ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji penangkapan serta penahanan terhadap pelaku dugaan kepemilikan senjata api oleh pihak kepolisian di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dan bahan kepustakaan terkait prosedur penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana apabila terjadi perubahan tindak pidana dalam proses penyidikan, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana apabila terjadi perubahan dugaan tindak pidana dalam proses penyidikan dan prosedur penangkapan serta penahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pelaksanaan kegiatan penangkapan serta penahanannya bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP yakni tidak adanya bukti permulaan yang cukup, tidak melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, melakukan perubahan BAP dan tidak sesuai dengan pertimbangan yang baik. Saran penulis terhadap pihak kepolisian dalam hal ini Polda seharusnya lebih teliti dalam melakukan proses penyelidikan dan dapat meminimalisir atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terkait bukti maupun data yang diperoleh secara langsung. Serta upaya dari Direktur Reserse Kriminal Umum dalam memberikan bimbingan secara teknik pada tingkat polda dan polres secara langsung atau tertulis. Kata kunci :Penangkapan, penahanan, Senjata api