi organ-isasi birokrasi. Ini dapat dilihat dari perkembangan hubungan birokrasi dan politik di Indonesia sejak era kolonial Belanda sampai era Orde Baru. Hadirnya reformasi yang diharapkan mampu memperbaiki persoalan ini ternyata tidak banyak membawa perubahan khususnya di tingkat lokal terutama sekali ketika dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan pendekatan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama dari wawancara, tulisan ini mendapati bahwa birokrasi lokal pada dasarnya telah dipolitisasi oleh partai politik ataupun kandidat yang maju dalam pemilihan kepala daerah yang ditandai dengan keterlibatan para pejabat dalam mendukung calon kepala daerah, dan atau tekanan oleh politisi terhadap birokrasi untuk mendukung salah satu calon. Kajian ini juga mendapati bahwa, sistem satu paket di satu sisi membawa implikasi ketidakhar-monisan karena tidak ada komitmen untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari ketidakharmonisan ini membawa pengaruh kepada birokrasi lokal, yaitu (i) terhambatnya pelayanan publik, (ii) tidak berjalannya organisasi birokrasi dengan baik, (iii) nepotisme, (iv) buruknya administrasi birokrasi dan (v) terpecah belahnya birokrasi. Dengan persoalan ini, komitmen elit politik dan peninjauan terhadap pelaksanaan sistem satu paket perlu dilaksanakan.]]>
