Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dispute Settlement between Telkomsel and Indosat: An Analysis on Competition of Cellular Operator Mukti Fajar ND; Diana Setiawati; Yati Nurhayati
Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2019
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol3.Iss1.155.pp86-98

Abstract

Telecommunication advancement has become a central part of human life brought tight competition among cellular operators. On June 2016, there was a case of business competition between Telkomsel and Indosat (the big Three Cellular operators in Indonesia) that conduct monopoly practice and predatory pricing. In Indonesia, there are two Institutions that maintain business telecommunication and business competition namely Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI) has mandated by Law number 36 of 1999 and Business Competition Supervisory Commission (KPPU) by Law Number 5 of 1999. The research aims to know how the government regulates on competition of cellular operator in Indonesia and to know the role of Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI) and Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to settle the cases on competition of cellular operator (Telkomsel and Indosat cases). The study is normative legal research with statute and case approach, by using juridical qualitative approach. The results of this research are, firstly the analysis of regulation regarding on competition of cellular operator. Secondly the analysis of the role of Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI) and Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to settle the cases on competition of cellular operator (Telkomsel and Indosat cases) that conduct monopoly practice and predatory pricing, regarding with Law Number 36 of 1999 on Telecommunication and Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competition.
RANCANG BANGUN SISTEM PENILAIAN DIVISI MARKETING UNTUK MENDUKUNG PENENTUAN KINERJA KARYAWAN DALAM PEMBERIAN PENGHARGAAN Khozin Yuliana; Triyono Triyono; Diana Setiawati
ICIT Journal Vol 5 No 2 (2019): ICIT JOURNAL
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.994 KB) | DOI: 10.33050/icit.v5i2.426

Abstract

Penelitian dilakukan pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian alat-alat industri, bahan kimia industri, elektrikal dan juga jasa melayani perawatan secara periodik untuk alat-alat industri. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah tentang penilaian karyawan pada divisi marketing dalam hal pemberian penghargaan. Pada kenyataanya bahwa penilaian karyawan seringkali mengalami kekeliruan, karena proses pendataan yang masih manual, permasalahan yang paling nyata terjadi adanya kesalahan pencatatan tentang apa yang dicapai oleh masing masing karyawan, proses perhitungan yang lambat dan banyaknya human error menjadi penyebab terjadinya ketidak akuratan data, sehingga hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pemberiang penghargaan atas tercapainya target penjualan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibuatnya sebuah sistem yang terkomputerisasi, yang mampu melakukan pendataan capaian setiap keryawan, sehingga dapat dengan cepat, tepat dan akurat dalam melakukan perhitungan kinerja karyawan pada divisi marketing, selain itu juga sistem ini mampu menciptakan laporan dengan cepat yang dapat membantu pimpinan dalam pemberian penghargaan kepada karyawan. Sistem yang dirancang menggunakan berbagai metode yang dibutuhkan, seperti penggunaan uml untuk menggambarkan rancangan sistem, kemudian MySql untuk pengelolaan basis data dan php sebagai bahasa pemrograman. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kedisiplinan para karyawan baik dalam kehadiran maupun pekerjaan agar mereka lebih semangat dalam bekerja dan dapat meningkatkan penilaian kembali bagi perusahaan tersebut. Kata Kunci Penilaian Kinerja, kinerja karyawaan, Penghargaan
THE ROLE OF MUHAMMADIYAH IN THE HALAL PRODUCT SUPPLY CHAIN HALAL CERTIFICATION SELF DECLARE Mutimatun Ni'ami; Diana Setiawati; Karisma Cakraningrat; Taufiq Taufiq
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 22, No 3 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3814

Abstract

AbstractIndustri makanan merupakan usaha yang menarik minat masyarakat, baik ketika pandemi maupun ketika keadaan mendekati masa normal seperti ini. Tidak mengherankan jikaUMKM dibidang kuliner jumlah nya sangat banyak. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki Jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga Pemerintah tidak ragu untuk menetapkan Visi Pusat Halal Dunia 2024 ini. Upaya akselerasi sertifikasi halal dilakukan dengan sertifikasi Halal Self Declare dimana pelaku UMKM menyatakan produknya halal dengan proses pendampingan dari BPJPH dan penetapan halal oleh Komisi fatwa MUI. Dalam salah satu syarat self declare ini, apabila dalam produknya menggunakan bahan daging maka disyaratkan pembelian di Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat. Persyaratan ini menjadi kendala tersendiri bagi pelaku UMKM mengingat belum banyak tersedia Juru Sembelih Halal (Juleha) dan RPH bersertifikat halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang bagi Muhammadiyah untuk ikut ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan produk halal tersebut (supply chain). Metode penelitian ini adalah degan menggunakan model penelitian sosio legal dan pendekatan yuridis empiris. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM kec, kartasura dan para Pimpinan Lembaga yaitu PDM Kota Surakarta, MUI Kota Surakarta dan Dinas Pertanian Kota Surakarta. Dalam upaya menakar peluang Muhammadiyah menyediakan Juleha dan mendirikan RPH bersertifikat Halal. Hasil yang diperolah adalah Muhammadiyah memiliki peluang dalam menyediakan juru sembelih hewan (juleha) di kecamatan kartasura. Dari data yang diperoleh bahwa UMKM merasakan kesulitaan memenuhi persyaratan tersebut, disatu sisi jika diminta mengganti bahan tanpa menggunakan daging maka akan merubah minat masyarakat akan produknya. Disamping itu diperoleh data bahwa 85% RPH belum memiliki sertifikat Halal. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia di tahun 2024 ini.Keywords: Self Declare, Supply Chain, Muhammadiyah, Halal