Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT SECARA ILEGAL DENGAN MODUS INVESTASI DI KOTA TERNATE Tri Syafari; Basto Daeng Robo
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 1 (2019): Periode Juni
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/hjp.v10i1.1386

Banyak masyarakat Kota Ternate menjadi korban tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dimana masyarakat ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi dikemudian hari, faktor lingkungan dimana masyarakat hanya melihat para nasabah lain disekitar mereka adalah orang-orang yang memiliki strata pekerjaan dan pendidikan yang baik sehingga masyaraat lainnya ikut yakin dengan kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut dan faktor penerapan hukum terhadap pelaku yang selama ini belum maksimal dan belum dapat memberikan efek jera bari para pelaku lainnya dengan beranggapa bahwa jika ia melakukan tindak pidana tersebut hanya dihukum beberapa tahun dan setelah bebas masih dapat menikmati hasil dari kejahatannya. Disisi lain penegakan hukum tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi di Kota Ternate belum bejalan secara efektif. hal mana pada proses penyidikan masih terdapat banyak pelaku lain yang belum di proses hingga saat ini, selain itu pada tahap penuntutan dan putusan pengadilan, nampak jelas belaum adanya keseriusan oleh para penuntut umum maupun hakim untuk menerapkan hukuman maksimal bagi para pelaku agar dapat meberikan rasa keadilan bagi para nasabah yang menjadi korban serta dapat menjadi pelajaran bagi pelaku lain sehingga takut dan jera untuk melakukan tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi.

Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan Tri Syafari; Basto Daeng Robo
Khairun Law Journal Volume 2 Issue 2, March 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Motorcycle riders in southern Halmahera Regency have not complied and obeyed the provisions of Article 293 paragraph (2) of the LLAJ Law concerning the obligation of motorcycle riders to turn on their lights during the day. This happened because in facing the disobedience of the driver, the South Halmahera Sat Lantas Police had not taken repressive measures such as giving a TOSS statement but the action taken was still limited to preventive action. The preventive measure is to disseminate information about the obligation to turn on lights during the day by motorcyclists. In addition, community ignorance and the low level of community discipline. Then the weak sanctions imposed by law enforcement.

Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan Tri Syafari; Basto Daeng Robo
Khairun Law Journal Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Motorcycle riders in southern Halmahera Regency have not complied and obeyed the provisions of Article 293 paragraph (2) of the LLAJ Law concerning the obligation of motorcycle riders to turn on their lights during the day. This happened because in facing the disobedience of the driver, the South Halmahera Sat Lantas Police had not taken repressive measures such as giving a TOSS statement but the action taken was still limited to preventive action. The preventive measure is to disseminate information about the obligation to turn on lights during the day by motorcyclists. In addition, community ignorance and the low level of community discipline. Then the weak sanctions imposed by law enforcement.

PENGUATAN INSPEKTORAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PROVINSI MALUKU UTARA) Slamat; Nam Rumkel; Tri Syafari
The Juris Vol 3 No 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v3i2.73

The position of the inspectorate as a supervisory body in the governance of regional government must be strengthened by the government making its own law. This is important in order to realize local governance, one of which is that it can prevent corruption must be accompanied by the strengthening of the inspectorate institution, through a separate Act with the Government's Internal Oversight System that can be accounted for. In order for authority, duties and functions to function as expected, regulations that must clearly regulate the position of the inspectorate in a regional government structure clearly match their role. Factors that play a role in strengthening the inspectorate as a supervisory institution in regional governance, must be born a separate law with the Government's Internal Monitoring System, which is not only at the center but also in the regions. Thus, the various strength factors become the strengthening of the inspectorate as a supervisory institution that can realize good and correct local governance.

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ARUS LISTRIK DI KOTA TERNATE Muhammad Hi Jalal; Tri Syafari; Nam Rumkel
The Juris Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i2.118

Interpreting law enforcement as a process carried out in an effort to uphold or function real legal norms, which can serve as a guide in conducting relationships in the life of society and the state in various aspects. In Ternate City, current theft often occurs both on a large and small scale, it can be seen that since 2019, there have been two quite large cases of theft at PT Aneka Tambang and Bank Teras BRI Gamalama Terna, both cases can be categorized as acts theft is based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, but there is no prosecution by PT Perusahan Listrik Negara or the legal investigation process carried out by the authorized party.

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KORUPSI BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI MALUKU UTARA Basto Daeng Robo; Tri Syafari
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i1.23357

Tindak pidana korupsi banyak terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan berbagai jenis kasus pada berbagai bidang. Bidang pendidikan menjadi salah satu bidang yang dimanfaatkan oleh para koruptor untuk memperkaya diri sendiri. Bentuk tindak pidana korupsi yang pali dominan terjadi seperti pungutan tidak sah kepada siswa dan penyalahgunaan dana bantuan operasinal sekolah. Modus operandi pelaku yakni dengan sangat mudah melakukan korupsi karena kurangnya pengawasan dari Pihak Pemerintah Daerah serta adanya kecenderungan penegak hukum yang enggan dalam menangani kasus korupsi bidang pendidikan meskipun mengetahui adanya praktik pungutan tidak sah yang dilakukan oleh sekolah kepada siswanya. Dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi dibidang pendidikan tersebut maka dilakukan analisis menggunakan teori GONE dari Jack Bologne untuk mendiskripsikan karakteristik tindak pidana korupsi dibidang pendidikan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk dan karakteristik dari tindak pidana tersebut guna menentukan upaya penanggulangannya dengan baik. bentuk tindak pidana korupsi pada bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search