Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ISTINBATH JURNAL TAPIS Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam JURNAL PENELITIAN Jurnal Penelitian
Elfa Murdiana
STAIN Jurai Siwo Metro
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
INTERNALISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN ZINA Murdiana, Elfa
JURNAL ISTINBATH Vol 9, No 2 (2012): Vol. 9, Nomor 2, Edisi September 2012
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan dan pembaruan KUHP Indonesia merupakan salah satu pembentukan pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. Pembaruan tidak hanya dibentuk oleh alasan yang memiliki karakter politis, sosiologis dan praktis, tetapi juga alasan adaptif bahwa bahwa KUHP Indonesia harus mampu sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi khususnya pertumbuhan internasional yang telah disepakati oleh masyarakat beradab. Maka berdasarkan pandangan tersebut, dilakukanlah pembaharuan proses menggolongkan dan derriminalisasi beberapa aturan yang ada dalam KUHP. Salah satunya adalah mengubah untuk melakukan penganiayaan atas kasus perzinahan yang pertumbuhannya telah mengadopsi dan menampung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum adat dan menghukum Islam, sebagai pujian dari TAP MPR No..IV/MPR/1999 Bab IV (a.2). Kata kunci : perzinahan, pidana kebijakan, hukum adat
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Murdiana, Elfa
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 12, No 1 (2012): Hukum Islam Pidana
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revamping and restructuring of national law have implications for criminal law reform in Indonesia where, in the progress of change also affects the renewal of the concept of criminal responsibility which has to accommodate the legal values that live in the community as a mandate of Chapter IV of MPR No.IV/MPR/1999 item a.2. acts as a concrete manifestation of an intention and awareness owned offender will result from the actions of known perpetrators are conditions that must exist in the criminal law in the Islamic perspective on the implications of the Criminal Code Upcoming concept also embraces the same principles that can be said that the concept of criminal responsibility in Islamic law is relevant to the law in Indonesia pembangunan khususnya the upcoming renewal of the Criminal Code. Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI Murdiana, Elfa
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerubahan dalam Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 berdampak pada kelembagaan dan sistem permodalan koperasi Indonesia termasuk Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan syari’ah mikro yang berada dalam naungan Dinas Koperasi. Melalui pendekatan Yuridis Sosiologis kajian ini menekankan pada aspek analisis tentang Respon Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Kota Metro terhadap Perubahan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012. Dengan tekhnik wawancara peneliti berhasil mengumpulkan data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan alur berfikir deduktif sehingga tergambar bahwa sejak di berlakukannya Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 seluruh BMT di Kota Metro telah menerbitkan SMK (Sertifikat Modal Koperasi) sebagai bentuk modal yang diperoleh dari para anggota, terkait perubahan kelembagaan jenis koperasi BMT yang memiliki unit usaha telah melakukan pemisahan usaha seperti yang dilakukan oleh BMT atta’awun dengan Koperasi Jusimart Metro. Namun Secara Substansi keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 sebenarnya dirasakan tidak sejalan dengan visi misi BMT karna secara tidak langsung telah mereduksi semangat syari’ah dalam BMT. Demikian yang disampaikan oleh beberapa pimpinan BMT oleh karenanya besar harapan mereka agar BMT memiliki kebijakan yang berdiri sendiri seperti perbankan syari’ah. Kata Kunci: Koperasi, Respon, Baitul Maal Wat Tanwil, Sertifikat Modal Koperasi AbstractThe change in the Law of Cooperation No. 17 year 2012 gives an impact on the institutional and cooperative Indonesian capital system including Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shariah micro-finance institutions under the shelter of the Department of Cooperation. By means of sociological juridical approach, it emphasizes the analysis aspects about the response of Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Metro City toward Cooperative Law alteration No. 17 Year 2012. By applying the technique of interview, the researcher was succesfully collected the data then analyzed them by using deductive thinking groove, thus, it was described that since  it was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by attaawun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012 is actually perceived that it is not  in line with the vision and mission of BMT because indirectly, it has reduced the spirit of Shariah in BMT. It was information conveyed by some great leaders of BMT, therefore their great hope that BMT has their own development policy as sharia banking. Keywords: Cooperation, Response, Baitul Maal Wat Tanwil, Certificate of Cooperation Capital
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN SYARI’AH (IMPLEMENTASI PADA PERJANJIAN BAKU DI BAITUL MAAL WA ATTANWIL/BMT KOTA METRO) Murdiana, Elfa
JURNAL TAPIS Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The existence of a contract cannot be separated from the basics of tying, to reach a consensus in the agreement, the parties should have the same inclination, good and gives you the freedom to decide something that should be included in the agreement/contract, without any compulsion, for agreement this will occur as a law for the parties to agree to make it. The basic substance is an illustration of the principle of freedom of contract for which the perspective of law in Indonesia implementation must be framed by other Articles in the framework of the legal system and the full contract round. These articles are article 1320 BW, 1335BW, 1337-1339BW and 1347 BW. But in fact the implementation of the principle of freedom of contract only to the determination of the amount of profit sharing clause for clause contained in a contract already programmed into the existing financial system. Keywords: Freedom of contract, contracts, BMT.
MENGGAGAS PAYUNG HUKUM BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARI’AH DALAM BINGKAI IUS CONSTITUENDUM Murdiana, Elfa
Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v10i2.1816

Abstract

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. BMT sebagai koperasi syari’ah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya , segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh kebijakan Undang-undang Koperasi. Namun secara faktual keberadaan UU Koperasi justru belum mampu memberikan dasar hukum yang sesuai dengan praktik BMT yang ada. Oleh karenanya pembentukan aturan hukum yang pasti merupakan hal yang tak bisa ditunda lagi mengingat keberadaan BMT kian tumbuh dan semakin berkembang baik dari aspek jumlah maupun permodalannya. Dengan dibatalkannya UU Koperasi No.17 Tahun 2012 maka perlu bagi BMT memiliki aturan hukum tersendiri sebagai payung hukum bagi aktivitas BMT sebab Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan Koperasi Syari’ah) berbeda secara operasional dan prinsip. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang Koperasi Syari’ah sebagai dasar Hukum BMT harus segera dilaksanakan. Dalam rangka pembentukan UU Koperasi Syari’ah dalam kerangka Ius Constituendum  maka hendaknya perlu diperhatikan 3 nilai dasar , nilai dasar tersebut adalah: pertama Nilai Keadilan yang mendasari secara filosofis terbentuknya suatu aturan hukum ( Filosofiche Geltung ) dimana dasar ini merupakan suatu landasan ideal yang mengandung cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai luhur yang  terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua adalah nilai kemanfaatan yang mendasari secara sosiologis ( soziologische geltung) agar hukum memiliki kekuatan berlaku dimasyarakat. Ketika adalah nilai kepastian yang lahir sebagai dasar yuridis suatu aturan hukum( Juridische Geltung), dasar ini terkait dengan  persyaratan formal pembentukan suatu peraturan selanjutnya Landasan politis artinya bahwa keberadaan suatu aturan hukum merupakan suatu upaya menuangkan cita-cita kolektif masyarakat Indonesia dalam suatu aturan hukum melalui kekuatan politis yang ada dengan kata lain dasar ini memiliki keterkaitannya dengan kekuasaan yang berperan sebagai
MENGGAGAS PAYUNG HUKUM BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARI’AH DALAM BINGKAI IUS CONSTITUENDUM Murdiana, Elfa
Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v10i2.1816

Abstract

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. BMT sebagai koperasi syari’ah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya , segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh kebijakan Undang-undang Koperasi. Namun secara faktual keberadaan UU Koperasi justru belum mampu memberikan dasar hukum yang sesuai dengan praktik BMT yang ada. Oleh karenanya pembentukan aturan hukum yang pasti merupakan hal yang tak bisa ditunda lagi mengingat keberadaan BMT kian tumbuh dan semakin berkembang baik dari aspek jumlah maupun permodalannya. Dengan dibatalkannya UU Koperasi No.17 Tahun 2012 maka perlu bagi BMT memiliki aturan hukum tersendiri sebagai payung hukum bagi aktivitas BMT sebab Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan Koperasi Syari’ah) berbeda secara operasional dan prinsip. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang Koperasi Syari’ah sebagai dasar Hukum BMT harus segera dilaksanakan. Dalam rangka pembentukan UU Koperasi Syari’ah dalam kerangka Ius Constituendum  maka hendaknya perlu diperhatikan 3 nilai dasar , nilai dasar tersebut adalah: pertama Nilai Keadilan yang mendasari secara filosofis terbentuknya suatu aturan hukum ( Filosofiche Geltung ) dimana dasar ini merupakan suatu landasan ideal yang mengandung cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai luhur yang  terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua adalah nilai kemanfaatan yang mendasari secara sosiologis ( soziologische geltung) agar hukum memiliki kekuatan berlaku dimasyarakat. Ketika adalah nilai kepastian yang lahir sebagai dasar yuridis suatu aturan hukum( Juridische Geltung), dasar ini terkait dengan  persyaratan formal pembentukan suatu peraturan selanjutnya Landasan politis artinya bahwa keberadaan suatu aturan hukum merupakan suatu upaya menuangkan cita-cita kolektif masyarakat Indonesia dalam suatu aturan hukum melalui kekuatan politis yang ada dengan kata lain dasar ini memiliki keterkaitannya dengan kekuasaan yang berperan sebagai
Co-Authors